Manajemen Baramarta Lebih Ramping

Senin, 09-06-2008 | 00:31:48

MARTAPURA, BPOST - Pemkab Banjar memenuhi janjinya melakukan perombakan terhadap struktur manajemen PD Baramarta, setelah terbentuknya holding company PT Banjar Intan Mandiri (BIM).

Perombakan sekaligus pelantikan direktur baru PD Baramarta yang akan dilaksanakan hari ini, Senin (9/6) tersebut, juga bertujuan merampingkan jumlah direksi di PD yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara tersebut.

Kalau sebelumnya ada dua direksi, yakni Direktur Utama, Direktur Teknis dan Direktur Umum, maka setelah pelantikan ini PD tersebut hanya dipegang oleh seorang direktur.

Informasi didapat, HG Chairiansjah tak lagi menjabat sebagai Dirut PD Baramarta yang dijabatnya sudah dua priode ditambah Pjs selama enam bulan lebih, selanjutnya dipercaya untuk memegang jabatan direktur di PT BIM.

Sedang tiga nama lainnya di PD Baramarta yang ikut dalam pelantikan hari ini, yakni Yulizar yang sebelumnya menjabat sebagai manajer keuangan diangkat menjadi Direktur PD Baramarta.

Kemudian Kepala Teknik Lapangan, A Yahni diangkat menjadi Direktur PD Lumbung Desa Modern, dan Irfani yang sebelumnya Direktur Umum dipercaya menduduki posisi di PT BIM yang belum diketahui apa jabatannya.

Ketua Badan Pengawas PD Baramarta, Ir H Yusni Anani yang dikonfirmasi, Jumat (6/6), membenarkan kalau pemkab akan melakukan pelantikan terhadap Direktur PT BIM, PD LDM dan PD Baramarta.

"Pelantikan akan kita lakukan Senin (hari ini) nanti," ujarnya sambil menolak mengomentari nama-nama yang akan mengisi jabatan sebagai direktur.

Pemkab memang telah melakukan perampingan pada posisi direksi dan petinggi di PD Baramarta. Ujungnya, sejumlah karyawan bingung dan menebak-nebak nasib mereka kelak. (ofy)

Pertambangan Ancam DAS

Jumat, 30-05-2008 | 00:45:15

•  50 Persen Sungai Keruh
•  Pinggiran Riam Kanan Longsor

BANJARBARU, BPOST - Pertambangan batu bara telah menghancurkan sumber daya alam di Kalsel. Aktivitas pertambangan terbuka yang telah menghabiskan tutupan lahan mengancam keberadaan daerah aliran sungai (DAS).

Akibatnya, saat hujan kondisi DAS Barito yang membelah daerah-daerah di Kalsel cukup mengkhawatirkan. Debit air yang melimpah tidak dapat tertampung lagi, sehingga DAS semakin menyempit setelah terpengaruh longsoran atau erosi tanah dari atas lahan yang sudah ditambang.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Barito di Banjarbaru, Eko Kuncoro menganalisa, kian gencarnya sistem tambang terbuka di Kalsel telah terbukti mengganggu keseimbangan DAS yang berfungsi sebagai lalu lintas air dan sistem pengairan.

Secara kasat mata, ungkap Eko tampak sepanjang DAS di Kabupaten Tanah Laut sampai Kotabaru, airnya keruh. "Ini jelas akibat pertambangan terbuka di atasnya sehingga terjadi erosi. Kalau hujan terus menerus seperti ini, maka bukan tidak mungkin banjir selalu mengancam," tandas Eko.

Dikatakan, sekitar 50 persen DAS di Kalsel airnya sudah keruh, karena pengaruh kegiatan pertambangan terbuka yang menimbulkan erosi. Dilihat dari spot-spot kekeruhan air, sebut Eko, sangat dimungkinkan kondisi penggundulan hutan sudah sangat kritis. Ini menambah kekritisan lahan di Kalsel yang sudah melebihi 31.476.465,78 hektare (data lahan kritis 2003).

Tidak Pernah Jernih

DAMPAK penambangan dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Riam Kiwa, Kabupaten Banjar. Air sungai yang seharusnya bening di musim kemarau, tetap saja keruh.

"Hampir sepanjang tahun air keruh, tidak pernah bening walaupun musim kemarau," tutur Kepala Desa Jati Baru, Mahlan, Kamis (29/5). Meski demikian warga masih memanfaatkan aliran sungai di pinggir desa untuk keperluan sehari-hari.

Mengenai keruhnya air sungai, Menurut Kades hal itu disebabkan penambangan intan dan emas yang berada di atas. "Penambangan di Pegunungan Meratus juga melalui Sungai Riam Kiwa," katanya.

Dia mengakui di sepanjang sungai itu memang terjadi erosi. Tidak adanya pohon yang berfungsi menahan air menyebabkan longsor. Bahkan longsornya telah melebarkan sungai hingga enam meter.

"Saat banjir, lebar sungai semakin besar karena terjadi erosi dan pendangkalan. Saat ini, beberapa rumah posisinya sudah di daerah rawan longsor," ungkapnya. (esy)

Lahan Kritis di Kalsel :
Kabupaten                          Lahan Kritis (Ha)
Tabalong                                   347.589,4
HSU                                              26.403,03
Balangan                                   184.607,3
HST                                               79.040,26
HSS                                            126.243,4
Tapin                                          214.772,6
Banjar                                        395.805,1
Banjarbaru                                  33.799,57
Batola                                        105.467,3
Tanah Laut                               324.379,7
Tanah Bumbu                          467.073,2
Kotabaru                                   836.539,2
Banjarmasin                                 5.798,309
Total                                        3.147.464,578

Sumber : BP DAS Banjarbaru

Potensi banjir yang mengkhawatirkan ada di DAS Kintap di Tanah Laut, serta Riam Kanan dan Kiwa Kabupaten Banjar. Jika intensitas hujan tinggi, bisa dipastikan tiga DAS tersebut akan meluap.

Khusus DAS Kintap, meluapnya sungai sampai meluber ke luar DAS karena pendeknya aliran di kawasan itu, sehingga aliran air lambat turun. Selain itu, tidak adanya tutupan berupa vegetasi di atas lahan yang diguyur hujan turut andil menipiskan penahanan air.

Bukan tidak mungkin kapasitas penahan air di kawasan ini tak mampu lagi berfungsi maksimal. Ini mengingat luas DAS Kintap hanya 74.452,68 hektare. Jika dibandingkan dengan DAS lain seperti di Hulu Sungai yang mencapai 173.970,08 pergerakan takaran hujan itu lah yang menyebabkan air terus bertambah. (niz)

Mogok Sopir Truk Rugikan Pedagang

Rabu, 28-05-2008 | 00:40:10

BANJARBARU, BPOST - Mogoknya sopir angkutan batu bara yang menuntut kenaikan biaya angkut pascanaiknya harga solar, membuat pedagang makanan di sepanjang jalan tol Trikora Banjarbaru terpukul. Pedagang di sana mengaku rugi ratusan ribu rupiah, selama tiga hari terakhir.

Seperti dialami Rahma (34), warga Guntung Manggis, Senin (27/5). Pedagang keliling nasi bungkus itu tidak tahu ada aksi mogok sopir angkutan batu bara. Padahal, dia telanjur membuat nasi bungkus dalam jumlah banyak untuk dijual kepada sopir.

Karena tidak ada yang membeli, dia pun rugi ratusan ribu rupiah. "Saya telanjur membuat 150 bungkus nasi dan biasanya habis dibeli sopir. Karena tidak ada truk yang melintas, nasi saya bagikan ke tetangga," tuturnya.

