Jumat, 26 Januari 2007 00:43
Banjarmasin, BPost
Gubernur Kalsel Drs H Rudy Ariffin MM menginstruksikan penutupan seluruh perusahaan pemegang kuasa pertambangan (KP) batu bara di kabupaten/kota.
Untuk tahap awal gubernur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati/walikota tentang pembenahan dan penataan ulang KP termasuk menghentikan operasional perusahaan KP batu bara sampai dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan baru.
Plt Kepala Dinas Pertambangan Kalsel, Heryo Dharma saat pertemuan dengan seluruh pengusaha pemegang KP di Kalsel, menyebutkan dalam SK Menteri Kehutanan No 14/2006, seluruh perusahaan pemegang KP diwajibkan memenuhi persyaratan pinjam pakai kawasan hutan. Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka KP tersebut dinyatakan ilegal.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh pemegang KP yaitu, peta kerja dan laporan rekomendasi gubernur, rencana kerja, citra satelit, Amdal dan surat pernyataan siap untuk memenuhi seluruh kewajiban.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengungkapkan, selama ini banyak perusahaan tambang yang diberikan KP tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya satu perusahaan lahan yang efektif untuk ditambang hanya 50 hektar, tetapi memegang KP 100 hektare (Ha).
Resikonya, perusahaan tersebut melakukan coba-coba untuk menggali lahan tersebut, bila ternyata tidak ada batu baranya, akhirnya ditinggal lari.
Untuk mengevaluasi sesuai dengan aturan Menteri Kehutanan, tambahnya, Pemprov telah membentuk tim inventarisasi dan verifikasi dari dinas pertambangan, kehutanan dan beberapa dinas terkait di dalam dan di luar kawasan hutan.
PHK Massal
Sementara itu, perusahaan tambang batu bara pemegang KP mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
PT Kamikawa Gawi Sabumi (KGS) salah satu perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap penanganan nasib karyawan yang bakal terkena PHK.
"Kalau perusahaan ditutup, dari mana kami menggaji karyawan dan itu artinya PHK darurat," ucap Adi Rusliansyah, Dirut PT KGS, kemarin. Sejak adanya penghentian operasional PT KGS telah melakukan PHK 30 orang dari 100 orang karyawan.
Kondisi yang sama juga diutarakan Sunarti Abrar, Dirut PT Amanah, pemegang KP di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, saat ini nasib 300 karyawan perusahaannya tidak menentu, karena belum menerima kepastian kapan bisa beroperasi kembali.ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Saturday, January 27, 2007
Lahan Pertanian Jadi Tambang Batu Bara
Rabu, 24 Januari 2007 23:18
KILAS KALIMANTAN
KOTABARU - Warga transmigrasi Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru, mengeluhkan lahan pertanian mereka yang tidak bisa diolah, setelah digali pertambangan batu bara.
Kumang, warga desa itu mengatakan, setelah lahan ditambang ditinggalkan begitu saja tanpa ada reklamasi sehingga tidak bisa digunakan bercocok tanam.
Lahan bekas pertambangan itu berubah menjadi danau dengan kedalaman 5-10 meter. Airnya hitam dan keruh serta berlumut.
Menurutnya, sekitar 100 kepala keluarga sekitar pertengahan 2005 menyerahkan tanah mereka, karena tergiur janji para penambang batu bara.
Sebagai kompensasi setiap kelompok yang terdiri dari 10 kepala keluarga (KK) diberi uang Rp5 juta. Mereka juga dijanjikan uang bulanan saat pertambangan berjalan.
"Namun, setelah lahan ditambang kami tidak menerima apa-apa. Bahkan banyak para penambang melarikan diri," keluhnya. dhs
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
KILAS KALIMANTAN
KOTABARU - Warga transmigrasi Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru, mengeluhkan lahan pertanian mereka yang tidak bisa diolah, setelah digali pertambangan batu bara.
Kumang, warga desa itu mengatakan, setelah lahan ditambang ditinggalkan begitu saja tanpa ada reklamasi sehingga tidak bisa digunakan bercocok tanam.
Lahan bekas pertambangan itu berubah menjadi danau dengan kedalaman 5-10 meter. Airnya hitam dan keruh serta berlumut.
Menurutnya, sekitar 100 kepala keluarga sekitar pertengahan 2005 menyerahkan tanah mereka, karena tergiur janji para penambang batu bara.
Sebagai kompensasi setiap kelompok yang terdiri dari 10 kepala keluarga (KK) diberi uang Rp5 juta. Mereka juga dijanjikan uang bulanan saat pertambangan berjalan.
"Namun, setelah lahan ditambang kami tidak menerima apa-apa. Bahkan banyak para penambang melarikan diri," keluhnya. dhs
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Kalla Janji Kaji Royalti
Rabu, 24 Januari 2007 00:06:33
Banjarmasin, BPost
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berjanji mengkaji persoalan royalti batu bara yang selama ini terkesan ada ketimpangan antara jatah daerah dengan pusat.
Janji tersebut disampaikan Kalla menanggapi permasalahan royalti yang dilontarkan Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar Kalsel Gusti Perdana Kesuma dalam dialog dalam temu kader partai berlambang pohon beringin di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (22/1) malam.
Ketika itu, Perdana mengemukakan, sesuai peraturan perundangan-undangan, royalti batu bara yang besarnya 13,5 persen terbagi atas 80 persen untuk daerah penghasil tambang, dan 20 diserahkan ke pusat.
"Namun kenyataannya selama ini perbandingannya berbalik karena lebih besar jatah untuk pusat dari pada daerah penghasil tambang. Dan realisasinya hanya berdasar peraturan menteri," ungkap Perdana yang juga ketua Komisi III DPRD Kalsel ini.
Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lanjut Perdana, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah penghasil tambang yang keadaan alam lingkungannya rusak akibat aktivitas penggalian batu bara.
Oleh sebab itu, Perdana meminta puncuk pimpinan partainya di pusat turut menyikapi persoalan royalti yang selama ini menjadi keluhan berbagai daerah penghasil tambang batu bara.
Kalla pun sependapat bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. "Karena itu saya akan teliti dan kaji persoalan royalti yang perbandingan pembangiannya diatur berdasarkan peraturan menteri tersebut," ujar Kalla yang juga wakil presiden ini.
Namun Kalla meminta daerah memaklumi masalah pendanaan, di mana pemerintah pusat juga memerlukan anggaran cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional yang ruang lingkupnya lebih besar.ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Banjarmasin, BPost
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berjanji mengkaji persoalan royalti batu bara yang selama ini terkesan ada ketimpangan antara jatah daerah dengan pusat.
Janji tersebut disampaikan Kalla menanggapi permasalahan royalti yang dilontarkan Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar Kalsel Gusti Perdana Kesuma dalam dialog dalam temu kader partai berlambang pohon beringin di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (22/1) malam.
Ketika itu, Perdana mengemukakan, sesuai peraturan perundangan-undangan, royalti batu bara yang besarnya 13,5 persen terbagi atas 80 persen untuk daerah penghasil tambang, dan 20 diserahkan ke pusat.
"Namun kenyataannya selama ini perbandingannya berbalik karena lebih besar jatah untuk pusat dari pada daerah penghasil tambang. Dan realisasinya hanya berdasar peraturan menteri," ungkap Perdana yang juga ketua Komisi III DPRD Kalsel ini.
Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lanjut Perdana, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah penghasil tambang yang keadaan alam lingkungannya rusak akibat aktivitas penggalian batu bara.
Oleh sebab itu, Perdana meminta puncuk pimpinan partainya di pusat turut menyikapi persoalan royalti yang selama ini menjadi keluhan berbagai daerah penghasil tambang batu bara.
Kalla pun sependapat bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. "Karena itu saya akan teliti dan kaji persoalan royalti yang perbandingan pembangiannya diatur berdasarkan peraturan menteri tersebut," ujar Kalla yang juga wakil presiden ini.
Namun Kalla meminta daerah memaklumi masalah pendanaan, di mana pemerintah pusat juga memerlukan anggaran cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional yang ruang lingkupnya lebih besar.ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tambang Sumbat Aliran Air
Kamis, 18 Januari 2007 01:28
Pelaihari, BPost
Aktivitas penambangan bijih besi di Desa Sungai Bakar Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut (Tala) mulai menimbulkan masalah lingkungan. Aliran air di lereng pegunungan tersumbat oleh badan jalan tambang.
Kondisi itu mulai merisauan sebagian masyarakat sekitar. Sejumlah pihak mengharapkan badan jalan tambang itu secepatnya ditata ulang agar aliran air bisa normal kembali (mengalir lancar).
Jika tidak, dikhawatirkan tersumbatnya aliran air yang berada di lereng pegunungan tersebut menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Bisa berupa ancaman banjir atau menurunnya kualitas air Sungai Tabonio yang menjadi bahan baku utama PDAM Pelaihari.
Camat Pelaihari Drs Abdul Wahab, mengatakan, bersama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang selaku pemegang izin kuasa pertambangan bijih besi di Tala telah turun ke lapangan, beberapa hari lalu.
"Saya prihatin melihat aktivitas tambang di sana. Tapi, saat itu juga pihak Baratala berjanji segera membongkar bebatuan yang menutupi aliran air di lokasi itu," kata Wahab.
Wahab meminta Baratala segera melakukan langkah nyata untuk mengatasi tersumbatnya aliran air tersebut. Selaku penerbit surat perintah kerja (SPK) kepada pada penambang, Baratala memiliki kewenangan menekan penambang untuk memperbaiki aktivitas penambangan.
Dia khawatir penyumbatan aliran air itu terus berlangsung dalam waktu lama, menyebabkan banjir, apalagi sekarang musim penghujan.
Dikonfirmasi via telepon, Plt Dirut PD Baratala Agung Prasetia H berjanji secepatnya menangani masalah tersebut. Namun terlebih dulu dia akan mengecek ke Bagian Operasional untuk mengetahui apakah sudah pernah ada teguran kepada penambang.
"Jika belum, saya sendiri yang akan turun ke lapangan. Bila di lapangan ada alatnya, saat itu juga, jalan tambang menyumbat aliran air akan dibongkar. Selanjutnya akan ditata agar aliran air tidak terganggu lagi," tandas Agung.
Agung kembali menegaskan perusahaan yang dipimpinnya tetap komitmen untuk melaksanakan penambangan secara profesional dan ramah lingkungan.roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pelaihari, BPost
Aktivitas penambangan bijih besi di Desa Sungai Bakar Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut (Tala) mulai menimbulkan masalah lingkungan. Aliran air di lereng pegunungan tersumbat oleh badan jalan tambang.
Kondisi itu mulai merisauan sebagian masyarakat sekitar. Sejumlah pihak mengharapkan badan jalan tambang itu secepatnya ditata ulang agar aliran air bisa normal kembali (mengalir lancar).
Jika tidak, dikhawatirkan tersumbatnya aliran air yang berada di lereng pegunungan tersebut menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Bisa berupa ancaman banjir atau menurunnya kualitas air Sungai Tabonio yang menjadi bahan baku utama PDAM Pelaihari.
Camat Pelaihari Drs Abdul Wahab, mengatakan, bersama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang selaku pemegang izin kuasa pertambangan bijih besi di Tala telah turun ke lapangan, beberapa hari lalu.
"Saya prihatin melihat aktivitas tambang di sana. Tapi, saat itu juga pihak Baratala berjanji segera membongkar bebatuan yang menutupi aliran air di lokasi itu," kata Wahab.
Wahab meminta Baratala segera melakukan langkah nyata untuk mengatasi tersumbatnya aliran air tersebut. Selaku penerbit surat perintah kerja (SPK) kepada pada penambang, Baratala memiliki kewenangan menekan penambang untuk memperbaiki aktivitas penambangan.
Dia khawatir penyumbatan aliran air itu terus berlangsung dalam waktu lama, menyebabkan banjir, apalagi sekarang musim penghujan.
Dikonfirmasi via telepon, Plt Dirut PD Baratala Agung Prasetia H berjanji secepatnya menangani masalah tersebut. Namun terlebih dulu dia akan mengecek ke Bagian Operasional untuk mengetahui apakah sudah pernah ada teguran kepada penambang.
"Jika belum, saya sendiri yang akan turun ke lapangan. Bila di lapangan ada alatnya, saat itu juga, jalan tambang menyumbat aliran air akan dibongkar. Selanjutnya akan ditata agar aliran air tidak terganggu lagi," tandas Agung.
Agung kembali menegaskan perusahaan yang dipimpinnya tetap komitmen untuk melaksanakan penambangan secara profesional dan ramah lingkungan.roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Baratala Sanggup Suplai 20 Ribu Ton
Selasa, 16 Januari 2007 01:45
Pelaihari, BPost
Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang terus mengintensifkan rencana kemitraan dengan PT Krakatau Stell (KS). Dalam waktu dekat kedua belah pihak akan bertemu untuk membicarakan pasokan bijih besi.
Plt Dirut PD Baratala Agung Prasetia H mengaku telah mendapat klarifikasi dari manajemen PT KS. "Pak Anang (Divisi Operasional PT KS) ingin bertemu dengan kami. Mereka ingin pertemuan bisa dilakukan secepatnya," katanya via telepon selular, Senin (15/1).
Kapan pertemuan digelar, Agung belum bisa memastikan. Yang pasti, pertemuan tersebut akan membahas rencana pasokan bijih besi dari perusahaan yang dipimpinnya. Pasalnya, pihak PT KS menyatakan ketertarikannya pada bijih besi Tala.
Bijih besi dari daerah ini memang tergolong kualitas terbaik. Kadar besi (Fe)nya paling tinggi dibandingkan bijih besi dari daerah lain. Fe bijih besi dari Tala bisa mencapai 63, sementara daerah lain rata-rata hanya 58.
PD Baratala sendiri selaku satu-satunya perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan bijih besi di Tala saat ini hanya mampu memproduksi 40 ribu ton per bulan.
Namun, dalam waktu dekat perusahaan milik Pemkab Tala ini berencana memaksimalkan eksploitasi bijih besi di beberapa lokasi tambang, seperti, di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar, Desa Sungai Riam dan Tanjung Kecamatan Pelaihari.
"Ada beberapa tambang yang selama ini belum maksimal digarap. Ini yang akan kami maksimalkan penggarapannya. Dengan begitu kami akan mampu menyuplai bijih besi ke PT KS dalam jumlah yang memadai," tukas Agung.
Ia mengestimasi sanggup menyuplai 20 ribu ton per bulan secara kontinyu. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pelaihari, BPost
Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang terus mengintensifkan rencana kemitraan dengan PT Krakatau Stell (KS). Dalam waktu dekat kedua belah pihak akan bertemu untuk membicarakan pasokan bijih besi.
Plt Dirut PD Baratala Agung Prasetia H mengaku telah mendapat klarifikasi dari manajemen PT KS. "Pak Anang (Divisi Operasional PT KS) ingin bertemu dengan kami. Mereka ingin pertemuan bisa dilakukan secepatnya," katanya via telepon selular, Senin (15/1).
Kapan pertemuan digelar, Agung belum bisa memastikan. Yang pasti, pertemuan tersebut akan membahas rencana pasokan bijih besi dari perusahaan yang dipimpinnya. Pasalnya, pihak PT KS menyatakan ketertarikannya pada bijih besi Tala.
Bijih besi dari daerah ini memang tergolong kualitas terbaik. Kadar besi (Fe)nya paling tinggi dibandingkan bijih besi dari daerah lain. Fe bijih besi dari Tala bisa mencapai 63, sementara daerah lain rata-rata hanya 58.
PD Baratala sendiri selaku satu-satunya perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan bijih besi di Tala saat ini hanya mampu memproduksi 40 ribu ton per bulan.
Namun, dalam waktu dekat perusahaan milik Pemkab Tala ini berencana memaksimalkan eksploitasi bijih besi di beberapa lokasi tambang, seperti, di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar, Desa Sungai Riam dan Tanjung Kecamatan Pelaihari.
