Lagi, Warga Tolak Angkutan Kromit Diduga Aparat Cepak Terlibat

Senin, 3 September 2007
Radar Banjarmasin

BANJARBARU- Pertambangan kromit yang menggunakan jalan masyarakat sebagai sarana transportasi terus saja menuai masalah. Padahal, warga sudah puluhan kali melakukan aksi untuk menolak jalan masyarakat dijadikan alternatif angkutan, tapi pihak perusahaan tetap saja membandel.

Ironisnya, selain menggunakan cara-cara premanisme, pihak perusahaan juga berupaya melakukan intimidasi dengan berbagai cara. Di antaranya dengan menempatkan beberapa orang yang diduga sebagai aparat dengan potongan rambut cepak. Oknum itu dikenali warga sebagai salah seorang aparat yang berseragam militer dalam pekerjaannya sehari-hari.

Untuk melawan sikap tersebut, masyarakat membuat surat pernyataan tidak setuju yang ditandatangani oleh 86 warga Sei Surian lingkungan RT36 RW10 Keluharan Cempaka. Surat pernyataan tidak setuju ini dikirimkan ke berbagai instansi pemerintah, Forum RT/RW Kota Banjarbaru, DPRD Kota Banjarbaru dan Harian Pagi Radar Banjarmasin.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Drs Arie Sophian yang dihubungi wartawan koran ini mengaku menerima langsung aspirasi warga yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tersebut.

Menurut Arie, sebagai Ketua DPRD Banjarbaru dirinya menghendaki ada pemecahan masalah agar bisa menjadi win-win solutions antara perusahaan tambang kromit, Pemkot Banjarbaru dan masyarakat.

“Dalam tahap awal bisa sesuai musyawarah dulu. Boleh melewati jalan dengan pengaturan jam-jam tertentu, ada kontribusi dengan masyarakat dan Pemkot Banjarbaru. Musyawarah itu sebelum terjadi kekacauan seperti akhir-akhir ini,” kata Arie.

Namun, Arie Sophian menegaskan bahwa kalau menggunakan jalan masyarakat itu bisa dilakukan tetap hanya berlangsung sementara waktu saja. “Boleh saja menggunakan jalan masyarakat untuk sementara masih proses pembangunan jalan sendiri. Jangan sampai lama, kasihan masyarakat kita. Sementara di sini juga tetap diawasi pembuatan jalan yang mereka lakukan agar pihak perusahaan serius. Kalau tidak serius, jangan dibolehkan,” tambahnya.

Pemberian izin sementara itu, tegas Arie, juga harus disertai dengan perjanjian akan kewajiban pihak perusahaan untuk memperbaiki jika ada kerusakan yang ditimbulkan akibat angkutan hasil tambang kromit tersebut.

Ketika disinggung soal oknum aparat bersergam yang mengintimidasi warga, Arie Sophian juga mengaku menerima laporan tersebut. Hanya saja, imbuhnya, belum bisa menyaksikan langsung dengan kasat mata. “Itu juga dibeberkan langsung oleh warga ketika bertamu ke dewan,” ujarnya.(fuz)

---

Tiga Daerah Terancam Krisis Air Penambangan Tahura Rusak Ekosistem

Monday, 03 September 2007 02:08

MARTAPURA, BPOST - Penambangan batu gunung di Taman Hutan Raya (Tahura) merusak sistem tata air. Pasalnya, Tahura merupakan kawasan tangkapan air utama di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Jika hutan itu rusak, maka dua kabupaten itu dan Kota Banjarbaru akan mengalami krisis air bersih pada tahun-tahun mendatang.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Berry Nadian Furqon, mengatakan, apapun alasannya, penambangan di kawasan Tahura itu harus dihentikan. Bila tidak, masyarakat di tiga daerah itu mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan.

Tidak hanya masalah krisis air yang akan mengancam masyarakat tiga kabupaten itu, perkembangan keanekaragaman hayati di kawasan hutan itu juga akan sulit berkembang. Menurutnya, kawasan Tahura merupakan tempat ratusan, bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi untuk berkembang biak.

"Jika hal itu tidak mendapat perhatian serius, keanekaragaman hayati yang ada di situ akan punah. Karena, saat ini saja, Tahura sudah berubah menjadi padang yang tandus," tegas Berry.

Ditambahkan, kerusakan hutan di kawasan Tahura itu akan menyebabkan banjir bandang di musim penghujan serta kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau.

Direktur Lekawasda Kalsel, Anang Syahrani, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengamatan di Tahura sejak beberapa waktu lalu. Hasilnya, di kawasan Tahura itu memang banyak terdapat penambangan, baik batu gunung maupun bahan tambang lainnya. Selain dilakukan di kawasan konservasi, penambangan batu gunung itu juga dilakukan tanpa aturan.