Rahma mengatakan, biasanya jika nasi itu terjual habis dia bisa memperoleh pendapatan kotor Rp 750 ribu. Dengan mengambil keuntungan 10 persen, dalam sehari dia bisa meraih keuntungan bersih Rp 75 ribu.

Beberapa rekan seprofesinya juga memberikan nasi bungkus kepada tetangganya. Saking banyakny, tetangganya itu tak bisa menghabiskan dan memberikan nasi bungkus tersebut kepada itik peliharaan mereka.

Armada truk batu bara yang melintas di jalan tol itu, memberikan berkah kepada pedagang di sepanjang Jalan Trikora. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka menyelinap di antara antrean truk menawarkan nasi kepada sopir yang antre masuk Jalan A Yani.

Berbeda dengan penjual makanan yang membuka warung di sepanjang jalan tol itu. "Kami tak rugi, hanya penghasian menurun," ujar Lina (23), penjual mie instan. (esy/niz)
Belum Sepakat

HINGGA kemarin sore, jalur truk batu bara masih lengang. Mogoknya ribuan pengemudi angkutan emas ‘hitam’ itu berlanjut, karena belum ada kesepakatan mengenai ongkos angkut seperti yang diminta mereka kepada pengelola hasil tambang batu bara.

Rapat antara sopir dan pengelola tambang sejak Senin (26/5) hingga Selasa (27/5) berjalan alot, sehingga belum menghasilkan solusi. Sebagian besar sopir bersikeras menolak biaya Rp 10.000 per ton batu bara yang diangkut.

H Setya, pemilik armada batu bara mengatakan, sopirnya sampai kemarin belum berani mengangkut batu bara walaupun pengusaha tambang telah kembali beraktivitas. "Sopir saya masih istirahat, karena katanya belum ada kesepakatan ongkos angkut," ujarnya. (niz/esy)

Tanpa Investor Tetap Jalan

Rabu, 21-05-2008 | 00:40:10

•  Rencana PD Baratala Bangun Pabrik Besi

PELAIHARI, BPOST - Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang tetap akan merealisasikan pembangunan pabrik besi, meski unit usaha besar ini tanpa investor. Direktur Utama PD Baratala Agung Prasetia H BE, pekan tadi mengatakan dukungan penuh dari Pemkab Tala sudah cukup. Semula manajemen perusahaan milik pemkab itu berniat menggandeng investor untuk membangun pabrik pengolahan besi setengah jadi (spong iron). Namun hingga kini belum ada mitra yang cocok, meski ada beberapa investor yang berminat.

Hanya saja, kebanyakan mereka lebih cenderung mengincar lahan tambang bijih besi semata. Dukungan Pemkab Tala disampaikan saat jajaran pejabat pemkab menjamu tamu dari Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) beberapa pekan lalu di ruang rapat lantai II kantor Bupati.

Saat itu Kepala Bappeda Tala H Hasanul Basri mengatakan Pemkab Tala tidak hanya kaya sumberda tambang (batu bara dan bijih besi). Lebih dari itu melalui PD Baratala akan dibangun pabrik pengolahan besi sehingga bisa diperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Rencana pembangunan pabrik itu, pekan tadi kembali dibahas intensif di Bappeda. Hasil rapat antara lain merekomendasikan perlunya melihat dari dekat pabrik spong iron yang telah eksis di Lampung.

"Rencananya meninjau pabrik spong iron di Lampung dulu supaya kita lebih mengetahui dan menguasai teknisnya. Selanjutnya menyusun rencana yang lebih konkret," ucap Agung.

Agung mengatakan membangun pabrik spong iron membutuhkan dana besar. Informasi diperolehnya, pabrik spong iron di Lampung menelan dana Rp 25 miliar.

Mengenai pendanaan, selain mengharapkan sokongan pusat (Departemen Perindustrian) juga dari Pemkab Tala. Sesuai tata ruang yang dibuat Bappeda, Agung mengatakan pabrik spong iron akan dibangun di Kecamatan Jorong. Saat ini di sana juga mulai dibangun pabrik baja milik PT Semeru. Mengenai bahan baku, produksi di Tala kata Agung mencapai ratusan ribu ton setahun," ucap Agung. (roy

Stop Izin Baru Tambang Batu Bara

Kamis, 15-05-2008 | 00:40:20

BANJARBARU, BPOST - Gencarnya eksploitasi sumber daya alam di Kalsel membawa dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Akibatnya, kerap muncul konflik sosial. Karena itu, saatnya pemerintah menghentikan izin pertambangan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pusat, Berry Nahdian Furqon, pada seminar ‘Mengurai Problematika Pertambangan Batu Bara di Kalsel, Rabu (14/5), di Hotel Batung Batulis, Banjarbaru.

Menurutnya, sudah terlalu banyak contoh yang menunjukkan betapa tidak siginifikannya usaha pertambangan batu bara bagi kesejahteraan warga Banua.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel itu, mengatakan, sebagai daerah penghasil, Kalsel justru hanya mengeruk manfaat tidak lebih dari 1 persen. Sedangkan 70 persen lainnya diekspor dan sisanya untuk menyuplai daerah lain di luar Kalsel.

Akibatnya, yang terjadi hanya rentetan konflik sosial, selain kerusakan lingkungan. Masyarakat miskin terutama di sekitar tambang bertambah.

Tingginya harga batu bara di daerah ini tak serta merta dinikmati masyarakat. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banua menunjukkan, pada 2006 Kalsel justru berada di peringkat ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia.

"Saya kira menghentikan dan tidak mengeluarkan izin baru pertambangan batu bara karena hasilnya tidak signifikan adalah langkah tepat. Pemerintah juga harus meninjau kembali dan menata ulang izin-izin yang telah ada," tandas Berry.

Selama ini, lanjut Berry pertambangan sudah masuk dalam tatanan ekonomi dan politik. Sementara negara sebagai alat pemerintahan justru tak banyak berbuat.

Padahal, kekayaan alam Kalsel benar-benar menggiurkan. Terbukti, tidak ada sisa lahan yang bisa ditambang lagi karena sebanyak 470 perusahaan telah mengapling habis seluruh lahan potensial pertambangan di Banua ini.

Data pada Dinas Pertambangan (Distamben) Kalsel menunjukkan perusahaan tersebut sudah menggarap 8,6 miliar ton batu bara dan jenis tambang lain yang tersebar di Kalsel.

Selama ini, para investor pemegang izin baik yang dikeluarkan pemerintah pusat yakni kontrak karya (KK), kemudian Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) juga izin Kuasa Pertambangan (KP) yang izinnya bisa didapatkan di pemerintah kabupaten/kota setempat benar-benar mengidolakan batu bara.

Namun dari hasil penelitian Dr Ir H Udiansyah MS, hasil batu bara dan perusahaan besar lainnya kebanyakan hanya dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Apalagi, kebanyakan pekerja hanya berasal dari luar provinsi dan meninggalkan sedikit manfaat bagi petani. (niz)
Tingkatkan Royalti

Akankah ada izin pertambangan batu bara diberikan lagi? Ali Muzanie, Kepala Distamben yang ikut hadir dalam seminar itu tak menjawab pasti. Alasannya pihaknya tidak berhak memberikan izin pertambangan, terkait kewenangan.

Dalam pernyataan penutup di akhir seminar, Ali malah memaparkan pembagian dana hasil pertambangan batu bara (DHPB) di Kalsel tersisa kecil sekali. "Dari 13,5 persen DHPB, hanya tiga persennya saja yang sampai ke Kalsel. Jadi, kalau mau sejahtera ya tinggikan dulu royalti. Itu yang sedang kami minta ke pemerintah pusat," ujarnya.