"Ada beberapa tambang yang selama ini belum maksimal digarap. Ini yang akan kami maksimalkan penggarapannya. Dengan begitu kami akan mampu menyuplai bijih besi ke PT KS dalam jumlah yang memadai," tukas Agung.
Ia mengestimasi sanggup menyuplai 20 ribu ton per bulan secara kontinyu. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Penambang Tak Berani Bekerja
Selasa, 16 Januari 2007 01:45
Batulicin, BPost
Sejumlah perusahaan pertambangan batu bara di Tanah Bumbu (Tanbu) tak berani beraktivitas, karena belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan Departemen Kehutanan.
Ketua Perhimpunan Pemilik Kuasa Pertambangan (P2KP) Tanbu H Jahrian mengatakan, beberapa perusahaan sudah berusaha mengurus izin itu, tapi selalu kandas di tingkat pusat.
Di antara perusahaan yang mengurus izin adalah CV Erlianti, KUD Pelita, KUD Surya Muda, PT Kamikawa Gawi Sambumi (KGS), KUD Nusantara, PT Bara Biru Sakti (BBS), PT Etika Bidika, PT Bihaji dan PT Karya Sungai Danau Mandiri (KSDM).
"Kami memperkirakan, mungkin salah satu penyebab lambannya proses ini, karena perusahaan mengurus sendiri-sendiri. Untuk itu, kami membentuk P2KP agar urusan ini bisa dilakukan secara kolektif," katanya melalui rilis dikirim ke redaksi Banjarmasin Post, Minggu (14/1).
P2KP dibentuk atas kesepakatan sejumlah perusahaan pemilik kuasa pertambangan di Satui, dihadiri Muspika Kecamatan Satui di antaranya Camat Fadliansyah Akbar. Pengurus P2KP mewakili sekitar 75 pemilik KP, pekan depan berangkat ke Jakarta menghadap Menhut MS Kaban meminta kepastian proses perizinan itu.
"Melalui pertemuan itu kami mengharapkan ada titik temu langkah apa yang mesti dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan Menhut, agar bisa memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan," katanya.
Para pemilik KP, kata dia, berharap selama proses izin berjalan, Menhut memberikan dispensasi agar mereka bisa bekerja kembali. "Sudah hampir dua bulan kami tak bekerja, takut dituduh melanggar aturan," tandasnya.
Sementara Dirut PT Kamikawa Gawi Sabumi H Rusliansyah, mengungkapkan, ribuan buruh yang bekerja di sektor tambang batu bara terancam PHK, dampak perusahaan tak berani beroperasi.
"Di Satui saja ada 75 penambang yang tak bisa bekerja padahal mereka rata-rata memiliki 100 hingga 150 pekerja," tandasnya. */udi
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Batulicin, BPost
Sejumlah perusahaan pertambangan batu bara di Tanah Bumbu (Tanbu) tak berani beraktivitas, karena belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan Departemen Kehutanan.
Ketua Perhimpunan Pemilik Kuasa Pertambangan (P2KP) Tanbu H Jahrian mengatakan, beberapa perusahaan sudah berusaha mengurus izin itu, tapi selalu kandas di tingkat pusat.
Di antara perusahaan yang mengurus izin adalah CV Erlianti, KUD Pelita, KUD Surya Muda, PT Kamikawa Gawi Sambumi (KGS), KUD Nusantara, PT Bara Biru Sakti (BBS), PT Etika Bidika, PT Bihaji dan PT Karya Sungai Danau Mandiri (KSDM).
"Kami memperkirakan, mungkin salah satu penyebab lambannya proses ini, karena perusahaan mengurus sendiri-sendiri. Untuk itu, kami membentuk P2KP agar urusan ini bisa dilakukan secara kolektif," katanya melalui rilis dikirim ke redaksi Banjarmasin Post, Minggu (14/1).
P2KP dibentuk atas kesepakatan sejumlah perusahaan pemilik kuasa pertambangan di Satui, dihadiri Muspika Kecamatan Satui di antaranya Camat Fadliansyah Akbar. Pengurus P2KP mewakili sekitar 75 pemilik KP, pekan depan berangkat ke Jakarta menghadap Menhut MS Kaban meminta kepastian proses perizinan itu.
"Melalui pertemuan itu kami mengharapkan ada titik temu langkah apa yang mesti dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan Menhut, agar bisa memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan," katanya.
Para pemilik KP, kata dia, berharap selama proses izin berjalan, Menhut memberikan dispensasi agar mereka bisa bekerja kembali. "Sudah hampir dua bulan kami tak bekerja, takut dituduh melanggar aturan," tandasnya.
Sementara Dirut PT Kamikawa Gawi Sabumi H Rusliansyah, mengungkapkan, ribuan buruh yang bekerja di sektor tambang batu bara terancam PHK, dampak perusahaan tak berani beroperasi.
"Di Satui saja ada 75 penambang yang tak bisa bekerja padahal mereka rata-rata memiliki 100 hingga 150 pekerja," tandasnya. */udi
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
GM Adaro Direkomendasikan Diganti
Selasa, 16 Januari 2007 01:45
Tanjung, BPost
Tim investigasi dari inspektorat tambang pusat dan provinsi merekomendasikan agar General Manajer PT Adaro Indonesia yang merangkap kepala teknik Putu Sastrawan diganti, sebagai bentuk pertanggungjawaban kecelakaan blasting (peledakan), Minggu (7/1), yang menewaskan dua karyawan PT Pama Persada.
Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel yang juga anggota tim investigasi Haryo Zani Darma, mengatakan, surat rekomendasi itu ditujukan kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui Dirjen Pertambangan Pusat.
Menurutnya, selain penggantian, tim juga mengusulkan penolakan penambahan kapasitas produksi. Usulan tersebut sebagai wujud sanksi tegas bagi perusahaan tambang yang lalai.
"Soal sanksi pasti ada, tapi melihat kasusnya tidak sampai menutup perusahaan. Hasil evaluasi tadi, di antaranya kita rekomendasikan kepala teknik diganti dan menolak rencana penambahan produksi mereka yang sekarang masih 30 juta ton," katanya, Senin (15/1).
Tim juga akan melakukan pendampingan proses pertambangan terutama blasting yang dilaksanakan PT Pama, PT Buma, PT RA maupun PT SIS. Disinggung soal kapan aktivitas tambang di lingkungan PT Adaro bisa normal kembali, Yoyok mengatakan mulai Selasa atau Rabu PT Pama bisa mulai beraktivitas lagi. Hanya saja, khusus blasting masih belum diperbolehkan.
Humas PT Adaro, Ismail mengatakan sampai kemarin belum mendapatkan informasi mengenai hasil rapat tim investigasi. Pihaknya masih menunggu kabar dari Kepala Teknik Putu Sastrawan yang melakukan presentasi penyebab kecelakaan di hadapan tim.
"Kita masih nunggu kabar. Hari ini (kemarin) Pak Putu masih presentasi, mudah-mudahan cepat operasi," harapnya.
Menurut Ismail meski dirumahkan, karyawan PT Pama bisa segera dikaryakan setiap saat jika ada keputusan tambang boleh beraktivitas lagi. Sebab, selama sepekan terakhir karyawan perusahaan kontraktor PT Adaro itu tetap masuk setiap hari sesuai shift dan aplousan. nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tanjung, BPost
Tim investigasi dari inspektorat tambang pusat dan provinsi merekomendasikan agar General Manajer PT Adaro Indonesia yang merangkap kepala teknik Putu Sastrawan diganti, sebagai bentuk pertanggungjawaban kecelakaan blasting (peledakan), Minggu (7/1), yang menewaskan dua karyawan PT Pama Persada.
Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel yang juga anggota tim investigasi Haryo Zani Darma, mengatakan, surat rekomendasi itu ditujukan kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui Dirjen Pertambangan Pusat.
Menurutnya, selain penggantian, tim juga mengusulkan penolakan penambahan kapasitas produksi. Usulan tersebut sebagai wujud sanksi tegas bagi perusahaan tambang yang lalai.
"Soal sanksi pasti ada, tapi melihat kasusnya tidak sampai menutup perusahaan. Hasil evaluasi tadi, di antaranya kita rekomendasikan kepala teknik diganti dan menolak rencana penambahan produksi mereka yang sekarang masih 30 juta ton," katanya, Senin (15/1).
Tim juga akan melakukan pendampingan proses pertambangan terutama blasting yang dilaksanakan PT Pama, PT Buma, PT RA maupun PT SIS. Disinggung soal kapan aktivitas tambang di lingkungan PT Adaro bisa normal kembali, Yoyok mengatakan mulai Selasa atau Rabu PT Pama bisa mulai beraktivitas lagi. Hanya saja, khusus blasting masih belum diperbolehkan.
Humas PT Adaro, Ismail mengatakan sampai kemarin belum mendapatkan informasi mengenai hasil rapat tim investigasi. Pihaknya masih menunggu kabar dari Kepala Teknik Putu Sastrawan yang melakukan presentasi penyebab kecelakaan di hadapan tim.
"Kita masih nunggu kabar. Hari ini (kemarin) Pak Putu masih presentasi, mudah-mudahan cepat operasi," harapnya.
Menurut Ismail meski dirumahkan, karyawan PT Pama bisa segera dikaryakan setiap saat jika ada keputusan tambang boleh beraktivitas lagi. Sebab, selama sepekan terakhir karyawan perusahaan kontraktor PT Adaro itu tetap masuk setiap hari sesuai shift dan aplousan. nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tambang Adaro Pascaledakan (2-habis)
Jumat, 13 Januari 2006 02:55
PENGHENTIAN aktivitas tambang di lahan garapan PT Pama, selaku kontraktor PT Adaro Indonesia dan penghentian aktivitas blasting di seluruh areal milik PT Adaro tak urung menimbulkan masalah bagi karyawan dan pihak perusahaan.
Para karyawan di perusahaan itu, terpaksa menjadi pengangguran sementara, meski gaji tetap dibayar. Mereka tetap hadir ke kantor untuk mengisi daftar hadir, walaupun tak ada pekerjaan. PT Pama menyuplai 60 persen batu bara ke PT Adaro, sehingga kondisi penghentian sementara ini kurang menguntungkan.
Menurut Kepala Teknis yang juga General Manager Operasional PT Adaro, Putu Sastrawan, saat ini ready stock batu bara PT Adaro tinggal 800 ribu ton atau cukup 8 hari saja, meskipun coal inventory yang siap dikeruk di lokal lain masih 1,2 juta ton.
Di sisi lain peristiwa kecelakaan di areal tambang yang berakibat dua orang tewas sendiri, tak urung mengungkit manfaat keberadaan perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Balangan dan Tabalong itu, bagi masyarakat lokal.
Untuk membuka lahan tambang di Paringin saja misalnya, sejumlah desa seperti Lasung Batu Kecamatan Paringin, Balangan harus digusur. Padahal, perkampungan yang dulunya dikenal sebagai Desa Lamida Atas itu dulunya ramai.
Beragam keluhan pun muncul selama perusahaan tambang itu beroperasi. Di antaranya mengeringnya sumber mata air alami yang selama ini mendukung kehidupan masyarakat sekitar tambang dan rusaknya ekosistem hutan.
Abbas, warga Lasung Batu menuturkan, masyarakat umumnya kecewa karena hanya sedikit warga dipekerjakan lansung dalam aktivitas pertambangan. Selama ini warga hanya mengandalkan pemasukan sebagai penyadap karet dan bekerja serabutan.
Mengenai kesulitan air, sebenarnya perusahaan tambang telah mengganti dengan menyediakan tong untuk menampung suplai air bersih. Satu tong untuk 2-3 rumah tangga ,seperti di Desa Panjang RT 1 Balangan. Namun menurut warga, hal itu masih belum cukup.
Meski banyak keluhan, keberadaan perusahaan tambang di bumi sarabakawa disadari juga berperan menggerakkan roda perekonomian warga. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perusahaan juga dimanfaatkan untuk meraup rezeki, seperti berjualan dan menyediakan jasa perumahan.
Kendati belum optimal memberikan kontribusi, Mardani mengakui Tabalong saat ini cukup tergantung dengan pertambangan. Menurutnya pembangunan akan mandek dan masyarakat banyak akan susah jika mata pencahariannya ditutup.
Kepala Divisi External PT Adaro, Andriansyah mengatakan, hingga kemarin belum ada kepastian kapan PT Pama beroperasi dan di izinkan melakukan blasting lagi. Putu Sastrawan, kini mengaku mulai dipusingkan urusan presentasi ke hadapan manajemen pusat di Jakarta mengenai kondisi perusahaan dan kronologis kecelakaan saat peledakan itu. Perusahaan belum diizinkan beroperasi selama tim investigasi belum selesai menyelidiki. anjar wulandari
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
PENGHENTIAN aktivitas tambang di lahan garapan PT Pama, selaku kontraktor PT Adaro Indonesia dan penghentian aktivitas blasting di seluruh areal milik PT Adaro tak urung menimbulkan masalah bagi karyawan dan pihak perusahaan.
Para karyawan di perusahaan itu, terpaksa menjadi pengangguran sementara, meski gaji tetap dibayar. Mereka tetap hadir ke kantor untuk mengisi daftar hadir, walaupun tak ada pekerjaan. PT Pama menyuplai 60 persen batu bara ke PT Adaro, sehingga kondisi penghentian sementara ini kurang menguntungkan.
Menurut Kepala Teknis yang juga General Manager Operasional PT Adaro, Putu Sastrawan, saat ini ready stock batu bara PT Adaro tinggal 800 ribu ton atau cukup 8 hari saja, meskipun coal inventory yang siap dikeruk di lokal lain masih 1,2 juta ton.
Di sisi lain peristiwa kecelakaan di areal tambang yang berakibat dua orang tewas sendiri, tak urung mengungkit manfaat keberadaan perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Balangan dan Tabalong itu, bagi masyarakat lokal.
Untuk membuka lahan tambang di Paringin saja misalnya, sejumlah desa seperti Lasung Batu Kecamatan Paringin, Balangan harus digusur. Padahal, perkampungan yang dulunya dikenal sebagai Desa Lamida Atas itu dulunya ramai.
Beragam keluhan pun muncul selama perusahaan tambang itu beroperasi. Di antaranya mengeringnya sumber mata air alami yang selama ini mendukung kehidupan masyarakat sekitar tambang dan rusaknya ekosistem hutan.
Abbas, warga Lasung Batu menuturkan, masyarakat umumnya kecewa karena hanya sedikit warga dipekerjakan lansung dalam aktivitas pertambangan. Selama ini warga hanya mengandalkan pemasukan sebagai penyadap karet dan bekerja serabutan.
Mengenai kesulitan air, sebenarnya perusahaan tambang telah mengganti dengan menyediakan tong untuk menampung suplai air bersih. Satu tong untuk 2-3 rumah tangga ,seperti di Desa Panjang RT 1 Balangan. Namun menurut warga, hal itu masih belum cukup.
Meski banyak keluhan, keberadaan perusahaan tambang di bumi sarabakawa disadari juga berperan menggerakkan roda perekonomian warga. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perusahaan juga dimanfaatkan untuk meraup rezeki, seperti berjualan dan menyediakan jasa perumahan.
Kendati belum optimal memberikan kontribusi, Mardani mengakui Tabalong saat ini cukup tergantung dengan pertambangan. Menurutnya pembangunan akan mandek dan masyarakat banyak akan susah jika mata pencahariannya ditutup.
Kepala Divisi External PT Adaro, Andriansyah mengatakan, hingga kemarin belum ada kepastian kapan PT Pama beroperasi dan di izinkan melakukan blasting lagi. Putu Sastrawan, kini mengaku mulai dipusingkan urusan presentasi ke hadapan manajemen pusat di Jakarta mengenai kondisi perusahaan dan kronologis kecelakaan saat peledakan itu. Perusahaan belum diizinkan beroperasi selama tim investigasi belum selesai menyelidiki. anjar wulandari
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tambang Adaro Pascaledakan (1)
Kamis, 12 Januari 2006 01:09
Dihentikannya operasional PT Pama di areal tambang PT Adaro di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan membuat kawasan tersebut seperti mati suri. Areal seluas 4.000 hektare dengan potensi batu bara sekitar 117juta ton itu terlihat sepi dari aktivitas pekerja.