Menurutnya, penambangan di kawasan Tahura akan merusak sistem tata air dari hulu hingga hilir. sig

---

Indonesia Produsen Batubara Terbesar di Dunia

Sabtu, 1 September 2007

BANJARMASIN – Kekayaan alam Indonesia benar-benar kaya. Begitu habis masa booming kayu yang ditandai pemerosotan jutaan luasan hutan per tahun, kini negeri ini tercatat sebagai produsen batubara terbesar di dunia. Malah, untuk komoditi batubara termal, Indonesia tercatat sebagai eksportir nomor 2 di dunia.

Hal itu diungkapkan Presiden Komisaris PT Bumi Resources Suryo B Sulisto saat berada di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, belum lama tadi. Menurut dia, Indonesia merupakan negara dengan kandungan batubara termal terbesar di dunia.

“Dari kebutuhan akan produksi batubara dunia sebesar 700 juta ton pertahun, Indonesia memasok 150 juta ton pertahun diantaranya,” kata Suryo. Berdasarkan data itulah, ia berkeyakinan emas hitam akan tetap menjadi komoditi produk tambang unggulan bagi Indonesia.

Keyakinan ini ditambah kebutuhan salah satu negara importir batubara di dunia, India, yang memerlukan 100 juta ton per tahun hingga 2010 nanti. Belum lagi permintaan pasar domestik di Indonesia yang pertahunnya membutuhkan 20 juta ton hingga tahun yang sama; 2010.

“Nah, untuk memenuhi pasar domestik ini saja, kita masih belum mampu. Makanya, komoditi batubara Indonesia ini akan menjadi produk unggulan untuk menambah devisa,” terang Suryo.

Apalagi, Indonesia memiliki berbagai macam keunggulan dibanding negara eksportir batubara di dunia. Katakanlah dengan Australia dan India sendiri. Menurut Suryo, biaya produksi batubara Indonesia lebih rendah dibandingkan Australia maupun India, dua negara yang juga pengekspor batubara dunia.

Keunggulan lainnya, jarak Indonesia dengan pasar batubara dunia tidak terlalu jauh. Dampaknya, ongkos yang diperlukan menuju pasar lebih rendah dibandingkan Australia dan India.

Fakta inilah, jelas Suryo, yang membuat Aburizal Bakrie mengakusisi PT Bumi Resources. Dengan memiliki saham terbesar Bumi Resources, Aburizal Bakrie mencoba intens pada pasar ekspor batubara Indonesia. “Tentu saja tanpa mengesampingkan corporate social responsibility-nya,” ujarnya. (ddn)

---

Data Produksi Intan GC Diragukan

Kamis, 30 Agustus 2007


BANJARBARU,- PT Galuh Cempaka (GC) hanya memproduksi sekitar 1.000 krat per tahun? Klaim tersebut diragukan banyak pihak. Salah satunya Direktur Bina Lingkungan Hidup Indonesia (BLHI) Kalsel Badrul Ain Sanusi Al Afif. Dia memprediksi, perusahan asing raksasa yang bergerak di bidang pertambangan intan menghasilkan lebih banyak dari itu, hanya saja agak ditutup-tutupi.

’’Kami sangat yakni jumlahnya lebih dari, dan Pemko sendiri tidak tahu dengan kondisi tersebut,’’ ungkap Badrul.

Dijelaskan Badrul, keraguan ini timbul karena tidak ada transparasi dari PT GC sendiri mengenai intan yang dihasilkan. Informasi dan data yang diberikan hanya bersifat umum, global, sama sekali tidak mendetail.

’’Apa salahnya jika transparan, kendati semua sudah diatur lewat royalti, namun dengan hasil yang obyektif, Pemkot dapat meraba dan mencari alternatif kontribusi yang didapatkan nanti,’’ ujarnya.

Selain itu, sambung Badrul, ketidak-yakinan pihaknya juga berdasar pada penggunaan fasilitas canggih yang digunakan dalam menambang, serta luasan tambang sendiri yang terbilang sangat luas.

’’Dengan faktor pendukung tersebut, kami sangat yakin produksi yang dihasilkan sangat banyak,’’ ujarnya.

Badrul menyarankan untuk dibuat tim guna melihat hasil PT GC sendiri, sehingga ada transparasi di dalamnya, di samping personel Pemkot, unsur masyarakat dan LSM juga dapat dilibatkan.