Data di Distamben, khusus batu bara, ujar Ali ada Rp 69,8 miliar pendapatan yang masuk ke daerah per tahun. Jumlah itu diperoleh dari royalti yang dibagikan pemerintah pusat dan dikucurkan kembali untuk dana pembangunan di Bumi Antasari ini. Sisanya, sebesar Rp 1,8 miliar didapatkan dari pajak. (niz)

Perizinan Pertambangan Batu Bara di Kalsel

Jumlah izin
KK          : 3
PKP2B  : 23
KP          : 349

Produksi
Tahun                    Jumlah (ton)
2002                      38.457.757
2003                      40.210.683
2004                      43.170.738
2005                      50.351.840
2006                      63.695.061
2007                      78.198.645
2008         Target 95.000.000

•  Luas izin pertambangan umum : 228.556,25 hektare
•  Luas bukaan tambang                 :      8.810,22 hektare
•  Reklamasi                                       :     6.239,57 hektare
•  Revegetasi                                      :      3.431,54 hektare

Sumber : Distamben Kalsel 2008

Petambak Gagal Menikmati Panen

Jumat, 09-05-2008 | 00:59:45

BATULICIN, BPOST - Warga Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu mengeluhkan nasib tambak udangnya. Lebih dari dua tahun warga selalu gagal panen.

Warga pun menduga kondisi ini akibat air tambak tercemar bekas pencucian batu bara yang kerap dilakukan di kawasan tersebut. Haji Dalle (52), petambak udang di desa ini menuturkan hampir dua tahun dia bersama puluhan petambak lainnya tak menikmati hasil panen udang.

Padahal, tambak udang tersebut merupakan sumber pendapatan warga. Bibit udang yang dimasukkan ke tambak tidak berumur lama. Beberapa hari setelah dimasukkan langsung mati. Bahkan ada yang menjelang panen, udangnya mati.

“Coba lihat, banyak bibit udang mati. Padahal ini baru saja dimasukkan. Kalau dibiarkan terus mana bisa panen,” ujarnya sambil menujukkan bibit yang mengapung.

Sungai di Desa Muara Pagatan Tengan merupakan jalur lalulintas tongkang batu bara dari Kotabaru tujuan Tanah Bumbu. Sebelum kawasan tersebut menjadi jalur transportasi batu bara, warga yang menekuni tambak udang tersebut kehidupannya sangat mapan. Kebutuhan hidupnya cukup terpenuhi dengan hasil tambak yang dikelola.

Banyak di antara petambak yang bisa menunaikan ibadah haji dari pengasilan panen udang. Namun, sekarang warga tak bisa menggantungkan hidup dari usaha itu lagi. Warga berharap pemerintah membantu menyelesaikan masalah ini. (coi)

Bingung Tangani Lubang Tambang

Jumat, 25-04-2008 | 00:40:30

BANJARBARU, BPOST - Lubang bekas galian tanah akibat aktivitas pertambangan di Banjarbaru sudah kerap menelan korban jiwa. Namun, Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Distam LH), belum memiliki solusi pemanfaatan kubangan itu.

Bahkan instansi itu tak memiliki data yang akurat tentang lokasi dan jumlah kubangan yang menyerupai danau-danau kecil tersebut.

“Tapi kita sudah memantau titik galian mana saja yang berpotensi mengancam keselamatan warga. Nanti diadakan pendataan. Kita juga berharap ada tambahan informasi dari warga,” kata Kepala Distam LH Banjarbaru Burhanuddin, Rabu (23/4).

Menurutnya, sesuai aturan pertambangan, tanah yang sudah digali ada kewajiban reklamasi sehingga lingkungan tetap terpelihara. “Awal membuka galian, sudah ada perjanjian kewajiban reklamasi di bekas galian. Tapi, kewajiban itu ternyata tak dijalankan sehingga menyisakan permasalahan seperti sekarang,” kata Burhanuddin.

Setelah melakukan pendataan, Distam LH selanjutnya mencari solusi penanganan tepat pada bekas galian tersebut. “Tindakan utama mencegah bertambahnya korban tenggelam di danau eks galian itu. Lebih baik lagi, eks galian itu mendatangkan manfaat warga sekitar. Ini yang kita cari bentuk solusinya,” tambahnya.

Kabid Pertambangan dan Energi Distam LH Banjarbaru Asnawi menambahkan, lubang-lubang sudah ada sejak lama dan mereka kita tidak tahu siapa penambangnya.

“Jadi kita bingung bagaimana penanganannya. Penambangnya siapa, kita tidak tahu. Lahannya juga kita tidak tahu milik siapa,” kata Asnawi. Berdasarkan catatan, lebih sepuluh warga tewas di bekas beberapa lubang bekas galian itu.

Terakhir, Dedi (18), bujangan asal Trenggelek, Jatim. Dia tenggelam di eks galian tanah Telaga Sopal, Jalan Trikora RT 34 Sidomulyo Raya Ujung, Landasan Ulin Timur.

Dua bulan lalu terpisah jarak 1 km, di titik eks galian C lainnya, Peramuan Ujung, Landasan Ulin Timur, juga ada korban tenggelam, yaitu Hanafi alias Nafi (23) warga Jalan Trikora Km 24 RT 12 RW 5 Landasan Ulin Timur. Kedua titik eks galian ini berada di sekitar permukiman.

Anang, warga Peramuan Ujung berharap pemko mencarikan solusi agar peristiwa itu tak terulang lagi. (MTB/sar)

Tak Bisa Tunjukkan Izin Menambang

Minggu, 13-04-2008 | 00:45:30

•  Polsek Sita Lima Eksavator

PELAIHARI, BPOST - Polsek Kintap menyita lima unit eksavator dari sebuah lokasi tambang di Km 26 Desa Riam Adungan, pada operasi illegal mining, Jumat (11/4).

Operasi dipimpin Kabag Ops Kompol Pasma Royce didampingi Ugeng, Kaur Bin Ops Satreskrim Ipda Trias Manggara dan Kanit Reskrim Ipda Fauzan Arianto.

Selain eksavator,juga diamankan lima operator alat berat tersebut yaitu Bambang Tejo (37), Andi Anto (35), Deni Nur Diana (35), Qunawari (34), dan M Kozinal.

Pengakuan kelima operator itu, penambangan dimulai sejak Kamis (10/4), sebatas penggalian lapisan tanah atas (OB). Di satu titik, lapisan batu baranya telah terlihat. Areal tambang ini dilaporan mengandung batu bara kalori tinggi.

Kelima operator itu mengatakan, aktivitas mereka resmi karena ada izin KP atas nama KUD Sumber Usaha. Kenyataannya, menurut Kapolres Tala AKBP Dadik Soesetyo S diwakili Kapolsek Kintap AKP Ugeng Sudia Permana SH, Sabtu (12/4), mereka tak bisa memperlihatkan legalitas tersebut. Sekali pun hanya berupa salinan (foto copy).

Operator itu juga tidak bisa memperlihatkan legalitas lain, seperti, surat perintah kerja (SPK) dari KUD. "Biasanya operator tambang itu selalu menyimpan legalitas atas pekerjaan yang dijalankan. Baik berupa izin KP atau SPK. Paling tidak berupa foto copy. Tapi selembar legalitas pun tak bisa mereka tunjukkan," tandas Ugeng.

Saat ditanya siapa nama ketua KUD Sumber Usaha, lima operator alat berat tersebut mengaku tidak tahu. Bahkan di mana alamat kantor KUD itu mereka juga mengatakan tidak tahu. Mereka hanya mengatakan salah seorang pengurus KUD Sumber Usaha berdomisili di Desa Salaman. Desa ini berdekatan dengan Desa Riam Adungan.