Hanya sejumlah alat berat, seperti Ekskavator PC 4000 yang berfungsi mengeruk tanah sampai 40 ton, tampak terparkir disana. Padahal, menurut penuturan salah satu sopir angkutan tambang, kawasan itu biasanya ramai oleh pekerja.
Bahkan orang yang tidak berkepentingan tidak dapat bebas masuk karena berbahaya. Lalu lalang Ekskavator sampai truk raksasa How Dump (HD) seolah tak berhenti mengangkut ‘emas hitam’ itu. Tapi Selasa (9/1), BPost bersama rombongan wartawan yang melihat secara langsung lokasi ledakan yang menewaskan dua pekerja, dengan leluasa memasuki areal terlarang tersebut.
"Sudah tiga hari sejak peritiwa ledakan di tambang Pama, lokasi ini sepi. Biasanya jalur ini tidak bisa sembarangan dilewati mobil selain truk pengangkut dan alat berat,"kata sopir angkutan tambang tadi.
Memasuki lokasi tambang PT adaro melalui jalur khusus berupa jalan tol, pihak perusahaan melakukan penjagaan ketat. Jalur itu hanya boleh dilalui mobil khusus tambang seperti truk double cabin dilengkapi lampu peringatan, lampu sorot dan antena berbendera panjang sebagai standar pengamanan.
Sepatu boots plus safety jacket yang dilengkapi strip metalik merupakan perlengkapan wajib jika memasuki areal tambang itu. Perjalanan menuju kantor operasional dan dalam lokasi tambang rombongan sendiri cukup menarik. Taman-taman terawat apik tampak di sekitar areal itu.
Kegersangan baru terasa saat benar-benar memasuki lokasi tambang. Sejauh mata memandang, yang terlihat cuma hamparan lahan gundul coklat bercampur hitam pekat batu bara. Di lokasi bukit tempat peledakan yang menimbulkan korban jiwa Minggu lalu, tampak runtuhan tanah lempung yang belum dibersihkan.
Di antara timbunan tanah itu, terlihat onggokan plat besi merah dalam keadaan penyok. Menurut Asep Farid, Safety Kru PT Adaro benda itu merupakan shelter tempat korban ledakan berlindung.
Dalam penjelasannya kepada pers, GM Operations PT Adaro yang juga kepala teknik, Putu Sastrawan, tak menampik dugaan adanya kelalaian saat pelaksanaa peledakan (blasting).
Tim investigasi inspektorat pertambangan pusat dibantu dinas pertambangan provinsi dan kepolisian, hingga kini melakukan pemeriksaan. Untuk memperlancar proses penyelidikan itulah pihaknya menghentikan semua aktivitas peledakan di lahan milik PT Adaro Indonesia, baik yang digarap PT Pama, PT Buma, PT RA dan PT SIS. anjar wulandari
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Dihentikannya operasional PT Pama di areal tambang PT Adaro di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan membuat kawasan tersebut seperti mati suri. Areal seluas 4.000 hektare dengan potensi batu bara sekitar 117juta ton itu terlihat sepi dari aktivitas pekerja.
Hanya sejumlah alat berat, seperti Ekskavator PC 4000 yang berfungsi mengeruk tanah sampai 40 ton, tampak terparkir disana. Padahal, menurut penuturan salah satu sopir angkutan tambang, kawasan itu biasanya ramai oleh pekerja.
Bahkan orang yang tidak berkepentingan tidak dapat bebas masuk karena berbahaya. Lalu lalang Ekskavator sampai truk raksasa How Dump (HD) seolah tak berhenti mengangkut ‘emas hitam’ itu. Tapi Selasa (9/1), BPost bersama rombongan wartawan yang melihat secara langsung lokasi ledakan yang menewaskan dua pekerja, dengan leluasa memasuki areal terlarang tersebut.
"Sudah tiga hari sejak peritiwa ledakan di tambang Pama, lokasi ini sepi. Biasanya jalur ini tidak bisa sembarangan dilewati mobil selain truk pengangkut dan alat berat,"kata sopir angkutan tambang tadi.
Memasuki lokasi tambang PT adaro melalui jalur khusus berupa jalan tol, pihak perusahaan melakukan penjagaan ketat. Jalur itu hanya boleh dilalui mobil khusus tambang seperti truk double cabin dilengkapi lampu peringatan, lampu sorot dan antena berbendera panjang sebagai standar pengamanan.
Sepatu boots plus safety jacket yang dilengkapi strip metalik merupakan perlengkapan wajib jika memasuki areal tambang itu. Perjalanan menuju kantor operasional dan dalam lokasi tambang rombongan sendiri cukup menarik. Taman-taman terawat apik tampak di sekitar areal itu.
Kegersangan baru terasa saat benar-benar memasuki lokasi tambang. Sejauh mata memandang, yang terlihat cuma hamparan lahan gundul coklat bercampur hitam pekat batu bara. Di lokasi bukit tempat peledakan yang menimbulkan korban jiwa Minggu lalu, tampak runtuhan tanah lempung yang belum dibersihkan.
Di antara timbunan tanah itu, terlihat onggokan plat besi merah dalam keadaan penyok. Menurut Asep Farid, Safety Kru PT Adaro benda itu merupakan shelter tempat korban ledakan berlindung.
Dalam penjelasannya kepada pers, GM Operations PT Adaro yang juga kepala teknik, Putu Sastrawan, tak menampik dugaan adanya kelalaian saat pelaksanaa peledakan (blasting).
Tim investigasi inspektorat pertambangan pusat dibantu dinas pertambangan provinsi dan kepolisian, hingga kini melakukan pemeriksaan. Untuk memperlancar proses penyelidikan itulah pihaknya menghentikan semua aktivitas peledakan di lahan milik PT Adaro Indonesia, baik yang digarap PT Pama, PT Buma, PT RA dan PT SIS. anjar wulandari
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Friday, January 26, 2007
Kalsel Harus Jadi Pusat Baja Nasional
Rabu, 24 Januari 2007
Banjarmasin, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengharapkan Kalimantan Selatan bisa berusaha secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Sumber daya alam tidak boleh dihabiskan begitu saja sehingga meninggalkan kerusakan alam penyebab bencana.
"Untuk usaha yang efisien, daerah ini bisa mulai dari pengembangan usaha baja. Kalsel di masa mendatang harus menjadi pusat baja nasional," kata Wapres dalam pertemuan para pengusaha Banjar yang tergabung dalam Saudagar Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (23/1).
Wapres menilai Kalsel sangat kaya akan bijih besi. Namun selama ini bahan tambang itu dikeruk untuk dijual ke luar negeri sehingga tidak banyak dimanfaatkan untuk kemakmuran provinsi itu sendiri. Untuk itu, Wapres minta PT Krakatau Steel membuka pabrik baja di Kalsel.
Selama ini pengelolaan pabrik baja menjadi tidak efisien karena pabrik PT Krakatau Steel berada di Banten. Biaya produksi menjadi besar karena sumber energi untuk menggerakkan pabrik harus didatangkan dari daerah lain, sementara bahan baku bijih besi justru diimpor. Akibatnya, harga baja Indonesia mahal.
Menurut Wapres, kesalahan itu harus diperbaiki. Semestinya Kalsel lebih maju jika bisa memanfaatkan kekayaan alam. Misalnya, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bijih besi untuk industri baja nasional, dan sektor perkebunan menjadi pusat sawit dan karet.
"Lalu, apa kurangnya Kalsel sehingga tidak bisa maju? Penduduknya pun hanya sekitar 3,5 juta jiwa," katanya.
Salah satu kekurangannya, kata Wapres, karena semangat berusaha masyarakatnya kurang. Karena itu, Wapres juga berharap agar Kalsel mampu menghasilkan kader-kader pengusaha yang lebih banyak. Otonomi daerah yang sudah berjalan semestinya memberikan ruang sangat besar untuk tumbuhnya pengusaha daerah.
"Kita jangan lagi menjadi bangsa yang terus meminta-minta kepada bangsa lain. Jangan lagi menjadi pengusaha yang kerjanya jualan surat-surat atau lobi-lobi," katanya. (FUL)
LAYANAN BERITA SMS 9858
Banjarmasin, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengharapkan Kalimantan Selatan bisa berusaha secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Sumber daya alam tidak boleh dihabiskan begitu saja sehingga meninggalkan kerusakan alam penyebab bencana.
"Untuk usaha yang efisien, daerah ini bisa mulai dari pengembangan usaha baja. Kalsel di masa mendatang harus menjadi pusat baja nasional," kata Wapres dalam pertemuan para pengusaha Banjar yang tergabung dalam Saudagar Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (23/1).
Wapres menilai Kalsel sangat kaya akan bijih besi. Namun selama ini bahan tambang itu dikeruk untuk dijual ke luar negeri sehingga tidak banyak dimanfaatkan untuk kemakmuran provinsi itu sendiri. Untuk itu, Wapres minta PT Krakatau Steel membuka pabrik baja di Kalsel.
Selama ini pengelolaan pabrik baja menjadi tidak efisien karena pabrik PT Krakatau Steel berada di Banten. Biaya produksi menjadi besar karena sumber energi untuk menggerakkan pabrik harus didatangkan dari daerah lain, sementara bahan baku bijih besi justru diimpor. Akibatnya, harga baja Indonesia mahal.
Menurut Wapres, kesalahan itu harus diperbaiki. Semestinya Kalsel lebih maju jika bisa memanfaatkan kekayaan alam. Misalnya, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bijih besi untuk industri baja nasional, dan sektor perkebunan menjadi pusat sawit dan karet.
"Lalu, apa kurangnya Kalsel sehingga tidak bisa maju? Penduduknya pun hanya sekitar 3,5 juta jiwa," katanya.
Salah satu kekurangannya, kata Wapres, karena semangat berusaha masyarakatnya kurang. Karena itu, Wapres juga berharap agar Kalsel mampu menghasilkan kader-kader pengusaha yang lebih banyak. Otonomi daerah yang sudah berjalan semestinya memberikan ruang sangat besar untuk tumbuhnya pengusaha daerah.
"Kita jangan lagi menjadi bangsa yang terus meminta-minta kepada bangsa lain. Jangan lagi menjadi pengusaha yang kerjanya jualan surat-surat atau lobi-lobi," katanya. (FUL)
LAYANAN BERITA SMS 9858
Lima Kapal Penjarah Batu Bara Ditangkap
Rabu, 24 Januari 2007
Balikpapan, Kompas - Lima kapal kayu dengan 27 awak yang menjarah ponton batu bara ditangkap di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/1). Para penjarah itu mengambil batu bara yang tengah diangkut dari sejumlah areal tambang di Kalimantan Timur menuju terminal ekspor di Tanjung Batu, Balikpapan.
"Satu kapal dapat memuat 10 ton-20 ton batu bara curian," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Ajun Komisaris Besar Gde Sugianyar Dwi Putra.
Kepada polisi, para penjarah mengaku menjual batu bara curian itu ke penadah di Samarinda dengan harga Rp 100.000 per ton.
Gde Sugianyar menjelaskan, informasi yang diperoleh polisi menyebutkan, para penjarah biasa beroperasi menggunakan kapal-kapal bermotor dengan ukuran 15 meter sampai 20 meter. Mereka beramai-ramai mengekor ponton yang sedang ditarik oleh kapal penghelanya (tugboat). Selanjutnya, mereka menambatkan kapal-kapal mereka di belakang atau sisi ponton.
Para penjarah mengeruk dan memindahkan batu bara dari ponton ke kapal mereka meskipun ponton terus berjalan. "Semua awak dalam angkutan batu bara ada di kapal penghela. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu tugboat awaknya paling tiga empat orang," kata Sugianyar.
Menggunakan kapal sewaan
Mike (30), salah seorang pelaku yang berperan sebagai nakhoda, mengaku batu bara jarahan mereka jual kepada penadah di Samarinda. Agaknya, para penadah tersebut juga bermodal besar. Pasalnya, menurut Mike, ada penadah yang menyediakan ponton untuk menampung batu bara hasil jarahan itu.
Masih menurut Mike, dia dan awak kapalnya juga biasa mengangkut pasir dari hulu Mahakam untuk dijual ke perusahaan atau pedagang konstruksi. Hal itu mereka lakukan jika tidak sedang mengambil batu bara. Lewat berbagai usaha itulah mereka memperoleh uang. Separuhnya untuk membayar sewa kapal.
Kepala Kepolisian Sektor Balikpapan Barat Ajun Komisaris Kifli S Supu menjelaskan bahwa kapal-kapal yang digunakan oleh para penjarah merupakan kapal rakyat yang biasa dipakai untuk menangkap ikan atau sebagai angkutan barang. (yns)
Balikpapan, Kompas - Lima kapal kayu dengan 27 awak yang menjarah ponton batu bara ditangkap di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/1). Para penjarah itu mengambil batu bara yang tengah diangkut dari sejumlah areal tambang di Kalimantan Timur menuju terminal ekspor di Tanjung Batu, Balikpapan.
"Satu kapal dapat memuat 10 ton-20 ton batu bara curian," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Ajun Komisaris Besar Gde Sugianyar Dwi Putra.
Kepada polisi, para penjarah mengaku menjual batu bara curian itu ke penadah di Samarinda dengan harga Rp 100.000 per ton.
Gde Sugianyar menjelaskan, informasi yang diperoleh polisi menyebutkan, para penjarah biasa beroperasi menggunakan kapal-kapal bermotor dengan ukuran 15 meter sampai 20 meter. Mereka beramai-ramai mengekor ponton yang sedang ditarik oleh kapal penghelanya (tugboat). Selanjutnya, mereka menambatkan kapal-kapal mereka di belakang atau sisi ponton.
Para penjarah mengeruk dan memindahkan batu bara dari ponton ke kapal mereka meskipun ponton terus berjalan. "Semua awak dalam angkutan batu bara ada di kapal penghela. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu tugboat awaknya paling tiga empat orang," kata Sugianyar.
Menggunakan kapal sewaan
Mike (30), salah seorang pelaku yang berperan sebagai nakhoda, mengaku batu bara jarahan mereka jual kepada penadah di Samarinda. Agaknya, para penadah tersebut juga bermodal besar. Pasalnya, menurut Mike, ada penadah yang menyediakan ponton untuk menampung batu bara hasil jarahan itu.
Masih menurut Mike, dia dan awak kapalnya juga biasa mengangkut pasir dari hulu Mahakam untuk dijual ke perusahaan atau pedagang konstruksi. Hal itu mereka lakukan jika tidak sedang mengambil batu bara. Lewat berbagai usaha itulah mereka memperoleh uang. Separuhnya untuk membayar sewa kapal.
Kepala Kepolisian Sektor Balikpapan Barat Ajun Komisaris Kifli S Supu menjelaskan bahwa kapal-kapal yang digunakan oleh para penjarah merupakan kapal rakyat yang biasa dipakai untuk menangkap ikan atau sebagai angkutan barang. (yns)
Tambang PT Adaro Kembali Beroperasi
Rabu, 17 Januari 2007
Banjarmasin, Kompas - Tambang batu bara PT Adaro di Kabupaten Balangan dan Tabalong, Kalimantan Selatan, kembali beroperasi Selasa (16/1). Namun, kegiatan penambangan dilakukan bertahap dan diawasi oleh inspektur tambang dari Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Demikian dikemukakan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan (Kalsel) Heryo Zani Dharma di Banjarmasin kemarin.
"Pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan perusahaan ini benar-benar menjalankan SOP (standard operating procedure)," kata Heryo.
Aktivitas tambang sempat dihentikan menyusul kecelakaan kerja yang menewaskan dua pekerja pada 7 Januari silam. Tim investigasi dari Dinas Pertambangan Kalsel menemukan, kecelakaan dalam aktivitas peledakan terjadi karena PT PAMA, subkontraktor pelaksana, tidak menerapkan prosedur operasi secara baik.