’’Yang jelas tim bergerak secara independen, tidak terpengaruh apapun, dan tugasnya memberi laporan yang obyektif, tapi ini hanya bisa dilakukan jika PT GC sendiri bersedia bekerja sama,’’ tandasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan kontrak karya yang sudah disepakati antara investor dan pemerintah pusat, PT Galuh Cempaka (PT GC) Banjarbaru, baru akan mengakhiri aktivitasnya menambang intan 18 tahun lagi.

Dengan kondisi tersebut, berarti sekitar 18 tahun lagi sumber daya alam berharga berupa intan di wilayah Cempaka akan ’’dikuras’’ perusahaan raksasa asing tersebut yang saat ini sedang mengeksploitasi lahan tambang Cempaka hingga 11 ribu hektare.

Saat ini eksploitasi dilakukan secara bertahap, mulai 2.900 hektare, kemudian 8 ribu hingga 11 ribu hektare, sampai kontrak karya yang diberikan pusat habis masa berlakunya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT GC Harry Sudarsono, mengakui, setelah melakukan ekploitasi pada areal tambang, pihaknya harus kembali melakukan eksplorasi pada lahan-lahan yang belum digali, demikian seterusnya.

’’Investasi tersebut yang jelas harus diimbangi dengan produksi yang dihasilkan, sehingga perusahaan tidak rugi,’’ ujarnya.

Dijelaskan Harry, pihaknya dalam setahun jelas punya target produksi intan yang harus didapat, yakni sekitar seribu krat per tahunnya, kemudian pihaknya akan memberikan kewajiban royalti sesuai kontrak yang disepakati bersama.

’’Kami selalu memberikan kontribusi bagi negara, maupun daerah yang ketempatan eksploitasi tersebut,’’ ujarnya. (mul)

---

Eksplorasi PT BCS Dihentikan Fatizanolo: Masalah Pencemaran Perlu Diteliti Lebih Lanjut

Kamis, 30 Agustus 2007
Radar Banjarmasin ; KOTABARU,- Diduga telah melakukan pencemaran di kawasan Muara Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, PT Bahari Cakrawala Sebuku menghentikan sementara eksplorasi batubara di perairan tersebut. Sebab, aktivitas eksplorasi untuk pengembangan kawasan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diprotes warga sekitar.

   Kelanjutan dari protes warga tersebut disambut positif oleh PT BCS dengan menghentikan aktivitas pengeboran untuk survei di kawasan perairan Sejakah. Bahkan, Wakil Bupati Kotabaru Fatizanolo S meninjau langsung ke lapangan untuk melihat situasi di perairan Sejakah.

   Untuk menuju kawasan tersebut tidaklah mudah. Pertama harus melalui jalan darat menuju Berangas, ibukota Kecamatan Pulau Laut Timur yang berjarak sekitar 35 Km dari ibukota Kabupaten Kotabaru. setelah sampai Berangas, perjalanan dilanjutkan lagi dengan menggunakan kapal cepat sekitar 45 menit, baru sampai di perairan Muara Sejakah.

   Sementara itu, di kawasan Muara Sejakah sudah tidak ada aktivitas pengeboran dasar laut yang dilakukan PT BCS yang sempat diributkan warga setempat, karena menimbulkan permasalahan bagi petani tambak dan nelayan.

   Ada empat titik pengeboran di kawasan tersebut. Setiap titik berjarak sekitar 500 meter, dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari daratan yang dipenuhi hutan bakau dan tambak masyarakat. Terlihat di sekitar lokasi pengeboran eksplorasi air laut keruh dan terjadi sejak lama. Hal itu dikarenakan perairan tersebut adalah kawasan delta yang selalu dipenuhi sedimen lumpur.

   “Kegiatan survei pengeboran ini dihentikan sementara, karena di sekitar kawasan tersebut banyak tambak milik warga setempat. Dan anggapan dan dugaan adanya pencemaran akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan itu harus diteliti lebih lanjut oleh ahlinya,” ujar Fatizanolo saat meninjau ke lokasi.

   Jika sudah diteliti, lanjutnya, apapun hasil penelitian tersebut harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga semua tahu dengan jelas kegiatan tersebut, apakah memang betul mencemari atau tidak.    

   Sementara itu, pihak PT BCS melalui Comunity Development dan Governance Relation Manager Sudasi Harsono mengatakan, pihaknya merugi dengan dihentikannya kegiatan pengeboran ini. Namun Sudasi tidak mau menyebutkan berapa kerugiannya. Meskipun demikian PT BCS harus tetap menghentikan sementara eksplorasi tersebt.