Hingga kemarin (Sabtu) belum ada pihak yang datang ke Mapolsek Kintap memperlihatkan KP dimaksud. Penyidik Polsek Kintap segera memanggil pengurus KUD Sumber Usaha untuk klarifikasi terkait kebenaran ada tidaknya izin KP itu.

"Nanti Kades Salaman juga akan kami mintai keterangannya. Jika benar ada KUD di desanya yang punya KP, tentu Kades mengetahuinya," jelas Ugeng. Meski pun benar izin KP tersebut ada, lanjut Ugeng, tetap saja aktivitas penambangan tersebut melanggar hukum. Ini karena lahan yang ditambang menjamah areal KP milik perusahaan tambang lain atau dengan kata lain penambangannya berada di luar titik koodrinat. (roy)

Arutmin Bangun Pengolah Batu Bara

Jumat, 11-04-2008 | 00:45:10

BATULICIN, BPOST - PT Arutmin Indonesia, yang beroperasi di Kecamtan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, bersama pemerintah Jepang sedang membangun pabrik Upgraded Brown Coal Indonesia (UBCI) di kawasan Desa Sungai Cuka.

Keberadaan pabrik pertama dan tercanggih di dunia itu sedang dalam proses penyelesaian. Rencananya, pabrik itu beroperasi Juli 2008, meski baru uji coba.

"Pembangunannya sudah mencapai 80 persen. Target kami, Juli 2008 sudah beroperasi. Ini teknologi pertama di dunia dan jika berhasil merupakan tekhnologi tercanggih," kata Technical Director, Tetsuya Deguchi, saat mengajak BPost melihat dari dekat kawasan pertambangan PT Arutmin, pekan lalu.

Pabrik itu, untuk mengolah batu bara berkalori rendah. Seperti kalori 5.000, bisa diubah menjadi 6.650 kalori. Proses perubahannya, dengan memasukkan batu bara ke dalam sebuah tungku dan diproses.

Batu bara itu akan diperas airnya biar keluar semua sehingga menjadi batu bara berkalori tinggi. Mengenai kapasitas produksi, sekitar 600 ton per hari.

Pembuatan pabrik mesti dilakukan, kata Deguchi karena cadangan berkalori rendah di Satui berkisar 150 juta ton per tahun. Kalau tak diolah, tidak layak dikirim ke luar negeri seperti Jepang maupun negara di Asia Pasifik.

PT Arutmin yang beroperasi sejak tahun 1980 memiliki luas areal tambang 11.000 hektare. Sampai sekarang perusahaan ini telah menambang jutaan ton ‘emas hitam’. Selain memenuhi kebutuhan ekspor juga kebutuhan domestik, seperti suplai ke pembangkit listrik.

Dalam perkembangannya, bisnis ini semakin menggiurkan masyarakat. Mulai dari penambangan ilegal, sampai penambangan berskala kecil yang hanya mengantongi izin kepala daerah (bupati) ikut menambang.

Dampaknya, banyak batu bara yang masih muda atau berkalori rendah, tereksplorasi dengan ramainya kompetisi bisnis ini. Padahal, harga batu bara kalori rendah lebih murah dibanding kalori tinggi. Kebutuhan pasar pun tak terlalu memerlukannya. Karena itulah Arutmin mencari solusi dengan pembangunan pabrik tersebut. (coi)

Produksi Tambang Turun Drastis

 
Kamis, 03-04-2008 | 00:57:19

• Dampak Kenaikan Harga BBM Industri

PELAIHARI, BPOST- Kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) benar-benar memukul pelaku usaha di sektor pertambangan. Produksi mengalami penurunan cukup drastis.

Salah seorang pemilik usaha bijih besi di Kabupaten Tanah Laut, H Kaspul Anwar, mengatakan, produksinya kini hanya 20 ribu ton per bulan. Padahal sebelumnya mencapai 25-30 ribu ton.

“Bagaimana produksi kami tidak menurun, kalau harga BBM semakin mahal. Memang yang memasok BBM (solar) banyak, tapi uangnya yang kadang tidak ada,” tutur Kaspul dihubungi via telepon selular, Selasa (1/4).

Kaspul mengatakan saat ini kenaikkan harga BBM telah mencapai 100 persen, sejak pemerintah mulai menaikkan harga BBM secara bertahap, dua tahun lalu. Prosentase kenaikkan yang dinilainya cukup fantastis ini bakal sangat memukul dunia usaha yang bergantung terhadap BBM, seperti, pertambangan.

Dalam sebulan, hanya untuk keperluan BBM, beber Kaspul, dirinya tak kurang harus menyediakan uang sebesar Rp 450 juta. “Per tangkinya sekarang Rp 44 juta. Padahal kira-kira tiga bulan lalu masih berkisar Rp 17-23 juta,”katanya.

Kaspul Anwar, direktur CV Karya Bersama, bisa dikatakan penambang lokal terbesar. Jumlah tenaga kerjanya mencapai ratusan orang dengan 3 lokasi tambang yang berada di wilayah Kecamatan Pelaihari.

Dari tiga lokasi tambang tersebut, satu lokasi yang berada di Dusun Riam Pinang Desa Tanjung, berhenti beroperasi sejak setahun lalu. Ini terkait masalah hukum terhadap status lahan tambang. Polisi meyakini lokasi itu masuk kawasan hutan lindung.Masalah itu kini masih dalam tahap pemberkasan (penyidikan).

Meski harga BBM terus melambung, namun untuk sementara Kaspul belum berniat melakukan perampingan tenaga kerja. “Jika dihitung untung rugi sebenarnya memang harus ada perampingan, tapi saya tak mau begitu. Sebisa mungkin saya tidak akan mengurangi tenaga kerja,”imbuhnya.

Berhentinya operasional tambang di Dusun Riam Pinang saja, sebut Kaspul, merupakan pilihan sangat berat. Lebih 100 orang warga setempat, kini kehilangan sumber penghasilan yang potensial.(roy)

Izin Kadaluarsa

Rabu, 26-03-2008 | 00:35:20

Hingga berita ini diturunkan Kadis Pertambangan M Ilyas belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa waktu lalu ia mengatakan diperpanjang atau tidak izin usaha tambang batu gunung di Kecamatan Panyipatan tergantung dari desa-desa yang berada di Panyipatan.

Izin usaha tambang batu gunung itu sendiri telah kedaluarsa sejak tahun 2006. Tahun 2007 lalu, ketika Distamben dihandle Sekda H Atmari tahun 2007 lalu, pihak penambang telah disurati untuk menghentikan aktivitas berhubung izin usaha telah berakhir Pihak penambang kemudian mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Kerusakan badan jalan jalur Pelaihari-Batakan kini semakin banyak dikeluhkan warga. "Kapan diperbaiki? Tolong secepatnya, karena kondisinya sudah seperti sawah saja," ucap Isur, warga kota Pelaihari yang hampir tiap hari ke Batakan mengelola usahanya.

Kunjungan wisata di Pantai Batakan pun semakin menurun yang terperi pada musim liburan, pekan tadi. "Kunjungan wisata ada, tapi sangat minim berhubung kendala jalan yang rusak sekali," ucap Kades Batakan H Abdus Samad. (roy)

Tertabrak Trailer di Jalan Tambang

Sabtu, 12-04-2008 | 00:40:05

TANJUNG, BPOST - Lintasan jalan tambang PT Adaro Indonesia (hauling) kembali memakan korban. Hasim (55), warga Desa Padangin RT 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terserempet truk trailer pengangkut batu bara.