"Kami juga meminta agar kepala teknik tambang di sana dievaluasi. Ini sangat penting agar tidak lagi main-main dengan SOP, juga menjadi pelajaran bagi penambang lainnya," kata Heryo.
Tidak direklamasi
Secara terpisah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalsel mencatat sampai September 2006 sedikitnya 5.000 hektar tambang yang usai digarap penambangan-penambangan tanpa izin (peti) tidak direklamasi. Lubang-lubang dibiarkan menganga atau menjadi danau air hujan.
"Selain ketidakpedulian peti, pemerintah selaku pengawas kegiatan tambang juga tidak bersikap tegas," kata Kepala Bapedalda Kalsel Ramhadi Kurdi.
Jika masalah ini terus dibiarkan, areal eks tambang peti yang tidak direklamasi terus bertambah. Pada April 2006, ujar Ramhadi lebih lanjut, bukaan tambang yang tidak direklamasi tercatat 2.944 hektar. Kini sudah mencapai 5.000 hektar—tersebar di Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. (FUL)
Banjarmasin, Kompas - Tambang batu bara PT Adaro di Kabupaten Balangan dan Tabalong, Kalimantan Selatan, kembali beroperasi Selasa (16/1). Namun, kegiatan penambangan dilakukan bertahap dan diawasi oleh inspektur tambang dari Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Demikian dikemukakan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan (Kalsel) Heryo Zani Dharma di Banjarmasin kemarin.
"Pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan perusahaan ini benar-benar menjalankan SOP (standard operating procedure)," kata Heryo.
Aktivitas tambang sempat dihentikan menyusul kecelakaan kerja yang menewaskan dua pekerja pada 7 Januari silam. Tim investigasi dari Dinas Pertambangan Kalsel menemukan, kecelakaan dalam aktivitas peledakan terjadi karena PT PAMA, subkontraktor pelaksana, tidak menerapkan prosedur operasi secara baik.
"Kami juga meminta agar kepala teknik tambang di sana dievaluasi. Ini sangat penting agar tidak lagi main-main dengan SOP, juga menjadi pelajaran bagi penambang lainnya," kata Heryo.
Tidak direklamasi
Secara terpisah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalsel mencatat sampai September 2006 sedikitnya 5.000 hektar tambang yang usai digarap penambangan-penambangan tanpa izin (peti) tidak direklamasi. Lubang-lubang dibiarkan menganga atau menjadi danau air hujan.
"Selain ketidakpedulian peti, pemerintah selaku pengawas kegiatan tambang juga tidak bersikap tegas," kata Kepala Bapedalda Kalsel Ramhadi Kurdi.
Jika masalah ini terus dibiarkan, areal eks tambang peti yang tidak direklamasi terus bertambah. Pada April 2006, ujar Ramhadi lebih lanjut, bukaan tambang yang tidak direklamasi tercatat 2.944 hektar. Kini sudah mencapai 5.000 hektar—tersebar di Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. (FUL)
Thursday, January 11, 2007
Aktivitas Adaro Distop
Kamis, 11 Januari 2007
Banjarmasin, Kompas - Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan menghentikan sementara aktivitas tambang batu bara milik PT Adaro di Kabupaten Balangan mulai Rabu (10/1). Keputusan diambil karena diduga ada kelalaian saat meledakkan lahan tambang hingga dua pekerja tewas dan seorang luka, Minggu lalu.
Kecelakaan terjadi di lahan penambangan terbuka di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin. Dua korban tewas adalah Syahrian, karyawan PT PAMA, dan Fitriyadi, karyawan PT Batu Timur. Adapun yang luka adalah Jainudin, karyawan PT Batu Timur. PAMA dan Batu Timur adalah perusahaan subkontraktor pelaksana di tambang tersebut.
Menurut Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Heryo Zani Dharma, dia memimpin investigasi sejak Senin lalu. Tim investigasi beranggotakan dua inspektur tambang dari Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dua inspektur tambang dari Dinas Pertambangan Kalsel.
Hasil sementara, diduga ada kelalaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan standard operating procedure (SOP). Karena itu, dinas pertambangan meminta aktivitas penambangan oleh PT PAMA di tempat itu dihentikan untuk sementara.
Tiga subkontraktor lainnya, PT RA, SIS, dan PT BUMA, juga diminta menghentikan kegiatan peledakan untuk sementara waktu. Namun, ketiga perusahaan itu tetap diperbolehkan mengangkut batu bara ke pelabuhan.
General Manager Operasional PT Adaro Putu Sastrawan membenarkan adanya surat rekomendasi terkait penghentian sementara kegiatan tambang di sana. PT PAMA diminta menghentikan seluruh kegiatan dan tiga subkontraktor lainnya menghentikan kegiatan peledakan.
"Penjelasan lainnya akan saya berikan setelah memberikan penjelasan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta," kata Putu.
Salahi SOP
Heryo menjelaskan, kelalaian dan kesalahan SOP antara lain menyangkut jarak antara tempat perlindungan (shelter) dan titik ledak yang hanya 46 meter. Padahal, ledakan dapat melempar pecahan batu hingga 180 meter.
Dalam ketentuan, shelter pekerja harus berjarak 500 meter dari titik ledak, sementara perlindungan peralatan berjarak 300 meter.
Selain itu, tempat perlindungan tersebut dibuat menyalahi ketentuan karena menghadap lokasi peledakan. "Penghentian ini harus dilakukan untuk penyelidikan dan mencegah terjadinya korban lagi," kata Heryo.
Aktivitas bisa kembali dibuka setelah dinas pertambangan memperoleh keputusan Menteri ESDM. Keputusan baru dapat diambil menteri setelah PT Adaro melaporkan kecelakaan itu.
Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Brigjen (Pol) Halba Rubis Nugroho juga membentuk tim penyelidik. Anggota tim terdiri dari anggota satuan penjinak bahan peledak, direktorat reserse, dan laboratorium forensik.
"Hal ini dilakukan karena peledakan menyebabkan orang lain meninggal. Kami juga minta kegiatan PT PAMA di sana distop sementara waktu," ujar Halba.(FUL)
Banjarmasin, Kompas - Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan menghentikan sementara aktivitas tambang batu bara milik PT Adaro di Kabupaten Balangan mulai Rabu (10/1). Keputusan diambil karena diduga ada kelalaian saat meledakkan lahan tambang hingga dua pekerja tewas dan seorang luka, Minggu lalu.
Kecelakaan terjadi di lahan penambangan terbuka di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin. Dua korban tewas adalah Syahrian, karyawan PT PAMA, dan Fitriyadi, karyawan PT Batu Timur. Adapun yang luka adalah Jainudin, karyawan PT Batu Timur. PAMA dan Batu Timur adalah perusahaan subkontraktor pelaksana di tambang tersebut.
Menurut Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Heryo Zani Dharma, dia memimpin investigasi sejak Senin lalu. Tim investigasi beranggotakan dua inspektur tambang dari Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dua inspektur tambang dari Dinas Pertambangan Kalsel.
Hasil sementara, diduga ada kelalaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan standard operating procedure (SOP). Karena itu, dinas pertambangan meminta aktivitas penambangan oleh PT PAMA di tempat itu dihentikan untuk sementara.
Tiga subkontraktor lainnya, PT RA, SIS, dan PT BUMA, juga diminta menghentikan kegiatan peledakan untuk sementara waktu. Namun, ketiga perusahaan itu tetap diperbolehkan mengangkut batu bara ke pelabuhan.
General Manager Operasional PT Adaro Putu Sastrawan membenarkan adanya surat rekomendasi terkait penghentian sementara kegiatan tambang di sana. PT PAMA diminta menghentikan seluruh kegiatan dan tiga subkontraktor lainnya menghentikan kegiatan peledakan.
"Penjelasan lainnya akan saya berikan setelah memberikan penjelasan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta," kata Putu.
Salahi SOP
Heryo menjelaskan, kelalaian dan kesalahan SOP antara lain menyangkut jarak antara tempat perlindungan (shelter) dan titik ledak yang hanya 46 meter. Padahal, ledakan dapat melempar pecahan batu hingga 180 meter.
Dalam ketentuan, shelter pekerja harus berjarak 500 meter dari titik ledak, sementara perlindungan peralatan berjarak 300 meter.
Selain itu, tempat perlindungan tersebut dibuat menyalahi ketentuan karena menghadap lokasi peledakan. "Penghentian ini harus dilakukan untuk penyelidikan dan mencegah terjadinya korban lagi," kata Heryo.
Aktivitas bisa kembali dibuka setelah dinas pertambangan memperoleh keputusan Menteri ESDM. Keputusan baru dapat diambil menteri setelah PT Adaro melaporkan kecelakaan itu.
Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Brigjen (Pol) Halba Rubis Nugroho juga membentuk tim penyelidik. Anggota tim terdiri dari anggota satuan penjinak bahan peledak, direktorat reserse, dan laboratorium forensik.
"Hal ini dilakukan karena peledakan menyebabkan orang lain meninggal. Kami juga minta kegiatan PT PAMA di sana distop sementara waktu," ujar Halba.(FUL)
Dermaga Terapung Jadi Alternatif Terminal Batu Bara
Kamis, 11 Januari 2007
Palangkaraya, Kompas - Pembangunan dermaga terapung menjadi salah satu alternatif di Kalimantan Tengah karena provinsi itu belum memiliki dermaga khusus batu bara. Selama ini batu bara asal Kalimantan Tengah harus dikirim lewat terminal curah di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.
Demikian disampaikan Kepala Subdinas Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan Rabu (10/1).
"Dengan adanya dermaga terapung di Kalteng, pajak ekspor nantinya juga masuk ke Kalteng," kata Syahril.
Menurut dia, dermaga terapung dapat dibangun di Laut Jawa, tidak jauh dari muara Sungai Kapuas. Lokasi perairan yang dipilih adalah yang berkedalaman lebih dari 18 meter.
Kedalaman tersebut merupakan syarat untuk dapat melayani tongkang berkapasitas lebih dari 100.000 ton yang sering digunakan mengekspor batu bara.
Untuk mencapai dermaga di Muara Kapuas, transportasi batu bara dari lokasi penampungan di Kabupaten Murung Raya bisa menempuh rute ke Mengkatip, Barito Selatan, dengan kereta api. Dari Mengkatip, batu bara diangkut tongkang melalui Sungai Barito hingga Kapuas Murung untuk selanjutnya menuju dermaga terapung.
Selama ini batu bara dari Murung Raya harus diangkut truk ke tepian Barito sejauh 67 kilometer. Perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri Barito sepanjang 750 kilometer menggunakan tongkang menuju terminal curah internasional di pelabuhan khusus batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.
Biaya angkutan truk batu bara adalah 8 sen dollar AS–9 sen dollar AS per ton per kilometer. Biaya transportasi tongkang 1 sen dollar AS–2 sen dollar AS per ton per kilometer. Angkutan kereta api biayanya 3 sen dollar AS-5 sen dollar AS per ton per kilometer.
Surutnya Sungai Barito di musim kemarau juga kerap membuat tongkang berkapasitas 5.000 ton kandas. Masalah lain adalah padatnya lalu lintas air di hilir Barito karena sungai tersebut juga merupakan jalur transportasi kapal penumpang dan barang.
Jika ada penambahan produksi batu bara di Kalsel dan Kalteng, jalur itu dipastikan semakin padat. "Jalur ke dermaga terapung Kalteng dapat menjadi jalur alternatif," kata Syahril.
Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng mendata, potensi batu bara yang tereka (estimated) di provinsi itu mencapai 2,085 miliar ton, potensi terindikasi (indicated) 1,073 miliar ton, dan terukur (measured) sebesar 684,931 juta ton.
Produksi batu bara Kalteng 2006 diperkirakan mencapai lima juta ton dan akan menembus 20 juta ton per tahun pada tahun 2009. (CAS)
Palangkaraya, Kompas - Pembangunan dermaga terapung menjadi salah satu alternatif di Kalimantan Tengah karena provinsi itu belum memiliki dermaga khusus batu bara. Selama ini batu bara asal Kalimantan Tengah harus dikirim lewat terminal curah di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.
Demikian disampaikan Kepala Subdinas Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan Rabu (10/1).
"Dengan adanya dermaga terapung di Kalteng, pajak ekspor nantinya juga masuk ke Kalteng," kata Syahril.
Menurut dia, dermaga terapung dapat dibangun di Laut Jawa, tidak jauh dari muara Sungai Kapuas. Lokasi perairan yang dipilih adalah yang berkedalaman lebih dari 18 meter.
Kedalaman tersebut merupakan syarat untuk dapat melayani tongkang berkapasitas lebih dari 100.000 ton yang sering digunakan mengekspor batu bara.
Untuk mencapai dermaga di Muara Kapuas, transportasi batu bara dari lokasi penampungan di Kabupaten Murung Raya bisa menempuh rute ke Mengkatip, Barito Selatan, dengan kereta api. Dari Mengkatip, batu bara diangkut tongkang melalui Sungai Barito hingga Kapuas Murung untuk selanjutnya menuju dermaga terapung.
Selama ini batu bara dari Murung Raya harus diangkut truk ke tepian Barito sejauh 67 kilometer. Perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri Barito sepanjang 750 kilometer menggunakan tongkang menuju terminal curah internasional di pelabuhan khusus batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.
Biaya angkutan truk batu bara adalah 8 sen dollar AS–9 sen dollar AS per ton per kilometer. Biaya transportasi tongkang 1 sen dollar AS–2 sen dollar AS per ton per kilometer. Angkutan kereta api biayanya 3 sen dollar AS-5 sen dollar AS per ton per kilometer.
Surutnya Sungai Barito di musim kemarau juga kerap membuat tongkang berkapasitas 5.000 ton kandas. Masalah lain adalah padatnya lalu lintas air di hilir Barito karena sungai tersebut juga merupakan jalur transportasi kapal penumpang dan barang.
Jika ada penambahan produksi batu bara di Kalsel dan Kalteng, jalur itu dipastikan semakin padat. "Jalur ke dermaga terapung Kalteng dapat menjadi jalur alternatif," kata Syahril.
Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng mendata, potensi batu bara yang tereka (estimated) di provinsi itu mencapai 2,085 miliar ton, potensi terindikasi (indicated) 1,073 miliar ton, dan terukur (measured) sebesar 684,931 juta ton.
Produksi batu bara Kalteng 2006 diperkirakan mencapai lima juta ton dan akan menembus 20 juta ton per tahun pada tahun 2009. (CAS)
Tambang Cuma Setor Tujuh Persen
Kamis, 11 Januari 2007 01:22
Tanjung, BPost
Aktivitas penambangan yang dilakukan PT Adaro di Kabupaten Tabalong ternyata belum membawa kontribusi yang layak bagi daerah. Selama ini dari total pendapatan asli daerah (PAD) dalam perhitungan APBD, sektor pertambangan cuma menyetor pemasukan rata-rata tujuh persen per tahunnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tabalong, H Mardani Rabu (10/1), Mardani, mengatakan, lama ini pemerintah daerah memang tidak pernah menerima kontribusi secara langsung dari PT Adaro Indonesia. Kontribusi baru didapat dari royalti yang dibagikan pemerintah pusat dalam jumlah terbatas.
Pada 2005, misalnya, besarnya royalti tambang cuma Rp17.148.882.190, atau sekitar tujuh persen dari total PAD Tabalong saat itu Rp244.142.497.375.
Di 2006 royalti tambang sebagai daerah penghasil dan bukan penghasil totalnya Rp43.456.343.675. Sedangkan total PAD dari semua sektor pendapatan saat itu Rp418.401. 806.922.
"Itu pun tidak bisa dipastikan. Sebab tergantung dari ada tidaknya transaksi," katanya.
Mengenai adanya dana community development, Mardani mengaku pihaknya tidak tahu menahu karena biasanya dana dikelola langsung oleh pihak perusahaan.