      Saat ini dari sembilan titik pengeboran baru dua setengah titik lokasi yang sudah dieksplorasi. Pada titik tertentu dengan kedalaman 176 meter ke dasar laut terdapat kandungan batubara setebal 10,6 meter hingga total 20 meter. Hanya saja untuk mengangkat batubara dari dasar laut masih belum bisa dilakukan, karena PT BCS tidak memiliki alat yang canggih untuk mengangkat batubara tersebut. Eksploitasi seperti itu telah dilakukan di Jerman. “Kami hanya melakukan eksplorasi yang sifatnya survei saja dan hasilnya akan kami laporakan,” kata Sudasi. (ins)

Penambangan Kromit Dihentikan Bupati Ancam Cabut Izin

Wednesday, 29 August 2007 22:52

MARTAPURA, BPOST - Mulai Selasa (28/8), Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar menghentikan semua aktivitas penambangan kromit di Desa Awang Bangkal Karang Intan Banjar. Namun, penghentian itu tidak terkait belum adanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dua perusahaan pemegang kuasa penambangan (KP) yang diizinkan oleh Banjar.

Penghentian aktivitas itu terkait telah selesainya jadwal pembuatan desain jalan menuju lokasi penambangan dan pembangunan saluran drainase.

Kepala Dinas Pertambangan Banjar, Supian AH mengatakan, hingga kini belum ada pemegang KP yang melakukan penambangan kromit itu. Terkait aktivitas para perusahaan tersebut masih sekedar eksplorasi belum eksploitasi. "Tadi kita sudah menginstruksikan untuk menghentikan seluruh aktivitas di penambangan itu karena jadwal pembuatan jalan dan drainase sudah selesai," kata Supian kepada BPost, Selasa (28/8) di kantornya.

Mengenai aktivitas pengangkutan tanah dari lokasi tersebut, Supian mengaku tidak mengetahuinya. Kemungkinan, tanah yang diangkut keluar dari pembuatan jalan tambang yang dilakukan perusahaan, bukan tanah mengandung kromit.

Terkait dengan dokumen Amdal yang hingga kini belum dimiliki oleh tiga pemegang izin KP di Awang Bangkal, Supian menjelaskan, dokumen Amdal memang belum dibuat karena saat ini ketiga perusahaan masih belum menambang. Perusahaan, masih melakukan eksplorasi atau penyelidikan kandungan serta deposit bahan tambang.

Sementara, Bupati Banjar, Ir HG Khairul Saleh mengancam akan mencabut izin seluruh perusahaan tambang yang melanggar aturan. Mengenai perizinan yang dikeluarkan Pemkab Banjar sudah melalui perhitungan yang matang, termasuk masalah lingkungan dan masalah sosial.

"Dari laporan yang saya terima, di Awang Bangkal belum ada penambangan. Yang ada baru membuat jalan menuju penambangan. Kami sangat serius dalam hal penambangan ini. Tujuan utama perizinan yang kami keluarkan adalah untuk kesejahteraan masyarakat setempat, kontribusi bagi daerah dan tidak ada perusakan lingkungan," tegas Khairul. sig

---

Manfaatkan Lahan Eks Tambang

Rabu, 29 Agustus 2007

Martapura,- Laju eksploitasi sumder daya alam di Kabupaten Banjar dinilai bakal menjadi bumerang bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar itu sendiri. Hal itu menurut Sekretaris PPP Kabupaten Banjar Khairuddin, benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya proteksi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat eksplotasi. Terutama eksplotasi pertambangan.

”Wilayah yang ditambang sebagian besar berada di dataran tinggi. Seperti Kecamatan Sungai Pinang turun sampai Kecamatan Simpang Empat. Nah, jika tidak ditangani dengan arif, maka dampak kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi di sekitar wilayah tambang saja, tetapi merembet ke daerah di bawahnya,” jelas Khairuddin, kemarin.

Memang ujarnya lebih jauh, saat ini wilayah yang sudah dieksploitasi sangat luas. Nah, minimal terhadap lahan-lahan bekas tambang tersebut, pemerintah bisa bergandengan tangan dengan pengusaha dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya reklamasi.

”Dengan ancaman semakin menipisnya persedian bahan bakar minyak, lahan-lahan eks tambang itu kan bisa dimanfaatkan untuk membudidadayakan tanaman-tanaman bahan baku bio diesel. Katakanlah seperti tanaman jarak atau ubi kayu. Berbarengan dengan dana community develovment, saya kira persoalannya tinggal politic will dari pemerintah saja untuk merealisasikan,” ujarnya.

Dengan upaya-upaya tadi katanya, kewajiban pelaku pertambangan terlaksana, lingkungan menjadi baik dan hasilnya, ekonomi masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik.