Saat itu dia memotong jalan, menyeberangi hauling di KM 57, tepatnya di RT 02 Mantuil Kecamatan Muara Harus, Pukul 07.30 Wita, Jumat (11/4).

Akibat kejadian nahas itu, dia mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Kini dia dirawat di RS Pertamina Kecamatan Murung Pudak. Informasi dihimpun BPost, saat kejadian Hasim baru pulang dari belanja di Pasar Mantuil tak jauh dari tempat kejadian.

Waktu itu dia membeli sejumlah keperluan seperti beras dan seekor ayam jantan. Karena tak hati-hati, ia terserempet badan trailer milik PT BMPT, salah satu sub kontraktor yang melaju lurus dari arah tambang. Beruntung nyawanya masih dapat selamat, karena saat kejadian ia terpental dan jatuh.

Sedangkan barang belanjaannya berhamburan. Ayam yang dibelinya pun mati karena terlindas ban trailer dua vessel (gerbong) yang sarat muatan.

Usai tabrakan, sopir trailer, Normansyah (27) langsung turun melihat korban. Tak berapa lama ia pun meminta bantuan warga untuk mengevakuasi korban. Kemarin dia dimintai keterangan oleh aparat Satlantas Polres Tabalong. Namun kapasitasnya cuma saksi.

Kasatlantas Polres Tabalong, AKP Ade Wira Negara Siregar melalui stafnya Segeryanto mengatakan kecelakaan di kawasan hauling sudah sering terjadi. Penyebabnya, tidak menaati larangan memasuki kawasan jalan perusahaan yang ramai lalu lalang alat berat.

"Karena kecelakaan di jalan milik mereka (perusahaan) kita tidak bisa memproses. Sebab masyarakat masuk ke sana saja sudah salah, apalagi tidak hati-hati," katanya.

Menurut Seger tahun 2008 ini kecelakaan di hauling sudah dua kali terjadi. Semuanya karena masyarakat tidak hati-hati dan nekat memasuki kawasan jalan perusahaan. (nda)

Adaro Diminta Transparan

Sabtu, 14-06-2008 | 01:26:47

TANJUNG, BPOST - Pemerintah Kabupaten Tabalong menilai royalti yang diperoleh dari PT Adaro Indonesia sudah sesuai aturan. Namun, perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara tersebut diminta lebih transparan terkait data produksi batu baranya.

"Sejauh ini data produksi batu bara PT Adaro cukup terbuka. Namun, kita meminta PT Adaro lebih transparan terkait data produksi batu baranya itu," kata Kadispenda Tabalong, Imam Fakhrullazi ketika ditemui BPost, Kamis (12/6).

Menurutnya, hal ini diutarakan karena setiap data produksi batu bara yang disampaikan PT Adaro kepada Pemkab Tabalong setiap bulan, tidak mencantumkan target produksi, harga jual dan tolok ukur atau tonase batu baranya.

"Masalah ini sudah kita sam paikan dalam lifting atau rapat perhitungan royalti batu bara yang dilaksanakan di Wisma Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Jawa Barat," katanya.

Perlunya PT Adaro mencantumkan ketiga poin tersebut dalam laporan data produksinya, Kasubdin Dana Perimbangan Tabalong, Hasan menambahkan karena berdasar permintaan BPK. "Kalau tidak ada itu, katanya pihak BPK kesulitan melakukan pemeriksaan," jelasnya.

Berdasarkan data, produksi batu bara PT Adaro antara Januari-Mei 2008 di daerah Tutupan, perbatasan antara Tabalong dan Balangan mencapai 14,841,750 metrik ton. Royalti yang diterima Pemkab Tabalong tahun 2007 sekitar Rp 46 miliar.

Media Relation Supervisor PT Adaro Indonesia, M Ismail menampik pihaknya terkesan tertutup menyangkut data produksi batu bara mereka. "Karena setiap awal tahun PT Adaro selalu ekspose ke Dirjen Pertambangan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Ekspose itu juga dihadiri daerah penghasil," katanya.

Dikatakan, dalam ekspose itu, selain membahas rencana produksi juga menyangkut anggaran biaya produksi dan comunity development (CD) PT Adaro.

Diakuinya, PT Adaro dalam membuat laporan data produksi batu bara tidak bisa sembarangan. "Karena selain diperiksa oleh tim internal PT Adaro, juga tim audit optimalisasi penerimaan negara. Jadi tidak bisa sembarangan," jelas Ismail.

Bahkan, supaya semuanya jelas dan mengetahui jumlah royalti yang diserahkan PT Adaro kepada pemerintah (pusat), pihaknya juga menyerahkan copy setoran royalti kepada pemerintah daerah setempat. Jadi, laporan data produksi PT Adaro, termasuk royalti sudah transparan. "Terlebih PT Adaro Energi Tbk sekarang akan go publik," tandasnya. (mdn)

Sungai Awang Bangkal Tertutup Endapan

Minggu, 08-06-2008 | 00:37:35

MARTAPURA, BPOST - Penambangan bijih besi di perbatasan Karang Intan dan Aranio, Kabupaten Banjar, disinyalir menjadi penyebab mendangkalnya sungai di kawasan itu.

Saat turun hujan, batu bercampur pasir sisa pengerukan penambangan ikut larut dan masuk ke anak sungai kemudian menuju sungai Riam Kanan.

Pantauan BPost, Jumat (6/6) di kedua sungai itu, kondisinya sungguh mengkhawatirkan. Ketinggian atau tumpukan meterial batu bercampur pasir nyaris sejajar dengan kedua sisi jembatan.

Meskipun air mengalir namun hanya berupa aliran kecil, lebarnya cuma 50-100 centimeter. Alirannya pun pelan sampai masuk ke Sungai Riam Kanan yang berjarak kurang dari 100 meter.

Celakanya, tinggi air sungai Riam Kanan juga nyaris sejajar dengan tinggi batu bercampur pasir itu, sehingga jika air Riam Kanan meluap dikhawatirkan akan terjadi banjir di kawasan tersebut hingga ke jalan raya.

Sudah hampir dua tahun kawasan pegunungan itu menjadi surga bagi para penambang bijih besi. Gunung yang semula utuh saat ini sudah terdapat banyak lobang bekas galian.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Banjar Ahmad Suprapto mengaku sudah pernah mengantisipasi air buangan hasil penambangan itu dengan membuat cek dam, namun ternyata tetap tak bisa menampung voume air dan pasir. (esy/ofy)

Warga Hentikan Penambangan

Kamis, 01-05-2008 | 00:45:05

•  Datangi Kantor Bappeda

TANJUNG, BPOST - Sengketa lahan antara warga dengan perusahaan tambang kembali terjadi di Kabupaten Tabalong. Setelah sebelumnya kisruh lahan terjadi di Desa Bilas Kecamatan Upao, kini ganti Desa Lok Batu di Kecamatan Haruai yang juga masuk kawasan bakal areal pertambangan atau PKP2B PT Adaro Indonesia.

Karena tidak terima lahan miliknya digarap sepihak oleh PT SIS, sub kontraktor PT Adaro Indonesia, puluhan warga Lok Batu Kecamatan Haruai menyambangi Kantor Bappeda Tabalong, pukul 13.00 Wita, Rabu (30/4). Sebelumnya mereka juga telah menyegel lahan yang terlanjur digarap dengan membentangkan tali melingkari lahan masing-masing sehingga membuat aktivitas penambangan terhenti.

Mereka meminta pemerintah membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan dengan perusahaan. Mereka bergeming sebagai pemilik yang sah karena mengantongi segel. Selama ini lahan yang berupa hutan ilalang di perbukitan itu belum pernah dijual, meskipun tidak digarap.