Beberapa warga sejumlah desa tempat perusahaan itu beroperasi, kehadiran perusahaan tambang belum membawa manfaat optimal.
Warga menyinggung soal dampak yang ditimbulkan begitu perusahaan stop beroperasi di lahan yang dulunya kampung mereka. Kini lahan eks tambang tersebut berubah menjadi hutan gundul dengan ceruk dalam seperti danau yang berair keruh tak bisa dimanfaatkan. nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tanjung, BPost
Aktivitas penambangan yang dilakukan PT Adaro di Kabupaten Tabalong ternyata belum membawa kontribusi yang layak bagi daerah. Selama ini dari total pendapatan asli daerah (PAD) dalam perhitungan APBD, sektor pertambangan cuma menyetor pemasukan rata-rata tujuh persen per tahunnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tabalong, H Mardani Rabu (10/1), Mardani, mengatakan, lama ini pemerintah daerah memang tidak pernah menerima kontribusi secara langsung dari PT Adaro Indonesia. Kontribusi baru didapat dari royalti yang dibagikan pemerintah pusat dalam jumlah terbatas.
Pada 2005, misalnya, besarnya royalti tambang cuma Rp17.148.882.190, atau sekitar tujuh persen dari total PAD Tabalong saat itu Rp244.142.497.375.
Di 2006 royalti tambang sebagai daerah penghasil dan bukan penghasil totalnya Rp43.456.343.675. Sedangkan total PAD dari semua sektor pendapatan saat itu Rp418.401. 806.922.
"Itu pun tidak bisa dipastikan. Sebab tergantung dari ada tidaknya transaksi," katanya.
Mengenai adanya dana community development, Mardani mengaku pihaknya tidak tahu menahu karena biasanya dana dikelola langsung oleh pihak perusahaan.
Beberapa warga sejumlah desa tempat perusahaan itu beroperasi, kehadiran perusahaan tambang belum membawa manfaat optimal.
Warga menyinggung soal dampak yang ditimbulkan begitu perusahaan stop beroperasi di lahan yang dulunya kampung mereka. Kini lahan eks tambang tersebut berubah menjadi hutan gundul dengan ceruk dalam seperti danau yang berair keruh tak bisa dimanfaatkan. nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
PT Krakatau Steel Pilih Kotabaru
Kamis, 11 Januari 2007 01:54:32
Banjarmasin, BPost
Manajemen PT Krakatau Steel di Cilegon Jawa Barat akhirnya memutuskan mendirikan anak perusahaan di Kabupaten Kotabaru.
Gubernur Kalimantan Selatan Drs H Rudy Ariffin, Rabu mengungkapkan dipilihnya Kotabaru karena dinilai daerah yang paling ekonomis dan startegis dibanding kabupaten lainnya.
Selain itu, Kotabaru juga memiliki potensi lebih besar di bandingkan Kabupaten Tanah Laut maupun Batulicin yang sebelumnya juga menjadi daerah alternatif untuk dibangun perusahaan berskala international tersebut.
Dari hasil analisa dan investigasi pihak KS Cilegon, tambahnya, Kotabaru memiliki pelabuhan laut dengan kedalaman yang cukup baik, sehingga kapal berbadan besar bisa merapat, jadi bisa menghemat biaya transportasi.
Kotabaru juga memiliki potensi bijih besi cukup besar, sehingga banyak mengurangi resiko ketersediaan bahan baku bagi perusahaan.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Subardjo membenarkan dipilihnya Kotabaru sebagai tempat ekspansi KS Cilegon untuk wilayah Kalsel.
"Saya mendapat SMS dari pihak manajemet KS, hanya saja di mana daerahnya belum ada informasi lebih lanjut," tambahnya.
Menurutnya, mendukung rencana tersebut, saat ini Pemprov Kalsel telah menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk pembangunan sarana dan prasarana perusahaan yang bakal menyedot ratusan tenaga kerja tersebut.
Diungkapkannya, sesuai dengan perjanjian, bila perusahaan baja yang kini sedang berkembang pesat tersebut jadi ekspansi ke Kalsel, maka lahan disediakan oleh pemerintah daerah.
Hanya saja belum diketahui secara pasti berapa luas lahan untuk pembangunan parusahaan tersebut.
Tentang perizinan, tambahnya, akan dimulai dari bawah atau pemerintah kota dan kabupaten yang ditempati, selanjutnya diproses di tingkat provinsi dan pusat. ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Banjarmasin, BPost
Manajemen PT Krakatau Steel di Cilegon Jawa Barat akhirnya memutuskan mendirikan anak perusahaan di Kabupaten Kotabaru.
Gubernur Kalimantan Selatan Drs H Rudy Ariffin, Rabu mengungkapkan dipilihnya Kotabaru karena dinilai daerah yang paling ekonomis dan startegis dibanding kabupaten lainnya.
Selain itu, Kotabaru juga memiliki potensi lebih besar di bandingkan Kabupaten Tanah Laut maupun Batulicin yang sebelumnya juga menjadi daerah alternatif untuk dibangun perusahaan berskala international tersebut.
Dari hasil analisa dan investigasi pihak KS Cilegon, tambahnya, Kotabaru memiliki pelabuhan laut dengan kedalaman yang cukup baik, sehingga kapal berbadan besar bisa merapat, jadi bisa menghemat biaya transportasi.
Kotabaru juga memiliki potensi bijih besi cukup besar, sehingga banyak mengurangi resiko ketersediaan bahan baku bagi perusahaan.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Subardjo membenarkan dipilihnya Kotabaru sebagai tempat ekspansi KS Cilegon untuk wilayah Kalsel.
"Saya mendapat SMS dari pihak manajemet KS, hanya saja di mana daerahnya belum ada informasi lebih lanjut," tambahnya.
Menurutnya, mendukung rencana tersebut, saat ini Pemprov Kalsel telah menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk pembangunan sarana dan prasarana perusahaan yang bakal menyedot ratusan tenaga kerja tersebut.
Diungkapkannya, sesuai dengan perjanjian, bila perusahaan baja yang kini sedang berkembang pesat tersebut jadi ekspansi ke Kalsel, maka lahan disediakan oleh pemerintah daerah.
Hanya saja belum diketahui secara pasti berapa luas lahan untuk pembangunan parusahaan tersebut.
Tentang perizinan, tambahnya, akan dimulai dari bawah atau pemerintah kota dan kabupaten yang ditempati, selanjutnya diproses di tingkat provinsi dan pusat. ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Warga Balangan Goyang Adaro
Rabu, 10 Januari 2007 02:55:42
Tanjung, BPost
Tragedi ledakan di tambang PT Adaro, hingga Selasa (9/1) masih diselidiki petugas dari Inspektorat Pertambangan Pusat, Dinas Pertambangan Kalsel serta kepolisian. Namun pihak Adaro mengakui musibah peledakan di lahan batu bara (blasting) itu murni karena kesalahan prosedur.
Terkait eksistensi PT Adaro di wilayah Kalsel sendiri, sampai saat ini masih sarat gugatan. Hingga kemarin warga tiga desa, yakni Desa Haur Batu, Lasung Batu dan Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan terus memblokir portal masuk ke areal tambang milik PT Adaro.
Dalam aksi sejak Rabu lalu itu, warga menuntut menuntut agar PT Adaro lebih perhatian kepada masyarakat sekitar wilayah tambang.
Mereka menilai PT Adaro tidak memperhatikan masyarakat yang sebenarnya berkepentingan dengan kehadiran perusahaan tersebut. Selama ini mereka pun merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, yang ironisnya mereka tidak pernah mengecap hasilnya.
"Mulai buka tahun 1991 sampai sekarang kami tidak pernah dilibatkan, malah orang dari luar. Padahal akibat aktivitas pertambangan kami yang lebih dulu merasakan dampak negatifnya, seperti sumur mengering dan lingkungan rusak," kata Ahmad Mubarak, warga Haur Batu.
Putu Sastrawan, General Manajer Operasional PT Adaro dikonfirmasi BPost, menampik tidak adanya kontribusi Adaro terhadap masyarakat. Begitu pula soal reklamasi yang dinilai terabaikan.
Ia mengakui, royalti kepada daerah memang tidak diberikan secara langsung tapi melalui pemerintah pusat. Namun pihaknya juga punya program bantuan langsung melalui community development program (CPM) untuk beberapa kabupaten yang menjadi lokasi operasional maupun lintasan angkutan.
"Tahun 2006 kita sediakan Rp13 miliar untuk CPM di Kabupaten Balangan, HSU, Tabalong, Barito Timur, Barito Selatan dan Barito Kuala. Tahun 2007 ini alokasinya menjadi Rp20 miliar dan sudah disetujui," katanya.
Berdasar Feeling
Putu Sastrawan menjelaskan, saat ini tim masih mengumpulkan data di lapangan. Namun ada kesimpulan sementara, ledakan itu terjadi karena prosedur yang ‘tidak jelas’.
"Standard procedur operations (SPO) akan dievaluasi, di antaranya jarak shelter (tempat berlindung pekerja) ditentukan 300 meter di belakang bidang bebas dan hanya boleh digunakan oleh seorang juru ledak yang punya izin melakukan peledakan," katanya.
Menurut pengakuan Jainudin, korban selamat, tidak pernah ada aturan yang menegaskan jarak aman shelter --atau selama ini disebut bunker, dengan para pekerja. Penempatan shelter hanya berdasarkan feeling.
Udin menuturkan, selama tiga tahun bertugas sebagai pembantu juru ledak, tidak pernah ada panduan baku untuk penempatan shelter dan berapa orang yang ada di dalamnya. Selama ini shelter hanya diletakkan dalam radius tertentu yang dikira-kira aman.
Disinggung dampak penghentian operasional di lahan garapan PT Pama selaku kontraktor terbesar PT Adaro, Putu mengakui pihaknya menuai kerugian. Hal itu berpengaruh terhadap ketersediaan stok batu bara yang siap kirim yang kini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 8 hari saja.
Mengenai ikhwal kecelakaan, Putu pun menjelaskan kronologis kejadian yang menewaskan Syahrian (PT Pama) dan Fitriyadi (PT Batu Timur), serta korban luka, Junaidin (PT Batu Timur) terjadi di desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, Balangan sekitar pukul 13.10 Wita, Minggu (7/1).
Peledakan dilakukan dengan jumlah lubang 44 titik dengan diameter 200 milimeter, kedalaman 8 meter, sub kliring 0,5 meter, spasi 8 meter, burden 7 meter, steaming 4,5 meter dengan isi peledakan anfo 100 kilogram per lubang dan charge buster 400 gram.
Arah peledakan sebenarnya ditujukan ke timur, sehingga shelter diletakkan di sisi selatan. Namun terjadi penyimpangan. Akibatnya sebagian material terlempar ke shelter yang ditempati tiga orang.nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tanjung, BPost
Tragedi ledakan di tambang PT Adaro, hingga Selasa (9/1) masih diselidiki petugas dari Inspektorat Pertambangan Pusat, Dinas Pertambangan Kalsel serta kepolisian. Namun pihak Adaro mengakui musibah peledakan di lahan batu bara (blasting) itu murni karena kesalahan prosedur.
Terkait eksistensi PT Adaro di wilayah Kalsel sendiri, sampai saat ini masih sarat gugatan. Hingga kemarin warga tiga desa, yakni Desa Haur Batu, Lasung Batu dan Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan terus memblokir portal masuk ke areal tambang milik PT Adaro.
Dalam aksi sejak Rabu lalu itu, warga menuntut menuntut agar PT Adaro lebih perhatian kepada masyarakat sekitar wilayah tambang.
Mereka menilai PT Adaro tidak memperhatikan masyarakat yang sebenarnya berkepentingan dengan kehadiran perusahaan tersebut. Selama ini mereka pun merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, yang ironisnya mereka tidak pernah mengecap hasilnya.
"Mulai buka tahun 1991 sampai sekarang kami tidak pernah dilibatkan, malah orang dari luar. Padahal akibat aktivitas pertambangan kami yang lebih dulu merasakan dampak negatifnya, seperti sumur mengering dan lingkungan rusak," kata Ahmad Mubarak, warga Haur Batu.
Putu Sastrawan, General Manajer Operasional PT Adaro dikonfirmasi BPost, menampik tidak adanya kontribusi Adaro terhadap masyarakat. Begitu pula soal reklamasi yang dinilai terabaikan.
Ia mengakui, royalti kepada daerah memang tidak diberikan secara langsung tapi melalui pemerintah pusat. Namun pihaknya juga punya program bantuan langsung melalui community development program (CPM) untuk beberapa kabupaten yang menjadi lokasi operasional maupun lintasan angkutan.
"Tahun 2006 kita sediakan Rp13 miliar untuk CPM di Kabupaten Balangan, HSU, Tabalong, Barito Timur, Barito Selatan dan Barito Kuala. Tahun 2007 ini alokasinya menjadi Rp20 miliar dan sudah disetujui," katanya.
Berdasar Feeling
Putu Sastrawan menjelaskan, saat ini tim masih mengumpulkan data di lapangan. Namun ada kesimpulan sementara, ledakan itu terjadi karena prosedur yang ‘tidak jelas’.
"Standard procedur operations (SPO) akan dievaluasi, di antaranya jarak shelter (tempat berlindung pekerja) ditentukan 300 meter di belakang bidang bebas dan hanya boleh digunakan oleh seorang juru ledak yang punya izin melakukan peledakan," katanya.
Menurut pengakuan Jainudin, korban selamat, tidak pernah ada aturan yang menegaskan jarak aman shelter --atau selama ini disebut bunker, dengan para pekerja. Penempatan shelter hanya berdasarkan feeling.
Udin menuturkan, selama tiga tahun bertugas sebagai pembantu juru ledak, tidak pernah ada panduan baku untuk penempatan shelter dan berapa orang yang ada di dalamnya. Selama ini shelter hanya diletakkan dalam radius tertentu yang dikira-kira aman.
Disinggung dampak penghentian operasional di lahan garapan PT Pama selaku kontraktor terbesar PT Adaro, Putu mengakui pihaknya menuai kerugian. Hal itu berpengaruh terhadap ketersediaan stok batu bara yang siap kirim yang kini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 8 hari saja.
Mengenai ikhwal kecelakaan, Putu pun menjelaskan kronologis kejadian yang menewaskan Syahrian (PT Pama) dan Fitriyadi (PT Batu Timur), serta korban luka, Junaidin (PT Batu Timur) terjadi di desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, Balangan sekitar pukul 13.10 Wita, Minggu (7/1).
Peledakan dilakukan dengan jumlah lubang 44 titik dengan diameter 200 milimeter, kedalaman 8 meter, sub kliring 0,5 meter, spasi 8 meter, burden 7 meter, steaming 4,5 meter dengan isi peledakan anfo 100 kilogram per lubang dan charge buster 400 gram.
Arah peledakan sebenarnya ditujukan ke timur, sehingga shelter diletakkan di sisi selatan. Namun terjadi penyimpangan. Akibatnya sebagian material terlempar ke shelter yang ditempati tiga orang.nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Abaikan Reklamasi
Selasa, 09 Januari 2007 02:19:03
BLASTING memang kerap menjadi pilihan perusahaan pertambangan di Kalsel. Selain cara ini dinilai paling efektif dan efisien, juga lebih murah karena biaya bahan bakar dan tingkat pemakaian alat jauh lebih hemat sekitar 50 persen. Sementara hasil yang didapatkan pun maksimal.
Namun di balik itu semua, ada bahaya yang sangat mengancam lingkungan dan penduduk sekitarnya dengan cara blasting ini. Menurut Ketua Walhi Kalsel Berry N Furqon, blasting itu akan mengakibatkan batuan dan tanah menjadi rapuh.
"Itu bukti kerusakan lingkungan. Sedikit saja ada guncangan, maka tanahnya akan longsor semua," ujarnya.
Yang paling mencemaskan, kata Berry, kontrol pemerintah terhadap perusahaan yang menggunakan model blasting ini masih kurang. Akibatnya, perusahaan cenderung mencari cara yang cepat dan murah guna meraih keuntungan lebih besar.
