Rabu, 24 Januari 2007 00:06:33
Banjarmasin, BPost
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berjanji mengkaji persoalan royalti batu bara yang selama ini terkesan ada ketimpangan antara jatah daerah dengan pusat.
Janji tersebut disampaikan Kalla menanggapi permasalahan royalti yang dilontarkan Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar Kalsel Gusti Perdana Kesuma dalam dialog dalam temu kader partai berlambang pohon beringin di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (22/1) malam.
Ketika itu, Perdana mengemukakan, sesuai peraturan perundangan-undangan, royalti batu bara yang besarnya 13,5 persen terbagi atas 80 persen untuk daerah penghasil tambang, dan 20 diserahkan ke pusat.
"Namun kenyataannya selama ini perbandingannya berbalik karena lebih besar jatah untuk pusat dari pada daerah penghasil tambang. Dan realisasinya hanya berdasar peraturan menteri," ungkap Perdana yang juga ketua Komisi III DPRD Kalsel ini.
Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lanjut Perdana, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah penghasil tambang yang keadaan alam lingkungannya rusak akibat aktivitas penggalian batu bara.
Oleh sebab itu, Perdana meminta puncuk pimpinan partainya di pusat turut menyikapi persoalan royalti yang selama ini menjadi keluhan berbagai daerah penghasil tambang batu bara.
Kalla pun sependapat bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. "Karena itu saya akan teliti dan kaji persoalan royalti yang perbandingan pembangiannya diatur berdasarkan peraturan menteri tersebut," ujar Kalla yang juga wakil presiden ini.
Namun Kalla meminta daerah memaklumi masalah pendanaan, di mana pemerintah pusat juga memerlukan anggaran cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional yang ruang lingkupnya lebih besar.ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