Kemarin bertempat di aula kantor Bappeda Jalan Pengulu Rasyid Tanjung, sebanyak 80 warga Lok Batu yang diwakili delapan orang melakukan audiensi dengan tim penyelesaian sengketa yang dipimpin Asisten I Setda Tabalong, Juniansyah didampingi Wakapolres Tabalong Kompol Sri Winugroho SIK, perwakilan Kodim 1008 Tanjung serta perwakilan PT SIS dan PT Adaro Indonesia.

"Tanah itu sudah kami miliki turun-temurun dan ada segelnya. Memang tidak digarap karena dulu sering terbakar, masa dibilang itu tanah negara," kata Kursani.

Informasi warga, ada sekitar 300 hektare (ha) lahan yang diserobot perusahaan. Tanpa ganti rugi lahan yang terletak di perbukitan itu ditambang. Mereka pun menuntut penyelesaian pembayaran ganti rugi.

Dalam pertemuan itu disepakati tim melakukan pengecekan di lapangan dengan merujuk peta. Bila warga terbukti benar sebagai pemilik maka pihak perusahaan harus mengganti dengan harga wajar. Pasalnya dari sejumlah lahan yang diklaim milik warga sebenarnya sudah masuk data lahan yang telah dibebaskan pihak perusahaan.

"Tim akan melakukan klarifikasi tanah dalam waktu segera, terutama terhadap tanah milik empat orang yang sudah melaporkan secara resmi. Rencananya Senin ini akan dibuat jadwalnya. Tim akan mengikutkan BPN, camat, kades serta warga. Diharapkan apapun hasilnya dapat diterima," kata Juniansyah.

Pihak Adaro yang diwakili Humas Bidang Pemerintahan Sisyant mengatakan bersedia mengikuti aturan tim dari pemerintah untuk mengakomodir keinginan masyarakat. Pihaknya juga setuju dengan kesepakatan yang dibuat untuk penyelesaiannya.

Winugroho sendiri menambahkan dari segi hukum ada aturan yang mengatur soal sengketa lahan pertambangan. Dalam hal ini bila masyarakat yang salah dan malah menghalangi operasional perusahaan tambang yang legal malah dapat dijerat hukum.

"Untuk itu ada Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang undang-undang pokok pertambangan. Dimana bagi siapa saja yang merintangi usaha pertambangan yang sah dapat dihukum kurungan sampai 1 tahun penjara dan denda Rp 50 ribu," katanya. (nda)

Lulus Menyetir Alat Berat

 
Jumat, 11-04-2008 | 00:40:10

TANJUNG, BPOST - Dalam operasional pertambangan lazim ditemui berbagai jenis alat berat mulai eskavator, trailer sampai truk ekstra besar berkapasitas puluhan sampai ratusan ton.

Untuk mengoperasikannya perlu tenaga terampil dan terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil tersebut, PT Pama Persada Nusantara, salah satu job site PT Adaro Indonesia membuat program pelatihan bagi sejumlah pemuda pilihan di daerah operasional meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan dan Barito Timur.

Kemarin, sebanyak 33 pemuda terpilih--dari 800 pelamar, yang lolos seleksi telah selesai menjalani pelatihan operator alat berat di Pusat Pelatihan HD Pama di Cileungsi Bogor selama enam bulan. Mereka akan menjalani magang selama tiga pekan dan dikontrak kerja setahun.

Project Manager PT Pama, Agus Dwi Widiyanto mengatakan program pelatihan telah dua kali dilaksanakan. Tujuannya, selain memenuhi kebutuhan internal Pama terhadap tenaga terlatih juga meningkatkan daya saing pemuda lokal di bursa kerja.

"Kami masih memerlukan tenaga terampil. Apalagi ada penambahan kapasitas produksi," kata Agus saat menyambut operator magang di Training Center PT Pama KM64, Tanjung. (nda)

Penambang Paling Tidak Taat

Minggu, 08-06-2008 | 01:10:30

Penambang Paling Tidak Taat

• Penyebab Terbesar Kerusakan Lingkungan

BANJARMASIN, BPOST - Kegiatan pertambangan di Indonesia tercatat sebagai sektor yang paling tidak taat dalam mengelola dan melakukan perbaikan lingkungan. Akibatnya, perusahaan perusak lingkungan lebih banyak adalah perusahaan tambang.

Hal itu dikemukakan Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Karliansyah, pada seminar dan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) di Swissbel Hotel Borneo, Banjarmasin, Sabtu (7/6).

“Kegiatan pertambangan merupakan sektor yang paling tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan. Khusus tambang batu bara, pada tahun 2006 hanya 32 persen yang taat lingkungan,” ujarnya.

KLH menilai kinerja perusahaan atas pengelolaan lingkungan itu melalui program yang disebut Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan atau Proper.

Penilaian proper meliputi kualitas air, udara, limbah B3, Amdal, dan dumping ke laut dan dilakukan setiap tahun sekali terhadap perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan.

Perusahaan yang kinerja lingkungannya buruk akan diberikan bendera merah dan hitam yang sangat buruk. Sedangkan yang sudah cukup bagus mengelola lingkungan diberikan bendera biru, setelah hijau dan teratas emas.

Terakit masalah global warming, sesuai dengan tema seminar kemarin, Karliansyah mengungkapkan batubara tergolong bahan bakar yang kecil menghasilkan karbon --zat pemicu naiknya efek rumah kaca-- jika digunakan dengan teknologi bersih.

Menurut perwakilan Departemen Pertambangan, Dade I Suhendra, jika pertambangan dilakukan mengikuti prosedur yang ada maka tidak ada pertambangan merusak alam tetapi hanya mengubah sementara kondisi alam tersebut.

“Setelah ditambang maka kondisinya akan dikembalikan seperti asal,” katanya.

Sementara itu, Presiden LIRA, M Yusuf Rizal, melantik para pengurus DPW Lira Kalsel. Duduk sebagai Gubernur Lira Kalsel adalah M Naim. (ais)

Produksi Tambang Turun Drastis

Kamis, 03-04-2008 | 00:57:19

• Dampak Kenaikan Harga BBM Industri

PELAIHARI, BPOST- Kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) benar-benar memukul pelaku usaha di sektor pertambangan. Produksi mengalami penurunan cukup drastis.

Salah seorang pemilik usaha bijih besi di Kabupaten Tanah Laut, H Kaspul Anwar, mengatakan, produksinya kini hanya 20 ribu ton per bulan. Padahal sebelumnya mencapai 25-30 ribu ton.

“Bagaimana produksi kami tidak menurun, kalau harga BBM semakin mahal. Memang yang memasok BBM (solar) banyak, tapi uangnya yang kadang tidak ada,” tutur Kaspul dihubungi via telepon selular, Selasa (1/4).

Kaspul mengatakan saat ini kenaikkan harga BBM telah mencapai 100 persen, sejak pemerintah mulai menaikkan harga BBM secara bertahap, dua tahun lalu. Prosentase kenaikkan yang dinilainya cukup fantastis ini bakal sangat memukul dunia usaha yang bergantung terhadap BBM, seperti, pertambangan.

Dalam sebulan, hanya untuk keperluan BBM, beber Kaspul, dirinya tak kurang harus menyediakan uang sebesar Rp 450 juta. “Per tangkinya sekarang Rp 44 juta. Padahal kira-kira tiga bulan lalu masih berkisar Rp 17-23 juta,”katanya.

Kaspul Anwar, direktur CV Karya Bersama, bisa dikatakan penambang lokal terbesar. Jumlah tenaga kerjanya mencapai ratusan orang dengan 3 lokasi tambang yang berada di wilayah Kecamatan Pelaihari.