"Kuncinya pada kontrol pemerintah. Antara blasting dengan manual sama saja. Sama-sama menjadi Kalsel rawan bencana," ujarnya.
Keberadaan tambang batu bara di Kalsel, kata Berry, lebih banyak memberikan kerugian daripada keuntungannya. Karena hasil pertambangan masih lebih banyak disetor ke pemerintah pusat daripada yang dinikmati masyarakat. Terbukti, sampai sekarang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih mahal.
Sebelum ada tambang, katanya, masyarakat bisa berkebun dan menikmati hasil hutan seperti karet dan sawit. Sekarang, sejak adanya tambang masyrakat tidak bisa lagi berkebun.
"Kalau pertambangan memberi andil pada daerah, buktinya apa? Yang ada warga’ khususnya warga sekitar pertambangan makin sengsara," ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kalsel, Syaifullah Tamliha. Menurutnya, apa yang telah dilakukan perusahaan tambang batu bara terhadap bumi Kalsel selama ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang telah mereka diberikan untuk masyarakat Kalsel.
"Buktinya, kemakmuran masyarakat di sekitar tambang belum meningkat. Jangankan untuk meningkatkan, mendorong saja belum bisa," ujarnya.
Belum lagi dengan kerusakan dan dampak lingkungan yang harus dipikul oleh masyarakat Kalsel. "Banjir sudah sering terjadi melanda daerah di Kalsel, mau bukti apa lagi," tanyanya.
Politisi PPP ini juga mengungkapkan pertambangan terbuka, yang selama ini digunakan pada proses penambangan batu bara, menghasilkan lubang besar dipermukaan tanah.
"Berdasarkan penelitian, lubang sisa penggalian harus ditutup kembali seperti semula, dan semua panambang mengetahui hal itu. Tapi mana nyatanya, sisa lubang penggalian ditinggalkan begitu saja menganga di berbagai lokasi tambang. Itu menandakan tanggung jawab untuk melaksanakan reklamasi tidak ada," jelasnya.coi/ck6
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
BLASTING memang kerap menjadi pilihan perusahaan pertambangan di Kalsel. Selain cara ini dinilai paling efektif dan efisien, juga lebih murah karena biaya bahan bakar dan tingkat pemakaian alat jauh lebih hemat sekitar 50 persen. Sementara hasil yang didapatkan pun maksimal.
Namun di balik itu semua, ada bahaya yang sangat mengancam lingkungan dan penduduk sekitarnya dengan cara blasting ini. Menurut Ketua Walhi Kalsel Berry N Furqon, blasting itu akan mengakibatkan batuan dan tanah menjadi rapuh.
"Itu bukti kerusakan lingkungan. Sedikit saja ada guncangan, maka tanahnya akan longsor semua," ujarnya.
Yang paling mencemaskan, kata Berry, kontrol pemerintah terhadap perusahaan yang menggunakan model blasting ini masih kurang. Akibatnya, perusahaan cenderung mencari cara yang cepat dan murah guna meraih keuntungan lebih besar.
"Kuncinya pada kontrol pemerintah. Antara blasting dengan manual sama saja. Sama-sama menjadi Kalsel rawan bencana," ujarnya.
Keberadaan tambang batu bara di Kalsel, kata Berry, lebih banyak memberikan kerugian daripada keuntungannya. Karena hasil pertambangan masih lebih banyak disetor ke pemerintah pusat daripada yang dinikmati masyarakat. Terbukti, sampai sekarang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih mahal.
Sebelum ada tambang, katanya, masyarakat bisa berkebun dan menikmati hasil hutan seperti karet dan sawit. Sekarang, sejak adanya tambang masyrakat tidak bisa lagi berkebun.
"Kalau pertambangan memberi andil pada daerah, buktinya apa? Yang ada warga’ khususnya warga sekitar pertambangan makin sengsara," ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kalsel, Syaifullah Tamliha. Menurutnya, apa yang telah dilakukan perusahaan tambang batu bara terhadap bumi Kalsel selama ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang telah mereka diberikan untuk masyarakat Kalsel.
"Buktinya, kemakmuran masyarakat di sekitar tambang belum meningkat. Jangankan untuk meningkatkan, mendorong saja belum bisa," ujarnya.
Belum lagi dengan kerusakan dan dampak lingkungan yang harus dipikul oleh masyarakat Kalsel. "Banjir sudah sering terjadi melanda daerah di Kalsel, mau bukti apa lagi," tanyanya.
Politisi PPP ini juga mengungkapkan pertambangan terbuka, yang selama ini digunakan pada proses penambangan batu bara, menghasilkan lubang besar dipermukaan tanah.
"Berdasarkan penelitian, lubang sisa penggalian harus ditutup kembali seperti semula, dan semua panambang mengetahui hal itu. Tapi mana nyatanya, sisa lubang penggalian ditinggalkan begitu saja menganga di berbagai lokasi tambang. Itu menandakan tanggung jawab untuk melaksanakan reklamasi tidak ada," jelasnya.coi/ck6
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Rudy Ancam Adaro
Selasa, 09 Januari 2007 02:18:30
Banjarbaru, BPost
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin bertindak cepat. Menyusul tragedi ledakan di areal tambang yang merenggut nyawa dua pekerja, Rudy meminta agar segala aktivitas pertambangan milik PT Adaro di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, dihentikan. Keputusan lebih lanjut menunggu hasil investigasi.
"Sambil menunggu hasil investigasinya, saya minta di kawasan di mana terjadi kecelakaan tidak ada aktivitas pertambangan lagi. Sementara dihentikan dulu," kata Gubernur, saat dicegat sebelum membuka coffee morning di Dinas Kehutanan Kalsel, Senin (8/1) pagi.
Sehari sebelumnya, dua pekerja tambang, Syahrian dan Fitriyadi warga Paringin Kalsel, tewas setelah tertimpa hamburan tanah dan batu-batuan saat dilakukan blasting. Dinamit yang hanya berjarak sekitar 50 meter akhirnya memporak-porandakan bunker tempat mereka berlindung.
Jika dari hasil investigasi kedapatan perusahaan itu tak memenuhi unsur keselamatan seperti telah diatur dalam Kepmen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 555/1995, maka tidak hanya memberhentikan sementara, tapi izin PT Adaro plus perusahaan sub kontraktornya PT Pama serta PT Batu Timur selaku penyedia tenaga kerja terancam dicabut.
"Lihat hasil investigasinya dulu ya. Kalau propernya hitam, ya saya kira moratorium (penghentian sementara) bisa saja dilakukan," ucapnya singkat sambil bergegas menuju ruang coffee morning.
PT Pama sendiri sudah menghentikan --sampai batas waktu yang belum ditentukan-- aktivitas penambangan di lokasi tersebut.
"Ini untuk memberikan keleluasaan pada tim investigasi bergerak," ujar Humas PT Adaro Adriansyah, ditemui di sela-sela acara sertijab Kapolres Tabalong, Senin (8/1).
Konsekuensi penghentian itu, katanya, akan menimbulkan kerugian bagi perusahaannya. Apalagi status PT Pama merupakan subkontraktor penyuplai batu bara terbesar disusul kemudian PT Buma, PT RA dan PT Teis.
"Soal itu kita tidak terlalu pikirkan, yang penting keselamatan pekerja. Karena itu berapa lama dihentikan kegiatan tambangnya kita menunggu tim investigasi selesai dulu," ujarnya.
Menurut Andri pihaknya optimis hal itu tidak akan mengganggu kuota kiriman kepada pembeli batu bara. Sebab PT Adaro memiliki stockpile dengan cadangan cukup banyak seperti di Kelanis.
"Untuk stok tidak masalah, karena yang lain masih bisa menutupi. Lagian yang habis ditambang tidak diangkut sekaligus, tapi bertahap," imbuhnya.
Humas PT Pama, Mulyana dikonfirmasi terpisah membenarkan penghentian aktivitas karyawan bagian lapangan karena kegiatan investigasi tersebut.
"Meski tidak kerja, mereka (karyawan) tetap kita wajibkan masuk, terutama karyawan bagian administrasi. Karena meski tidak ada aktivitas penambangan, gaji tetap berjalan," ujarnya.
Diakui Mulyana, PT Pama adalah pihak yang paling dirugikan. "Ini kita anggap sebagai konsekuensi biasa," ujarnya.
Tim Bekerja
Untuk menentukan apakah musibah itu akibat melanggar standard operation procedur (SOP) atau tidak, Tim gabungan terdiri atas dua orang perwakilan Petugas Inspektorat Tambang (PIT) Dirjen Pertambangan, dua orang dari Dinas Pertambangan Kalsel, sejumlah kru safety internal PT Adaro, Polres dan Polda Kalsel, sudah melakukan penyelidikan dan mengamankan lokasi.
"Tim sudah melakukan investigasi, apakah memenuhi unsur kecelakaan kerja atau tidak, juga kemungkinan penyebab lainnya. Nah itu kan kita belum tahu, jadi kita tunggu dulu," kata Adriansyah.
Dalam Kepmen 555/1995 disebutkan jarak aman blasting adalah 300 meter untuk alat. Sedangkan orang atau si pekerja tambang harus terposisi 500 meter. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun BPost, kecelakaan yang terjadi Minggu (7/1) sekitar pukul 13.00 Wita itu bermula dari keteledoran bagian lapangan saat memasang bahan peledak. Mereka menanam bahan peledak hanya berjarak 50 meter dari bunker, tempat para pekerja biasa berlindung.
Apakah itu melanggar Kepmen? Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel, Heryozany Dharma tidak menjawabnya. Namun dia mengaku sudah mengingatkan semua perusahaan pertambangan yang beroperasional di Kalsel untuk mengacu pada Kepmen tersebut.
"Jika tidak, maka sanksi pencabutan izin pertambangan lah taruhannya," ujarnya.
Yang berhak mencabut izinnya, kata Yoyo panggilan akrabnya, sangat tergantung dari jalur dimana perusahaan tersebut mendapatkan izin. Jika izinnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) yang akan memproses pencabutan izinnya. Jika hanya Kuasa Pertambangan (KP) maka daerah bisa saja mencabutnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Puguh Raharjo mengatakan, sangat sulit mengidentifikasi tersangkanya. "Sepertinya akan susah mengidentifikasi tersangka, karena itu adalah kecelakaan kerja," ujarnya.
Namun, tambahnya, tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan. "Kalau sampai terbukti, baru polisi bertindak," ujarnya.
Pakar blasting Ir Ali Muzanie juga tidak bisa menentukan kecelakaan di tambang Adaro itu sebagai kecelakaan, kelalaian atau kesengajaan.
Namun menurutnya, ada beberapa langkah pengawasan yang dilakukan agar proses blasting berjalan secara aman.
Di antaranya, pada hari "H "blasting telah disiapkan pengamanan areal minimal 500 meter dari titik ledakan, tidak boleh ada seorang pun juga.
"Di tempat-tempat tertentu dipasang papan pengumuman tanda peringatan bahwa akan ada peledakan pada hari sekian dan jam sekian. Ini mengantisipasi jangan sampai ada penduduk yang berada dalam ring terlarang pada saat peledakan," ungkapnya. niz/adi/nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Banjarbaru, BPost
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin bertindak cepat. Menyusul tragedi ledakan di areal tambang yang merenggut nyawa dua pekerja, Rudy meminta agar segala aktivitas pertambangan milik PT Adaro di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, dihentikan. Keputusan lebih lanjut menunggu hasil investigasi.
"Sambil menunggu hasil investigasinya, saya minta di kawasan di mana terjadi kecelakaan tidak ada aktivitas pertambangan lagi. Sementara dihentikan dulu," kata Gubernur, saat dicegat sebelum membuka coffee morning di Dinas Kehutanan Kalsel, Senin (8/1) pagi.
Sehari sebelumnya, dua pekerja tambang, Syahrian dan Fitriyadi warga Paringin Kalsel, tewas setelah tertimpa hamburan tanah dan batu-batuan saat dilakukan blasting. Dinamit yang hanya berjarak sekitar 50 meter akhirnya memporak-porandakan bunker tempat mereka berlindung.
Jika dari hasil investigasi kedapatan perusahaan itu tak memenuhi unsur keselamatan seperti telah diatur dalam Kepmen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 555/1995, maka tidak hanya memberhentikan sementara, tapi izin PT Adaro plus perusahaan sub kontraktornya PT Pama serta PT Batu Timur selaku penyedia tenaga kerja terancam dicabut.
"Lihat hasil investigasinya dulu ya. Kalau propernya hitam, ya saya kira moratorium (penghentian sementara) bisa saja dilakukan," ucapnya singkat sambil bergegas menuju ruang coffee morning.
PT Pama sendiri sudah menghentikan --sampai batas waktu yang belum ditentukan-- aktivitas penambangan di lokasi tersebut.
"Ini untuk memberikan keleluasaan pada tim investigasi bergerak," ujar Humas PT Adaro Adriansyah, ditemui di sela-sela acara sertijab Kapolres Tabalong, Senin (8/1).
Konsekuensi penghentian itu, katanya, akan menimbulkan kerugian bagi perusahaannya. Apalagi status PT Pama merupakan subkontraktor penyuplai batu bara terbesar disusul kemudian PT Buma, PT RA dan PT Teis.
"Soal itu kita tidak terlalu pikirkan, yang penting keselamatan pekerja. Karena itu berapa lama dihentikan kegiatan tambangnya kita menunggu tim investigasi selesai dulu," ujarnya.
Menurut Andri pihaknya optimis hal itu tidak akan mengganggu kuota kiriman kepada pembeli batu bara. Sebab PT Adaro memiliki stockpile dengan cadangan cukup banyak seperti di Kelanis.
"Untuk stok tidak masalah, karena yang lain masih bisa menutupi. Lagian yang habis ditambang tidak diangkut sekaligus, tapi bertahap," imbuhnya.
Humas PT Pama, Mulyana dikonfirmasi terpisah membenarkan penghentian aktivitas karyawan bagian lapangan karena kegiatan investigasi tersebut.
"Meski tidak kerja, mereka (karyawan) tetap kita wajibkan masuk, terutama karyawan bagian administrasi. Karena meski tidak ada aktivitas penambangan, gaji tetap berjalan," ujarnya.
Diakui Mulyana, PT Pama adalah pihak yang paling dirugikan. "Ini kita anggap sebagai konsekuensi biasa," ujarnya.
Tim Bekerja
Untuk menentukan apakah musibah itu akibat melanggar standard operation procedur (SOP) atau tidak, Tim gabungan terdiri atas dua orang perwakilan Petugas Inspektorat Tambang (PIT) Dirjen Pertambangan, dua orang dari Dinas Pertambangan Kalsel, sejumlah kru safety internal PT Adaro, Polres dan Polda Kalsel, sudah melakukan penyelidikan dan mengamankan lokasi.
"Tim sudah melakukan investigasi, apakah memenuhi unsur kecelakaan kerja atau tidak, juga kemungkinan penyebab lainnya. Nah itu kan kita belum tahu, jadi kita tunggu dulu," kata Adriansyah.
Dalam Kepmen 555/1995 disebutkan jarak aman blasting adalah 300 meter untuk alat. Sedangkan orang atau si pekerja tambang harus terposisi 500 meter. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun BPost, kecelakaan yang terjadi Minggu (7/1) sekitar pukul 13.00 Wita itu bermula dari keteledoran bagian lapangan saat memasang bahan peledak. Mereka menanam bahan peledak hanya berjarak 50 meter dari bunker, tempat para pekerja biasa berlindung.
Apakah itu melanggar Kepmen? Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel, Heryozany Dharma tidak menjawabnya. Namun dia mengaku sudah mengingatkan semua perusahaan pertambangan yang beroperasional di Kalsel untuk mengacu pada Kepmen tersebut.
"Jika tidak, maka sanksi pencabutan izin pertambangan lah taruhannya," ujarnya.