Lebih jauh, anggota DPRD Banjar ini juga mengkritisi jika upaya-upaya penyelematan lingkungan bekas pertambangan tersebut tidak segera dilakukan, aktifitas pembangunan di daerah-daerah bawah bakal terancam.

”Sebelum booming aktifitas penebangan hutan dan pertambangan, wilayah-wilayah atas tadi fungsinya lebih banyak sebagai wilayah serapan air. Tetapi saat ini fungsi itu sudah jauh berkurang. Banjir adalah salah satu dampak yang sudah dirasakan akibatnya saat ini,” katanya.

Akibat lanjutannya ujarnya beranalisa, pembangunan infrastruktur terutama di daerah bawah menjadi sangat mahal.

”Bayangkan saja, dengan niali pekerjaan miliaran rupiah, sebuah jalan dalam satu tahun ini terendam empat atau lima kali. Setelah dihitung-hitung, muncul kerugian negara. Memang ini bukan hanya dampak dari kerusakan alam di wilayah atas saja. Namun sedikit banyaknya jika persoalan di atas bisa diselesaikan, minimal dampak kerugian untuk wilayah bawah bisa ditekan,” katanya.(yan)

---

Eksplorasi Batu Bara BCS Dihentikan Diduga Timbulkan Pencemaran

Wednesday, 29 August 2007 06:22

KOTABARU, BPOST - PT Bahari Cakrawala Sebuku menghentikan sementara eksplorasi batu bara di muara perairan Sejakah Kecamatan Pulau Laut Timur. Warga protes karena pengeboran dinilai telah mencemari perairan.

 

BPost, Selasa (28/8), melihat langsung lokasi pengeboran. Menuju lokasi itu, harus menempuh jalan darat hingga pelabuhan Berangas sekitar 35 kilometer dari Kotabaru. Perjalanan dilanjutkan dengan speedboat sekitar 45 menit. Setibanya di lokasi memang sudah tidak ada aktivitas pengeboran untuk mencari tahu kandungan batu bara di dasar laut.

Terdapat empat titik pengeboran di perairan. Setiap titik berjarak sekitar 500 meter. Lokasinya sekitar 300 meter dari daratan yang dipenuhi hutan bakau dan tambak masyarakat.

Di sekitar lokasi pengeboran, air laut tampak keruh. Menurut warga, ini sudah terjadi sejak lama. Apalagi kawasan itu termasuk muara sehingga dipenuhi lumpur dan sejenis endapan lainnya.

Wakil Bupati Kotabaru Fatizanolo S, yang juga meninjau lokasi eksplorasi, mengaku terpaksa menghentikan sementara aktivitas PT BCS. Adanya pencemaran seperti dikemukakan petani tambak harus diteliti lebih lanjut.

"Penghentian aktivitas eksplorasi pengeboran kita lakukan sementara tanpa batas waktu hingga adanya hasil penelitian. Setelah itu, apapun hasilnya akan kita sosialisasikan kepada masyarakat," jelas Fatizanolo.

Tanpa menyebutkan jumlahnya, Comunity Development dan Governance Relation Manager PT BCS, Sudasi Harsono, menyatakan pihaknya mengalami kerugian akibat penghentian eksplorasi. Kendati demikian PT BCS menerima keputusan tersebut.

Saat ini dari sembilan titik pengeboran baru dua setengah titik lokasi yang sudah dieksplorasi. Pada titik tertentu diketahui dengan kedalaman 176 meter ke dasar laut terdapat kandungan batu bara setebal 10,6 meter hingga total 20 meter.

"Namun kami tidak bisa memastikan kapan mau mengeksploitasi atau mengambil batu bara yang ada di dasar laut ini. Karena kami tidak mempunyai teknologi canggih guna mengambil batu bara di dasar laut. Kalau di Jerman ada, jadi kami melakukan eksplorasi sifatnya hanya survei dan berkewajiban membuat laporan. Saat ini memang hanya sebatas itu," jelas Sudasi. dhs

---

KP Kromit Tanpa Amdal

Monday, 27 August 2007 23:26

MARTAPURA, BPOST - Dari empat pemegang Kuasa Penambangan (KP) kromit di Kabupaten Banjar yang sudah masuk ke Dinas Pertambangan, baru satu yang mengantongi dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.

Satu pemegang KP lainnya, yaitu KUD Awang Bangkal hanya mengajukan dokumen upaya kelola lapangan (UKL/ UPL) karena luas lahan hanya 25 hektare. Kini, dokumen UPL/ UKL KUD itu masih dalam proses. Sementara itu, dua perusahaan pemegang KP lainnya belum mengantongi izin Amdal.