Dari tiga lokasi tambang tersebut, satu lokasi yang berada di Dusun Riam Pinang Desa Tanjung, berhenti beroperasi sejak setahun lalu. Ini terkait masalah hukum terhadap status lahan tambang. Polisi meyakini lokasi itu masuk kawasan hutan lindung.Masalah itu kini masih dalam tahap pemberkasan (penyidikan).

Meski harga BBM terus melambung, namun untuk sementara Kaspul belum berniat melakukan perampingan tenaga kerja. “Jika dihitung untung rugi sebenarnya memang harus ada perampingan, tapi saya tak mau begitu. Sebisa mungkin saya tidak akan mengurangi tenaga kerja,”imbuhnya.

Berhentinya operasional tambang di Dusun Riam Pinang saja, sebut Kaspul, merupakan pilihan sangat berat. Lebih 100 orang warga setempat, kini kehilangan sumber penghasilan yang potensial.(roy)

Penambang Kelabui Polisi

Sabtu, 22-03-2008 | 00:30:35

• Beroperasi Sore dan Malam

MARTAPURA, BPOST - Para penambang emas di Desa Sungai Luar dan Bunglai, Kecamatan Aranio Banjar ternyata lebih mahir dari polisi.

Buktinya, para penambang emas yang sudah dilarang beroperasi sejak 14 Februari 2008 lalu, ternyata masih menjalankan aktivitasnya.

Kepolisian, selama ini hanya bisa mengira-ngira bahwa penambangan itu masih berlanjut, tapi tidak bisa membuktikan secara pasti.

Memang, mesin-mesin penggerak tromol untuk menghaluskan tanah dan batu berisi biji emas itu sudah tidak ada di tempat, tapi ternyata tromol itu masih sering beroperasi, terutama bila sore atau malam hari.

Pada siang hari, atau saat ada pemeriksaan oleh aparat, para penambang emas itu menyimpan mesin-mesin penggerak tromol, tapi bila situasi sudah aman, mereka memasang mesin-mesin itu lagi.

Kepala PLTA Riam Kanan, Ir Kardoyo mengatakan, dia masih sering menyaksikan adanya aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung yang terletak di tengah waduk Riam Kanan.

Penambangan itu biasanya dilakukan pada sore atau malam hari. Dia juga melihat adanya pengangkutan bahan-bahan tambang itu ke tempat lain di luar area waduk.

"Dari pengamatan kami, penambangan itu masih berlangsung terus. Biasanya dilakukan sore atau malam hari. Mereka juga mendulang emas itu di tempat lain," kata Kardoyo, Jumat (21/3).

Menurutnya, cadangan emas di kawasan itu masih sangat banyak, karena baru beberapa bulan terakhir dieksplorasi. Hingga kini, kata dia, hampir tiap hari masih saja ada pengangkutan bahan-bahan tambang emas itu keluar waduk.

Biasanya, pengangkutan tanah dan batu berisi biji emas itu dilakukan menggunakan sepeda motor melalui jalan setapak yang ada di sekitar kawasan waduk.

Dikatakan, jika penambangan itu tidak dihentikan secara total, dia khawatir akan menyebabkan pendangkalan waduk Riam Kanan terjadi lebih cepat.

Tanpa penambangan emas ilegal itu saja, pendangkalan waduk Riam Kanan sudah setinggi 25 sentimeter per tahun. Pendangkalan dengan cepat itu terjadi sejak tahun 2000 lalu, dan hingga kini telah mencapai 1,5 meter lebih. (sig)

Tertabrak Trailer di Jalan Tambang
Sabtu, 12-04-2008 | 00:40:05

TANJUNG, BPOST - Lintasan jalan tambang PT Adaro Indonesia (hauling) kembali memakan korban. Hasim (55), warga Desa Padangin RT 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terserempet truk trailer pengangkut batu bara.

Saat itu dia memotong jalan, menyeberangi hauling di KM 57, tepatnya di RT 02 Mantuil Kecamatan Muara Harus, Pukul 07.30 Wita, Jumat (11/4).

Akibat kejadian nahas itu, dia mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Kini dia dirawat di RS Pertamina Kecamatan Murung Pudak. Informasi dihimpun BPost, saat kejadian Hasim baru pulang dari belanja di Pasar Mantuil tak jauh dari tempat kejadian.

Waktu itu dia membeli sejumlah keperluan seperti beras dan seekor ayam jantan. Karena tak hati-hati, ia terserempet badan trailer milik PT BMPT, salah satu sub kontraktor yang melaju lurus dari arah tambang. Beruntung nyawanya masih dapat selamat, karena saat kejadian ia terpental dan jatuh.

Sedangkan barang belanjaannya berhamburan. Ayam yang dibelinya pun mati karena terlindas ban trailer dua vessel (gerbong) yang sarat muatan.

Usai tabrakan, sopir trailer, Normansyah (27) langsung turun melihat korban. Tak berapa lama ia pun meminta bantuan warga untuk mengevakuasi korban. Kemarin dia dimintai keterangan oleh aparat Satlantas Polres Tabalong. Namun kapasitasnya cuma saksi.

Kasatlantas Polres Tabalong, AKP Ade Wira Negara Siregar melalui stafnya Segeryanto mengatakan kecelakaan di kawasan hauling sudah sering terjadi. Penyebabnya, tidak menaati larangan memasuki kawasan jalan perusahaan yang ramai lalu lalang alat berat.

"Karena kecelakaan di jalan milik mereka (perusahaan) kita tidak bisa memproses. Sebab masyarakat masuk ke sana saja sudah salah, apalagi tidak hati-hati," katanya.

Menurut Seger tahun 2008 ini kecelakaan di hauling sudah dua kali terjadi. Semuanya karena masyarakat tidak hati-hati dan nekat memasuki kawasan jalan perusahaan. (nda)

Lihat Komentar (0)

Kamis, 20-03-2008 | 00:35:30

Image
DIALOG - Kapolres Banjar AKBP H Sudrajat berdialog dengan sejumlah pedagang di Pasar Batuah, Selasa. Kapolres meminta pedagang segera melapor ke polisi jika terjadi tindak pidana di pasar itu. (METRO BANJAR/EKO SUTRRIYANTO)
•  Larangan Bupati Tak Dihiraukan

MARTAPURA, BPOST - Meski kini kawasan tambang emas di Desa Sungai Luar dan Bunglai Aranio Banjar telah bersih dari mesin-mesin tambang, tapi kegiatan penambangan emas ini disinyalir masih beroperasi.

Disinyalir, para penambang emas ini masih mengambil tanah-tanah mengandung biji emas di kawasan setempat dan mendulangnya di tempat lain.

Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Sabana Atmojo, mengatakan, meski mesin-mesin untuk mendulang emas sudah bersih dari kawasan, tapi dari laporan yang diterimanya, aktivitas penambangan itu masih beroperasi.

Caranya, para penambang emas itu mengambil biji emas di beberapa tempat penambangan di kawasan itu dan mengangkutnya menggunakan kelotok keluar dari kawasan.

"Indikasi itu memang ada, saya dapat laporan dari warga dan anggota kami di sana," kata Sabana Atmojo.

Menurutnya, kini pihaknya sedang mengumpulkan sejumlah bukti dan terus melakukan penyelidikan. Jika ada yang tertangkap tangan sedang mengangkut tanah-tanah mengandung biji emas itu keluar kawasan penambangan, pihaknya akan menangkapnya.

"Tidak ada dispensasi untuk itu. Itu adalah pelanggaran. Kami tetap menyiagakan anggota di kawasan itu. Jika ada yang membawa tanah ke luar kawasan, harus ditangkap," kata Sabana.