Yang berhak mencabut izinnya, kata Yoyo panggilan akrabnya, sangat tergantung dari jalur dimana perusahaan tersebut mendapatkan izin. Jika izinnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) yang akan memproses pencabutan izinnya. Jika hanya Kuasa Pertambangan (KP) maka daerah bisa saja mencabutnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Puguh Raharjo mengatakan, sangat sulit mengidentifikasi tersangkanya. "Sepertinya akan susah mengidentifikasi tersangka, karena itu adalah kecelakaan kerja," ujarnya.
Namun, tambahnya, tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan. "Kalau sampai terbukti, baru polisi bertindak," ujarnya.
Pakar blasting Ir Ali Muzanie juga tidak bisa menentukan kecelakaan di tambang Adaro itu sebagai kecelakaan, kelalaian atau kesengajaan.
Namun menurutnya, ada beberapa langkah pengawasan yang dilakukan agar proses blasting berjalan secara aman.
Di antaranya, pada hari "H "blasting telah disiapkan pengamanan areal minimal 500 meter dari titik ledakan, tidak boleh ada seorang pun juga.
"Di tempat-tempat tertentu dipasang papan pengumuman tanda peringatan bahwa akan ada peledakan pada hari sekian dan jam sekian. Ini mengantisipasi jangan sampai ada penduduk yang berada dalam ring terlarang pada saat peledakan," ungkapnya. niz/adi/nda
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Ledakan Adaro Renggut Dua Orang
Senin, 08 Januari 2007 01:58:20
Tanjung, BPost
Musibah pertambangan batu bara kembali terjadi di Kalsel, Minggu (7/1). Dua pekerja tambang tewas dan satu pekerja lainnya luka-luka akibat aktivitas blasting (peledakan di areal tambang) yang diduga menyalahi prosedur.
Dua pekerja, Syahrian dan Fitriyadi warga Paringin, Kalsel, tewas setelah tertimpa hamburan tanah dan batu-batuan saat melakukan blasting di lahan tambang milik PT Adaro. Sedangkan seorang pekarja lainnya, Udin, mengalami luka-luka pada bagian punggung.
Ketiga korban bekerja di PT Batu Timur yang merupakan labour supply PT Pama, subkontraktor PT Adaro. Lokasi kecelakaan sendiri terjadi di lahan tambang Wara Tepian, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, atau sekitar 30 kilometer dari kota Tanjung.
Udin, korban luka belum dapat dikonfirmasi mengenai ikhwal kecelakaan yang menimpa dia dan rekan-rekannya karena masih trauma. Namun sejumlah rekan sekerja dan istri para korban mengungkapkan, kejadian itu sangat tragis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BPost, kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.00 Wita, bermula dari keteledoran bagian lapangan saat memasang bahan peledak. Mereka menanam bahan peledak hanya berjarak sekitar 50 meter dari bunker, tempat para pekerja biasa berlindung. Padahal sesuai aturan baku, jarak bunker dengan bahan peledak minimal 100 meter.
Akibatnya, bom yang meledak itu ikut mempeorakporandakan bunker. Tiga pekerja yang berlindung di dalamnya terlempar keluar sampai sejauh 5 meter dan terbanting di tanah.
Kuatnya ledakan juga mengakibatkan bongkahan tanah dan batu ukuran besar berhamburan dan akhirnya menimpa para pekerja yang sudah terkapar di tanah dengan posisi tertelungkup itu.
Akibatnya, Syahrian dan Fitriyadi tewas karena bongkahan tanah dan batu-batu sebesar kepala orang dewasa menimpa bagian tengkuk dan kepala. Luka di bagian kepala cukup parah, bahkan otak sampai keluar. Sedangkan Udin selamat karena bongkahan batu hanya menimpa bagian punggungnya.
Udin hingga petang kemarin masih tergolek di Ruang UGD RS Pertamina, Jalan Gas Kompleks Pertamina Murung Pudak. Sedangkan dua korban tewas langsung dibersihkan dan dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sebelumnya rekan-rekannya dari PT Adaro, Pama dan Batu Timur menshalatkan di mushala rumah sakit.
Pantauan BPost di rumah sakit kemarin tampak hiruk-pikuk oleh kedatangan puluhan pekerja tambang yang mengantar para korban sekitar pukul 14.300 Wita. Kedatangan mereka sempat menarik perhatian pembesuk dan pasien di rumah sakit setempat.
Apalagi, dua korban tewas sempat dibawa menyusuri lorong rumah sakit saat menuju kamar mayat. Korban hanya ditutup kain putih, sehingga noda darah yang masih segar sangat kentara.
Menurut pengamatan luar, para korban tewas mengalami trauma parah pada bagian kepala, sedangkan bagian tubuh lainnya relatif utuh. Direktur RS Pertamina, Yuli, menyatakan, penyebab kematian dua pekerja itu karena trauma parah di kepala yang pecah.
Istri Fitriyadi, Nurhidayati terlihat syok melihat kondisi jenazah suaminya. Ia histeris, dan menangis meraung-raung meratapi kematian suaminya yang juga merupakan tulang punggung keluarga.
Ia datang bersama dua anaknya yang masih balita dan mertuanya, Masiah. Sedangkan Evi, istri Udin--korban selamat, tak henti-hentinya mengucap syukur karena suaminya masih beruntung. Namun akibat kecelakaan tersebut, ia mengharapkan perusahaan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja para karyawan maupun pekerjanya.
Musibah ledakan di areal tambang wilayah Kalsel, bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2005 lalu, dua orang tewas terkubur dalam terowongan tambang milik PT Arutmin Indonesia di Batulicin, Tanah Bumbu.
Ledakan yang dikeluhkan warga juga terjadi di areal PT Arutmin Kota Baru. Dimana karena blasting terlalu dekat dengan permukiman, akibatnya sejumlah rumah warga retak-retak.
Secara umum, kasus ledakan di lahan pertambangan juga banyak terjadi di luar negeri dengan jumlah korban mencapai ratusan tewas. Namun dari rentetan peristiwa serupa, China disebut-sebut sebagai negara yang paling sering terjadi kecelakaan di areal tambang.
Pada 9 desember 2005 lalu, ledakan terjadi di lokasi pertambangan batu bara Liuguantun,-- 164 Km dari Beijing, menewaskan 74 orang dan 30 lainnya hilang. Insiden tersebut terjadi 10 hari setelah ledakan gas di tambang batu bara Dongfeng--dekat kota Qitaihe, Provinsi Heilongjiang, yang menewaskan 171 orang. Kecelakaan ini satu dari kecelakaan tambang terburuk di dunia dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara pada 24 November 2006 lalu, ledakan juga terjadi di tambang batu bara tertua negara Polandia--tambang Halemba, dan menewaskan seluruh pekerja yang berjumlah 23 orang.
Diduga Human Error
Humas PT Adaro, Ismail dikonfirmasi mengaku terjadinya kecelakaan yang menewaskan dua pekerjanya itu. Namun mengenai ikhwal kecelakaan ia enggan berkomentar banyak dengan alasan masih dilakukan investigasi.
Ismail menambahkan, pihaknya telah memiliki standard operations procedur (SOP) atau standar keamanan pekerja yang harus dipatuhi. Karena itu bila sampai terjadi kecelakaan, ia menduga akibat human error.
"Sebenarnya sudah ada SOP yang lengkap, semuanya diatur. Jadi kalau sampai kecelakaan itu apakah human error atau tidak, kita akan cari tahu lewat investigasi supaya tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Ditambahkannya, para keluarga korban akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan dalam kontrak kerja, yang di dalamnya termuat asuransi kecelakaan.
Sementara itu, untuk menyelidiki peristiwa kecelakaan itu Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan menurunkan tim investigasi yang terdiri dari empat orang, dua di antaranya berasal dari Departemen Pertambangan.
Pjs Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Heryo Jani Dharma, mengatakan, pihaknya langsung menghubungi Jakarta untuk meminta tim ahli blasting menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.
Dikatakannya, prosedur blasting tidaklah mudah dan diperlukan persyaratan yang ketat, mulai dari juru ledak yang harus memiliki lisensi resmi, izin peledakan, izin membeli peledak, hingga izin menyimpan.
Diakuinya, PT Adaro sebagai sebuah perusahaan pertambangan besar telah memiliki semua izin tersebut. Hanya saja itu semua bukan merupakan jaminan mutlak.
Kepala Teknik Pembangunan Nasional (ATPN) Banjarbaru, Haring Saloh, mengatakan, banyak prosedur yang harus dilaksanakan oleh seorang juru ledak sebelum melakukan tugasnya. Semuanya telah diatur melalui sebuah prosedur baku dan wajib dilaksanakan.
"Seorang juru ledak seharusnya sudah mengetahui segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya, mulai dari mempersiapkan peledakan, memperkirakan arah ledakan, serta mengisolasi dan memberikan peringatan waktu peledakan," katanya.
Meski demikian, Haring mengatakan, kecelakaan bisa saja terjadi, baik karena kesalahan dalam penerapan prosedur maupun karena terjadi gangguan teknis terhadap piranti yang digunakan.nda/ck6
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Tanjung, BPost
Musibah pertambangan batu bara kembali terjadi di Kalsel, Minggu (7/1). Dua pekerja tambang tewas dan satu pekerja lainnya luka-luka akibat aktivitas blasting (peledakan di areal tambang) yang diduga menyalahi prosedur.
Dua pekerja, Syahrian dan Fitriyadi warga Paringin, Kalsel, tewas setelah tertimpa hamburan tanah dan batu-batuan saat melakukan blasting di lahan tambang milik PT Adaro. Sedangkan seorang pekarja lainnya, Udin, mengalami luka-luka pada bagian punggung.
Ketiga korban bekerja di PT Batu Timur yang merupakan labour supply PT Pama, subkontraktor PT Adaro. Lokasi kecelakaan sendiri terjadi di lahan tambang Wara Tepian, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, atau sekitar 30 kilometer dari kota Tanjung.
Udin, korban luka belum dapat dikonfirmasi mengenai ikhwal kecelakaan yang menimpa dia dan rekan-rekannya karena masih trauma. Namun sejumlah rekan sekerja dan istri para korban mengungkapkan, kejadian itu sangat tragis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BPost, kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.00 Wita, bermula dari keteledoran bagian lapangan saat memasang bahan peledak. Mereka menanam bahan peledak hanya berjarak sekitar 50 meter dari bunker, tempat para pekerja biasa berlindung. Padahal sesuai aturan baku, jarak bunker dengan bahan peledak minimal 100 meter.
Akibatnya, bom yang meledak itu ikut mempeorakporandakan bunker. Tiga pekerja yang berlindung di dalamnya terlempar keluar sampai sejauh 5 meter dan terbanting di tanah.
Kuatnya ledakan juga mengakibatkan bongkahan tanah dan batu ukuran besar berhamburan dan akhirnya menimpa para pekerja yang sudah terkapar di tanah dengan posisi tertelungkup itu.
Akibatnya, Syahrian dan Fitriyadi tewas karena bongkahan tanah dan batu-batu sebesar kepala orang dewasa menimpa bagian tengkuk dan kepala. Luka di bagian kepala cukup parah, bahkan otak sampai keluar. Sedangkan Udin selamat karena bongkahan batu hanya menimpa bagian punggungnya.
Udin hingga petang kemarin masih tergolek di Ruang UGD RS Pertamina, Jalan Gas Kompleks Pertamina Murung Pudak. Sedangkan dua korban tewas langsung dibersihkan dan dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sebelumnya rekan-rekannya dari PT Adaro, Pama dan Batu Timur menshalatkan di mushala rumah sakit.
Pantauan BPost di rumah sakit kemarin tampak hiruk-pikuk oleh kedatangan puluhan pekerja tambang yang mengantar para korban sekitar pukul 14.300 Wita. Kedatangan mereka sempat menarik perhatian pembesuk dan pasien di rumah sakit setempat.
Apalagi, dua korban tewas sempat dibawa menyusuri lorong rumah sakit saat menuju kamar mayat. Korban hanya ditutup kain putih, sehingga noda darah yang masih segar sangat kentara.
Menurut pengamatan luar, para korban tewas mengalami trauma parah pada bagian kepala, sedangkan bagian tubuh lainnya relatif utuh. Direktur RS Pertamina, Yuli, menyatakan, penyebab kematian dua pekerja itu karena trauma parah di kepala yang pecah.
Istri Fitriyadi, Nurhidayati terlihat syok melihat kondisi jenazah suaminya. Ia histeris, dan menangis meraung-raung meratapi kematian suaminya yang juga merupakan tulang punggung keluarga.
Ia datang bersama dua anaknya yang masih balita dan mertuanya, Masiah. Sedangkan Evi, istri Udin--korban selamat, tak henti-hentinya mengucap syukur karena suaminya masih beruntung. Namun akibat kecelakaan tersebut, ia mengharapkan perusahaan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja para karyawan maupun pekerjanya.
Musibah ledakan di areal tambang wilayah Kalsel, bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2005 lalu, dua orang tewas terkubur dalam terowongan tambang milik PT Arutmin Indonesia di Batulicin, Tanah Bumbu.
Ledakan yang dikeluhkan warga juga terjadi di areal PT Arutmin Kota Baru. Dimana karena blasting terlalu dekat dengan permukiman, akibatnya sejumlah rumah warga retak-retak.
Secara umum, kasus ledakan di lahan pertambangan juga banyak terjadi di luar negeri dengan jumlah korban mencapai ratusan tewas. Namun dari rentetan peristiwa serupa, China disebut-sebut sebagai negara yang paling sering terjadi kecelakaan di areal tambang.
Pada 9 desember 2005 lalu, ledakan terjadi di lokasi pertambangan batu bara Liuguantun,-- 164 Km dari Beijing, menewaskan 74 orang dan 30 lainnya hilang. Insiden tersebut terjadi 10 hari setelah ledakan gas di tambang batu bara Dongfeng--dekat kota Qitaihe, Provinsi Heilongjiang, yang menewaskan 171 orang. Kecelakaan ini satu dari kecelakaan tambang terburuk di dunia dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara pada 24 November 2006 lalu, ledakan juga terjadi di tambang batu bara tertua negara Polandia--tambang Halemba, dan menewaskan seluruh pekerja yang berjumlah 23 orang.
Diduga Human Error
Humas PT Adaro, Ismail dikonfirmasi mengaku terjadinya kecelakaan yang menewaskan dua pekerjanya itu. Namun mengenai ikhwal kecelakaan ia enggan berkomentar banyak dengan alasan masih dilakukan investigasi.
Ismail menambahkan, pihaknya telah memiliki standard operations procedur (SOP) atau standar keamanan pekerja yang harus dipatuhi. Karena itu bila sampai terjadi kecelakaan, ia menduga akibat human error.
"Sebenarnya sudah ada SOP yang lengkap, semuanya diatur. Jadi kalau sampai kecelakaan itu apakah human error atau tidak, kita akan cari tahu lewat investigasi supaya tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Ditambahkannya, para keluarga korban akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan dalam kontrak kerja, yang di dalamnya termuat asuransi kecelakaan.
Sementara itu, untuk menyelidiki peristiwa kecelakaan itu Dinas Pertambangan Kalimantan Selatan menurunkan tim investigasi yang terdiri dari empat orang, dua di antaranya berasal dari Departemen Pertambangan.
Pjs Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Heryo Jani Dharma, mengatakan, pihaknya langsung menghubungi Jakarta untuk meminta tim ahli blasting menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.
Dikatakannya, prosedur blasting tidaklah mudah dan diperlukan persyaratan yang ketat, mulai dari juru ledak yang harus memiliki lisensi resmi, izin peledakan, izin membeli peledak, hingga izin menyimpan.
Diakuinya, PT Adaro sebagai sebuah perusahaan pertambangan besar telah memiliki semua izin tersebut. Hanya saja itu semua bukan merupakan jaminan mutlak.