Kepala Bapedalda Kabupaten Banjar, Suprapto Senin (27/8) di kantor DPRD Banjar mengatakan, dokumen Amdal itu merupakan syarat wajib perusahaan sebelum melakukan penambangan.

"Yang punya dokumen Amdal hanya PT Kato do Mining. KUD Awang Bangkal masih dalam proses, sedang yang dua lagi, kami belum menerima pengajuan," jelas Suprapto.

Padahal, kata dia, perusahaan tambang yang memiliki luas KP di atas 200 hektare harus membuat dokumen Amdal yang berisi rekomendasi kepada perusahaan untuk membuat beberapa treatmen, seperti kolam pengendali agar air limpasan tidak langsung masuk ke perairan umum, reklamasi, penyiraman di saat musim kemarau serta kegiatan yang sifatnya meminimalkan dampak lingkungan.

"Amdal dibuat Tim Amdal Kabupaten yang melibatkan Bapedalda, Dinkes, Dishut, Distamben serta tenaga ahli dari ATPN," ujarnya.

Mengenai tahapan eksplorasi yang baru dilakukan perusahaan, Suprapto tidak yakin. Sebab, eksplorasi sifatnya hanya mengambil sample dalam jumlah kecil. Kalau sudah mengangkut bahan tambang di atas satu ton, itu tidak bisa lagi disebut eksplorasi, tapi sudah eksploitasi.

"Kalau ini benar-benar terjadi, tentu Distamben mesti memperingatkannya," cetus Suprapto.

Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, kendati belum mengantongi dokumen Amdal, para pemegang KP di atas lahan seluas 425 hektare di kawasan Gunung Patra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan Banjar telah melakukan penambangan.

Hal itu membuat masyarakat setempat merasa khawatir. Apalagi, perusahaan tersebut membuat jalan tambang di dekat tower penyangga kabel tegangan tinggi PLN.

Beberapa warga setempat mengirim kabar melalui SMS yang mengatakan ada perusahaan sudah menambang kromit di Desa Awang Bangkal, dekat permukiman dan tower PLN. Warga khawatir hal itu bisa membahanyakan keselamatan. sig

---

Warga Sekitar Tambang Belum Sejahtera Sukhyar: Perusahaan Tambang Harus Memperhatikannya

Minggu, 26 Agustus 2007

BANJARMASIN, Radar Banjarmasin – Tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan batubara, diakui masih jauh dari sejahtera. Mestinya, mereka bisa hidup lebih baik karena merasakan langsung dampak dari eksploitasi emas hitam tersebut.

Karena itu, perusahaan tambang baik pemegang PKP2B maupun KP yang beroperasi di Kalsel, diminta memperhatikan penyaluran dana community development (CD) agar sesuai porsinya dan tepat sasaran. “Inilah fenomena yang terjadi saat ini, padahal tujuan penyaluran dana CD untuk pengembangan masyarakat sekitar tambang,” ujar Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Dr R Sukhyar, kepada koran ini, saat berada di Banjarmasin, belum lama tadi.

Di sisi lain, Sukhyar mengakui pembagian royalti antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil masih menjadi berdebatan hangat di Jakarta. Menurutnya, sebenarnya ada celah bagi daerah penghasil untuk menambah persentase pembagian royalti, yaitu memperjuangan agar segera merevisi UU Pertambangan. “Daerah harus memperjuangkannya, baik DPD RI, DPR RI asal Kalsel, maupun eksekutif,” sarannya.

Menyinggung soal dana pembinaan yang satu paket dengan royalti tersebut, Sukhyar menjelaskan, dana pembinaan dipergunakan bagi kegiatan seperti mencari sumber daya alam dan riset. “Jadi, tidak benar kalau ada tudingan yang menyebutkan dana pembinaan tidak jelas penggunaannya,” ujarnya.

Sayangnya, Sukhyar mengaku tidak tahu persis total jumlah dana pembinaan yang terdapat di Departemen ESDM RI.

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan, anggota DPD RI asal Kalsel, Ir HM Said, mempertanyakan penggunaan dana pembinaan tersebut. Bahkan, mantan Gubernur Kalsel ini menilai Departemen ESDM tidak transparan soal penggunaan dana tersebut. “Daerah sudah sangat dirugikan dengan persentase pembagian royalti yang tidak adil. Nah, saya mengharapkan dana pembinaan penggunaannya supaya transparan dan jelas. Buktinya, mana pembinaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk pertambangan di Kalsel,” tandas Said.

Seperti diketahui, Pemprov Kalsel tiada henti menuntut keadilan pembagian royalti batubara, dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil dibandingkan persentase yang diterima saat ini.