Dikatakan, penambangan emas di kawasan hutan lindung itu jelas-jelas dilarang baik oleh undang-undang maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar pertengahan Februari lalu. Bahkan, saat mengeluarkan surat edaran tersebut, Bupati Banjar HG Khairul Saleh, Kapolres Banjar AKBP Drs H Sudrajat, Muspida Banjar dan sejumlah pejabat melakukan sidak langsung ke lokasi.

Kawasan tambang emas ini sudah dinyatakan ditutup untuk aktivitas penambangan Kamis 14 Februari 2008. Kawasan yang terletak di tengah Waduk Riam Kanan ini sempat ramai oleh penambang dari berbagai daerah dan melakukan penambangan selama sekitar empat bulan.

Ada sekitar 500-an orang yang menggantungkan hidupnya dari tambang emas di Desa Sungai Luar dan 750-an orang lagi di Desa Bunglai. Di Desa Sungai Luar ada delapan unit genset untuk mengolah batu berisi biji emas ini, sementara di Desa Bunglai ada sekitar 13 genset.

Satu genset biasa menggerakkan 12-14 tromol yang berfungsi sebagai pemecah batu sekaligus mengolahnya menjadi bubur batu. (sig)
Segera Hentikan

SEMENTARA Kepala Dinas Pertambangan Banjar, Supian AH mengatakan, jika informasi itu benar, maka penambangan itu harus secepatnya dihentikan. Meski para penambang hanya mengambil tanah dan didulang di tempat lain, itu sudah termasuk aktivitas penambangan yang dilarang.

Menurutnya, yang termasuk aktivitas penambangan adalah mulai dari menggali tanah, mengangkut dan mengolah bahan tambang itu. Jadi, meski hanya mengambil tanah di dua kawasan itu dan mendulangnya di tempat lain, hal itu sudah termasuk aktivitas penambangan.

"Meski didulang di tempat lain, itu tetap merupakan pelanggaran. Dimanapun mereka mendulang, itu sama saja mereka masih melakukan aktivitas penambangan. Jadi, itu tetap dilarang karena mengambil bahan tambang dari kawasan terlarang," jelas Supian. (sig

 

Sabtu, 22-03-2008 | 00:30:35

LIBURAN - Sejumlah warga mengelilingi Waduk Riam Kanan menggunakan perahu motor (kelotok), Jumat (21/3). Pada hari libur, biasanya tempat itu selalu ramai dikunjungi warga yang berekreasi. (METRO BANJAR/DONNY SOPHANDI)

•  Beroperasi Sore dan Malam

MARTAPURA, BPOST - Para penambang emas di Desa Sungai Luar dan Bunglai, Kecamatan Aranio Banjar ternyata lebih mahir dari polisi.

Buktinya, para penambang emas yang sudah dilarang beroperasi sejak 14 Februari 2008 lalu, ternyata masih menjalankan aktivitasnya.

Kepolisian, selama ini hanya bisa mengira-ngira bahwa penambangan itu masih berlanjut, tapi tidak bisa membuktikan secara pasti.

Memang, mesin-mesin penggerak tromol untuk menghaluskan tanah dan batu berisi biji emas itu sudah tidak ada di tempat, tapi ternyata tromol itu masih sering beroperasi, terutama bila sore atau malam hari.

Pada siang hari, atau saat ada pemeriksaan oleh aparat, para penambang emas itu menyimpan mesin-mesin penggerak tromol, tapi bila situasi sudah aman, mereka memasang mesin-mesin itu lagi.

Kepala PLTA Riam Kanan, Ir Kardoyo mengatakan, dia masih sering menyaksikan adanya aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung yang terletak di tengah waduk Riam Kanan.

Penambangan itu biasanya dilakukan pada sore atau malam hari. Dia juga melihat adanya pengangkutan bahan-bahan tambang itu ke tempat lain di luar area waduk.

"Dari pengamatan kami, penambangan itu masih berlangsung terus. Biasanya dilakukan sore atau malam hari. Mereka juga mendulang emas itu di tempat lain," kata Kardoyo, Jumat (21/3).

Menurutnya, cadangan emas di kawasan itu masih sangat banyak, karena baru beberapa bulan terakhir dieksplorasi. Hingga kini, kata dia, hampir tiap hari masih saja ada pengangkutan bahan-bahan tambang emas itu keluar waduk.

Biasanya, pengangkutan tanah dan batu berisi biji emas itu dilakukan menggunakan sepeda motor melalui jalan setapak yang ada di sekitar kawasan waduk.

Dikatakan, jika penambangan itu tidak dihentikan secara total, dia khawatir akan menyebabkan pendangkalan waduk Riam Kanan terjadi lebih cepat.

Tanpa penambangan emas ilegal itu saja, pendangkalan waduk Riam Kanan sudah setinggi 25 sentimeter per tahun. Pendangkalan dengan cepat itu terjadi sejak tahun 2000 lalu, dan hingga kini telah mencapai 1,5 meter lebih. (sig)

Jumat, 21-03-2008 | 00:50:20

RANTAU, BPOST - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) Kalimantan Selatan (Kalsel) segera menutup dua lokasi tambang batu bara PT Antang Gunung Meratus (AGM) di Kabupaten Tapin karena tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kepala Bappedalda Kalsel Rakhmadi Kurdi Rabu (20/3) menyatakan terpaksa menutup dua lokasi di Vit 5 dan Vit 7, karena pengelolaannya seperti pengelolaan perusahaan penambangan tanpa izin atau peti, sehingga sangat merusak lingkungan.

Penutupan akan dilakukan setelah anggota tim pemantauan lingkungan melakukan cek terakhir yang dilakukan Rabu kemarin untuk memastikan lokasi yang ditutup.

“Kamis (20/1) pengecekan lokasi yang ditutup diperkirakan selesai. Setelah itu kami melarang perusahaan tersebut menambang di sana,” katanya.

Sebelum memutuskan menutup dua kawasan tambang milik salah satu perusahaan pemegang surat perjanjian kuasa pertambangan batu bara (PKP2B) itu, pihaknya melayangkan surat.

Namun, surat itu tidak pernah di gubris. Terbukti sejak 2006 lalu tidak ada upaya untuk memperbaiki lingkungan yang sangat membahayakan masyarakat sekitar.

Kesalahan pengelolaan lingkungan yang ditimbulkan PT AGM di antaranya, perusahaan itu hanya mampu mengeruk lokasi tambang, tanpa pernah melakukan reklamasi.

Selain itu, pengelolaan amdalnya juga amburadul sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada pembuangan limbah secara benar serta tidak melakukan penanaman pohon.

“Penutupan cukup dilakukan oleh Bappedalda tanpa harus minta izin gubernur, karena yang ditutup hanya lokasi tambangnya, bukan perusahaan. Kalau perusahaan yang ditutup harus izin gubernur,” tambahnya.

Aktifitas tambang yang dilakukan PT AGM di tiga Kabupaten yaitu, Kabupaten Banjar, Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS) sudah sering dikeluhkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, karena selain merusak lingkungan juga tidak memberikan kontribusi ke daerah secara nyata.

Pada tahun 2005, Bupati Hulu Sungai Selatan, HM Sapi’i malah pernah mengeluarkan moratorium ( penghentian sementara) kegiatan tambang perusahaan tersebut dengan alasan yang sama dikemukakan pihak Bapedalda.

Namun setelah membuat beberapa persyaratan dan kesepakatan, di antaranya bekerjasama dengan perusahaan daerah setempat dalam hal angkutan hasil tambang, pemkab HSS akhirnya membolehkan lagi PT Antang beroperasi kembali. (ant/han)