Kepala Teknik Pembangunan Nasional (ATPN) Banjarbaru, Haring Saloh, mengatakan, banyak prosedur yang harus dilaksanakan oleh seorang juru ledak sebelum melakukan tugasnya. Semuanya telah diatur melalui sebuah prosedur baku dan wajib dilaksanakan.
"Seorang juru ledak seharusnya sudah mengetahui segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya, mulai dari mempersiapkan peledakan, memperkirakan arah ledakan, serta mengisolasi dan memberikan peringatan waktu peledakan," katanya.
Meski demikian, Haring mengatakan, kecelakaan bisa saja terjadi, baik karena kesalahan dalam penerapan prosedur maupun karena terjadi gangguan teknis terhadap piranti yang digunakan.nda/ck6
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Wednesday, January 10, 2007
Empat Berkas Penambang Ke Menhut
Selasa, 26 Desember 2006 02:36
Pelaihari, BPost
Seruan Bupati Tanah Laut H Adriansyah agar para penambang segera mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan kurang digubris. Buktinya, hingga pekan ketiga Desember tidak ada tambahan berkas yang masuk ke Dinas Kehutanan.
"Tidak ada lagi yang masuk. Data perusahaan penambang yang mengajukan izin pinjam pakai, masih seperti yang dulu juga," kata Kabid Perlindungan dan Konservasi Alam Dishut Tala Ir Syukraeni Syukran, pekan tadi.
Seperti diutarakan Rini (sapaan Syukraeni) beberapa waktu lalu, 14 perusahaan penambang telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Gelombang pertama, empat berkas yang masuk yakni dari PD Baratala Tuntung Pandang, PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati, PT Amanah Anugerah, PT Sam Kalimantan Putra, dan CV Amanah.
Selanjutnya sejak terbitnya edaran Bupati tertanggal 24 November, sejumlah penambang ramai-ramai mengajukan izin pinjam pakai. Di antaranya PT Pribumi Citra Negah Utama, PT Surya Sakti Darma Kencana, CV Jaya Raya, Anugerah Harta Alam, Banua TP, Pratidina, Numen Abadi, Mitra Cakra Abadi, dan Restu Ibu.
Sekadar diketahui, sebagian izin kuasa pertambangan di Tala masuk kawasan hutan. Merujuk data Dinas Pertambangan Tala, jumlahnya 27 KP dengan total luasan areal 21.527,76 hektare.
Luasan yang overlap (masuk kawasan hutan) 5.935,15 hektare yang sebagian besar berada di hutan produksi. Selebihnya berada di hutan produksi konversi (3 KP), Taman Hutan Raya Sultan Adam (4 KP), dan hutan lindung (3 KP).
Sesuai intruksi Menteri Kehutanan MS Ka’ban, seluruh pemegang izin KP yang arealnya masuk kawasan hutan, wajib mengajukan izin pinjam pakai. Akhir Desember 2006 adalah batas pengajuan izin pimjam pakai. Selanjutnya, Tim dari Mabes Polri dan Dephut akan turun ke lapangan guna mengeluarkan KP-KP yang berada di kawasan hutan, tapi tidak mengajukan izin pinjam pakai.
Dari seluruh pemohon yang masuk Dishut Tala, jelas Rini, baru empat berkas yang telah masuk ke meja Menteri Kehutanan (Menhut). "Yang sudah lapor pada kami dengan memperlihatkan surat tanda terima dari Dephut yakni PT DTBS, Amanah, Anugerah, dan Rasmalah."
Berkas PD Baratala? "Belum tahu. Agung (plt Dirut Baratala) belum ada lapor pada kami. Tapi, kabarnya sudah ke Jakarta," kata Rini seraya mengatakan pihaknya sampai kini masih sibuk di lapangan mengecek ulang areal tambang para pemohon izin pinjam pakai.
Menurutnya, rencananya awal tahun depan Tim dari Mabes Polri dan Dephut akan turun ke Tala. Mereka akan langsung melakukan operasi yakni mengeluarkan KP-KP yang berada di dalam kawasan hutan.
Mekanismenya, KP yang tidak mengajukan izin pinjam pakai akan dicabut perizinannya. Selanjutnya jika masih ingin beroperasi, harus mengajukan proses prizinan dari awal. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pelaihari, BPost
Seruan Bupati Tanah Laut H Adriansyah agar para penambang segera mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan kurang digubris. Buktinya, hingga pekan ketiga Desember tidak ada tambahan berkas yang masuk ke Dinas Kehutanan.
"Tidak ada lagi yang masuk. Data perusahaan penambang yang mengajukan izin pinjam pakai, masih seperti yang dulu juga," kata Kabid Perlindungan dan Konservasi Alam Dishut Tala Ir Syukraeni Syukran, pekan tadi.
Seperti diutarakan Rini (sapaan Syukraeni) beberapa waktu lalu, 14 perusahaan penambang telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Gelombang pertama, empat berkas yang masuk yakni dari PD Baratala Tuntung Pandang, PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati, PT Amanah Anugerah, PT Sam Kalimantan Putra, dan CV Amanah.
Selanjutnya sejak terbitnya edaran Bupati tertanggal 24 November, sejumlah penambang ramai-ramai mengajukan izin pinjam pakai. Di antaranya PT Pribumi Citra Negah Utama, PT Surya Sakti Darma Kencana, CV Jaya Raya, Anugerah Harta Alam, Banua TP, Pratidina, Numen Abadi, Mitra Cakra Abadi, dan Restu Ibu.
Sekadar diketahui, sebagian izin kuasa pertambangan di Tala masuk kawasan hutan. Merujuk data Dinas Pertambangan Tala, jumlahnya 27 KP dengan total luasan areal 21.527,76 hektare.
Luasan yang overlap (masuk kawasan hutan) 5.935,15 hektare yang sebagian besar berada di hutan produksi. Selebihnya berada di hutan produksi konversi (3 KP), Taman Hutan Raya Sultan Adam (4 KP), dan hutan lindung (3 KP).
Sesuai intruksi Menteri Kehutanan MS Ka’ban, seluruh pemegang izin KP yang arealnya masuk kawasan hutan, wajib mengajukan izin pinjam pakai. Akhir Desember 2006 adalah batas pengajuan izin pimjam pakai. Selanjutnya, Tim dari Mabes Polri dan Dephut akan turun ke lapangan guna mengeluarkan KP-KP yang berada di kawasan hutan, tapi tidak mengajukan izin pinjam pakai.
Dari seluruh pemohon yang masuk Dishut Tala, jelas Rini, baru empat berkas yang telah masuk ke meja Menteri Kehutanan (Menhut). "Yang sudah lapor pada kami dengan memperlihatkan surat tanda terima dari Dephut yakni PT DTBS, Amanah, Anugerah, dan Rasmalah."
Berkas PD Baratala? "Belum tahu. Agung (plt Dirut Baratala) belum ada lapor pada kami. Tapi, kabarnya sudah ke Jakarta," kata Rini seraya mengatakan pihaknya sampai kini masih sibuk di lapangan mengecek ulang areal tambang para pemohon izin pinjam pakai.
Menurutnya, rencananya awal tahun depan Tim dari Mabes Polri dan Dephut akan turun ke Tala. Mereka akan langsung melakukan operasi yakni mengeluarkan KP-KP yang berada di dalam kawasan hutan.
Mekanismenya, KP yang tidak mengajukan izin pinjam pakai akan dicabut perizinannya. Selanjutnya jika masih ingin beroperasi, harus mengajukan proses prizinan dari awal. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Kalteng Menyiapkan PLTU Batu Bara Baru
Sabtu, 06 Januari 2007
Palangkaraya, Kompas - Kalimantan Tengah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara berkapasitas 2x60 megawatt di Kabupaten Pulang Pisau. Pembangunan dimulai tahun ini dan ditargetkan selesai pada tahun 2009.
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tersebut diharapkan menjadi solusi masalah kelistrikan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Selama ini suplai bahan bakar minyak (BBM) pada musim kemarau sering bermasalah sehingga berdampak pada pasokan listrik di provinsi tersebut.
Listrik pada sebagian Kalteng juga bergantung pada PLTU berkapasitas 2x65 megawatt (MW) Asam-Asam di Kalimantan Selatan. Saat PLTU itu menjalani pemeliharaan rutin, dua kali setahun, biasanya terjadi pemadaman bergilir di Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau, Kasongan, dan Tamiang Layang.
"Adanya PLTU dengan kapasitas 2x60 MW ini juga akan menambah suplai energi di Kalteng," kata Kepala Subdinas Minyak, Listrik, dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Tomas Sembiring di Palangkaraya, Jumat (5/1).
1.416 desa belum terlayani
PLTU Pulang Pisau juga dapat memperbesar jangkauan listrik ke pedalaman jika diikuti dengan pembuatan jaringan distribusi. Tercatat 845 desa yang belum dialiri listrik dari total 1.416 desa di Kalteng.
"Lokasi sedang dijajaki, yaitu di lahan 40 hektar, dekat dengan sungai. PLTU butuh banyak air sebagai pendingin ketel dan air boiler, serta sebagai sarana transportasi batu bara," kata Tomas.
Dua PLTU berkapasitas 2x7 MW yang sedang dibangun pihak swasta diharapkan rampung akhir tahun ini atau awal tahun 2008. Kedua PLTU itu terletak di Sampit, ibu kota Kotawaringin Timur, dan Pangkalan Bun, ibu kota Kotawaringin Barat.
Saat ini 36 persen kelistrikan Kalteng dilayani sistem Barito (sistem Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah) dan 39 persen oleh sistem yang tidak terhubung dengan sistem lain (isolated), seperti sistem Pangkalan Bun, Sampit, Muara Teweh, dan Sistem Buntok. Selain itu, 25 persen dilayani sistem kecil dan listrik pedesaan.
Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng mendata, potensi batu bara yang tereka adalah 2,085 miliar ton, terindikasi 1,073 miliar ton, dan terukur 684,931 juta ton. (CAS)
Palangkaraya, Kompas - Kalimantan Tengah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara berkapasitas 2x60 megawatt di Kabupaten Pulang Pisau. Pembangunan dimulai tahun ini dan ditargetkan selesai pada tahun 2009.
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tersebut diharapkan menjadi solusi masalah kelistrikan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Selama ini suplai bahan bakar minyak (BBM) pada musim kemarau sering bermasalah sehingga berdampak pada pasokan listrik di provinsi tersebut.
Listrik pada sebagian Kalteng juga bergantung pada PLTU berkapasitas 2x65 megawatt (MW) Asam-Asam di Kalimantan Selatan. Saat PLTU itu menjalani pemeliharaan rutin, dua kali setahun, biasanya terjadi pemadaman bergilir di Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau, Kasongan, dan Tamiang Layang.
"Adanya PLTU dengan kapasitas 2x60 MW ini juga akan menambah suplai energi di Kalteng," kata Kepala Subdinas Minyak, Listrik, dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Tomas Sembiring di Palangkaraya, Jumat (5/1).
1.416 desa belum terlayani
PLTU Pulang Pisau juga dapat memperbesar jangkauan listrik ke pedalaman jika diikuti dengan pembuatan jaringan distribusi. Tercatat 845 desa yang belum dialiri listrik dari total 1.416 desa di Kalteng.
"Lokasi sedang dijajaki, yaitu di lahan 40 hektar, dekat dengan sungai. PLTU butuh banyak air sebagai pendingin ketel dan air boiler, serta sebagai sarana transportasi batu bara," kata Tomas.
Dua PLTU berkapasitas 2x7 MW yang sedang dibangun pihak swasta diharapkan rampung akhir tahun ini atau awal tahun 2008. Kedua PLTU itu terletak di Sampit, ibu kota Kotawaringin Timur, dan Pangkalan Bun, ibu kota Kotawaringin Barat.
Saat ini 36 persen kelistrikan Kalteng dilayani sistem Barito (sistem Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah) dan 39 persen oleh sistem yang tidak terhubung dengan sistem lain (isolated), seperti sistem Pangkalan Bun, Sampit, Muara Teweh, dan Sistem Buntok. Selain itu, 25 persen dilayani sistem kecil dan listrik pedesaan.
Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng mendata, potensi batu bara yang tereka adalah 2,085 miliar ton, terindikasi 1,073 miliar ton, dan terukur 684,931 juta ton. (CAS)
pertambangan
Kamis, 04 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Pemerintah akan mewajibkan semua produksi tambang mineral diolah di dalam negeri. Dengan aturan itu, ekspor dalam bentuk bahan olahan setengah jadi, baik berupa bijih maupun konsentrat, tidak lagi diperbolehkan.
Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon F Sembiring, Rabu (3/1), mengemukakan, hal tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang rencananya akan disahkan Maret 2007.
RUU tersebut saat ini sedang dalam pembahasan di DPR. "Dalam UU Minerba ada pasal yang menyatakan semua hasil produksi tambang harus diolah dan dimurnikan di Indonesia, jadi sampai berbentuk logam," ujarnya.
Saat ini baru sepertiga produksi tambang mineral yang diolah di dalam negeri. Sementara dua pertiganya diekspor dalam bentuk bijih dan konsentrat.
Dengan aturan ini, otomatis hasil tambang mineral tidak bisa lagi diekspor dalam bentuk setengah jadi. Simon mengatakan, pemerintah ingin mendorong agar investasi tambang mineral terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
"Pemerintah akan mendorong investor tambang untuk mendirikan smelter dan pabrik pemurnian yang terintegrasi," tutur Simon Sembiring.
Di Indonesia tercatat hanya ada dua smelter berkapasitas besar, yaitu pabrik pengolahan tembaga yang dioperasikan PT Smelting (Gresik) dan pabrik peleburan timah yang dioperasikan PT Timah (Bangka).
Akan tetapi, aturan pengolahan sampai ke bentuk logam tersebut hanya berlaku untuk investasi tambang yang akan masuk, sedangkan aktivitas perusahaan tambang yang telah ada saat ini akan diatur tersendiri dalam pasal peralihan.
"Ya, misalnya untuk Freeport dan Newmont, tidak bisa langsung diterapkan saat itu juga karena ada kontrak penjualan yang harus dipenuhi," kata Simon Sembiring. (DOT)
Jakarta, Kompas - Pemerintah akan mewajibkan semua produksi tambang mineral diolah di dalam negeri. Dengan aturan itu, ekspor dalam bentuk bahan olahan setengah jadi, baik berupa bijih maupun konsentrat, tidak lagi diperbolehkan.
Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon F Sembiring, Rabu (3/1), mengemukakan, hal tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang rencananya akan disahkan Maret 2007.
RUU tersebut saat ini sedang dalam pembahasan di DPR. "Dalam UU Minerba ada pasal yang menyatakan semua hasil produksi tambang harus diolah dan dimurnikan di Indonesia, jadi sampai berbentuk logam," ujarnya.
Saat ini baru sepertiga produksi tambang mineral yang diolah di dalam negeri. Sementara dua pertiganya diekspor dalam bentuk bijih dan konsentrat.
Dengan aturan ini, otomatis hasil tambang mineral tidak bisa lagi diekspor dalam bentuk setengah jadi. Simon mengatakan, pemerintah ingin mendorong agar investasi tambang mineral terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
"Pemerintah akan mendorong investor tambang untuk mendirikan smelter dan pabrik pemurnian yang terintegrasi," tutur Simon Sembiring.
Di Indonesia tercatat hanya ada dua smelter berkapasitas besar, yaitu pabrik pengolahan tembaga yang dioperasikan PT Smelting (Gresik) dan pabrik peleburan timah yang dioperasikan PT Timah (Bangka).
Akan tetapi, aturan pengolahan sampai ke bentuk logam tersebut hanya berlaku untuk investasi tambang yang akan masuk, sedangkan aktivitas perusahaan tambang yang telah ada saat ini akan diatur tersendiri dalam pasal peralihan.
"Ya, misalnya untuk Freeport dan Newmont, tidak bisa langsung diterapkan saat itu juga karena ada kontrak penjualan yang harus dipenuhi," kata Simon Sembiring. (DOT)
Subscribe to:
Posts (Atom)