Pasalnya, dari hak daerah penghasil sebesar 13,5 persen yang disetorkan perusahaan pertambangan ke pemerintah pusat, tetap dipotong 1,2 persen untuk pajak, kemudian 6 persen untuk pembinaan pertambangan yang tetap dipegang pemerintah pusat. Sisanya sekitar 7,5 persen baru dikembalikan ke provinsi penghasil untuk dibagi-bagi lagi.

“Artinya cuma 6 hingga 7 persen saja yang kembali ke daerah. Padahal sebenarnya pada royalti itu ada pula dana untuk pembinaan pertambangan. Pak Gubernur H Rudy Ariffin berharap, agar dana pembinaan pertambangan tersebut pun diserahkan ke daerah juga,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Kalsel Napsiani Samandi.

Porsi tersebut dinilai sama sekali tidak sebanding dengan dampak pertambangan yang harus diterima daerah. Mulai dampak ancaman kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, hingga dampak sosial.

Hingga triwulan kedua tahun 2007 ini, ungkap Napsiani, royalti batubara yang masuk ke kas daerah hanya sebesar Rp 23 miliar. Dana itu merupakan hak provinsi dan sudah dikurangi dengan hak daerah penghasil dan hak daerah pemerataan. Meski belum masuk ke kas daerah, namun dipastikan royalti batubara akan bertambah lagi sehingga totalnya mencapai Rp 48 miliar.

Tuntutan penambahan royalti tersebut, disadari Napsiani, harus didahului dengan perubahan UU tentang pertambangan yang mengatur tentang pembangian royalti tersebut. Tuntutan itu tidak hanya disuarakan oleh Pemprov Kalsel saja, namun harus diperjuangkan oleh anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI asal dapil Kalsel.(sga)

---

Kawasan Konservasi Laut Tercemar Disebabkan Material Batubara

Kamis, 23 Agustus 2007
BANJARMASIN ,- Potensi terumbu karang pada kawasan konservasi laut di Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, mulai tercemar vertikal batubara. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan menyebabkan kekayaan laut di kawasan itu mengalami degradasi yang parah.

“Berdasarkan survei yang dilakukan jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagian terumbu karang di Bunati telah tercemar material batubara,” ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel Dr Isra, didampingi Kasubdin Pengawasan dan Pelindungan Sumber Hayati, Iskandar Permana, kepada koran ini, kemarin.

Dijelaskannya, pencemaran terjadi di sekitar lokasi pelabuhan khusus (pelsus) milik PT Berkat Borneo Coal (BBC). “Kami sudah melakukan penyelaman, dan menemukan vertikal batubara yang menutup sebagian terumbu karang. Untuk diketahui, batubara mengandung belerang yang sangat berbahaya terhadap kehidupan laut,” ujarnya.

Mantan Asisten III Setdakot Banjarbaru ini mengemukakan, pencemaran terhadap terumbu karang akan berdampak pada kelangsungan kehidupan ikan dan potensi laut lainnya. “Contoh binatang yang hidup dalam hutan, kalau hutannya habis, maka akan pindah mencari hutan yang lain. Seperti itu juga kehidupan di dasar laut,” jelasnya.

Lebih lanjut Isra memaparkan, mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di kawasan konservasi laut tidak diperbolehkan aktivitas apa pun yang dapat membahayakan kelestariannya. “Bahkan, nelayan pun tidak diperbolehkan menangkap ikan di kawasan konservasi, apalagi kegiatan non perikanan,” tandasnya.

Hanya saja, sambungnya, implementasi UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus dipertegas dengan Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur luas dan kawasan konservasi laut. “Nah, sampai hari ini (kemarin, red) kita belum mempunyai perdanya. Itulah yang membuat posisi kita lemah, sehingga tidak bisa bertindak tegas jika terdapat aktivitas yang mencemari kawasan konservasi laut,” terang Isra.

Untuk itulah, lanjutnya, dalam revisi Perda tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi Kalsel, telah diusulkan sekira 4.000 hektare untuk perluasan kawasan konservasi laut di Kalsel. Lokasi yang diusulkan menjadi kawasan konservasi laut adalah di Desa Bunati, Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurutnya, penambahan kawasan konservasi laut di Kalsel sangatlah wajar, karena 2/3 wilayah Kalsel adalah lautan. Tak hanya itu saja, lanjutnya, upaya perluasan tersebut juga sebagai dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menargetkan pada 2010 mendatang akan memiliki 10 juta hektare kawasan konservasi laut di Indonesia. “Baru-baru tadi Presiden SBY telah menandatangani MoU (memerorandum of understanding) di Brazil. Isi MoU tersebut diantaranya menargetkan pada 2010 kawasan konservasi laut di Indonesia mencapai 10 juta hektare,” pungkasnya.(sga)

---

Bioremediasi untuk Lahan Eks Tambang

Rabu, 22 Agustus 2007


BANJARBARU ,- Bukan rahasia umum lagi, kalau sejauh ini di kawasan eks tambang batubara yang ada di Kalsel lebih banyak mencemarkan. Berbagai upaya reklamasi yang dilakukan pun belum sepenuhnya dilakukan perusahan tambang.

Nah, untuk menyelesaikan persoalan masalah lahan eks tambang itu, Perhimpunan Mikribiologi Indonesia (PERMI) Kalsel yang di dalamnya beranggotakan dosen-dosen akan menggelar workshop “Bioremediasi dan Reklamasi Lahan Bekas Tambang” yang rencananya digelar di Hotel Arum Banjarmasin 30 Agustus mendatang. Disamping menghadirkan pakar-pakar teknik lingkungan, workshop itu sendiri akan menghadirkan Prof Dr K Inubushi dari Chiba Univesity Jepang.

Dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran Unlam Banjarbaru kemarin, Dr Ir H Abdul Hadi M Agr selaku ketua panitia workshop yang didampingi Ir H Djasmani Hisbi MS MSc (Ketua PERMI) mengungkapkan, kegiatan bioremediasi itu saat ini memang sangat penting dilakukan.

Terlepas dari kontribusi sektor pertambangan yang menyerap PAD maupun tenaga kerja, Hadi mengatakan pertambangan masih banyak merugikan masyarakat Kalsel. Kualitas udara misalnya, sejauh ini sangat buruk diterima warga Kalsel yang tinggal di sekitar jalan yang dilintasi angkutan batubara dan stok pile. Kadar debunya saja mencapai 755 ug/m3, jauh dari ambang aman yang hanya 250 ug/m3.

Lantaran sangat kecil peluang untuk mengelola lingkungan pada sektor hilir itu, pihaknya menyiasati dengan reklamasi lahan menggunakan mikro organisme melalui bioremendiasi.

“Bioremediasi kita lakukan untuk menetraliasai lahan eks tambang dengan teknik yang sudah dilakukan ilmuwan Jepang. Lewat cara ini, mampu mempercepat humus baru dan nantinya gampang ditanami di lahan eks tambang,” kata Hadi.

Senada dengan Hadi, Husaini SKM M Kes menambahkan, sesuai hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, dilahan eks tambang itu setidaknya mengandung 27 logam berat yang membahayakan masyarakat. (mul)

Stockpile Bisa Ditutup

Wednesday, 22 August 2007 02:15:12

BANJARMASIN, BPOST - Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin, Rusmin berjanji hari ini, Rabu (22/8), melakukan konsultasi dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), terkait bahaya debu batu bara di Pelambuan.

"Besok (hari ini), kami akan melakukan konsultasi dengan pihak Unlam terkait hasil penelitian yang mereka lakukan. Izin operasi stockpile di Pelambuan akan habis akhir 2008. Penelitian ini bisa kita jadikan bahan pertimbangan, apakah tetap diberi kesempatan sampai habis masa berlaku izinnya stockpile itu atau tidak," kata Rusmin kepada BPost, kemarin.

Seperti diwartakan, berdasar penelitian pakar mikrobiologi Unlam, Dr Ir H Abdul Hadi MAgr, debu batu bara di Pelambuan mengandung 27 logam berat.

Penyakit ISPA, diare membelit warga. Dan dampak terburuk dari debu batu bara adalah kematian. Usia harapan hidup orang yang terbiasa menghirup debu batu bara, diprediksi akan terkurangi antara lima sampai 10 tahun.

"Kami sudah pernah mengirimkan nota dinas kepada walikota yang isinya menyarankan agar Pemko Banjarmasin membuat surat peringatan dan teguran tertulis, melakukan pertemuan dengan pengusaha stockpile serta menutup stockpile, setelah izin operasinya tidak diperpanjang," katanya.

Sementara itu, berdasar penjelasan Kepala Puskesmas Pelambuan drg Rony, penyakit ISPA dijadikan indikasi pencemaran udara akibat debu batu bara masih sulit dibuktikan.

"Dari 26 puskesmas yang ada di Banjarmasin, hampir seluruhnya menempatkan ISPA menjadi kasus penyakit terbanyak yang ditemukan," katanya.

Diungkapkannya, ISPA kebanyakan lebih disebabkan karena virus atau bakteri yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang gejalanya ditandai dengan batuk serta pilek.

"Kami memang belum pernah melakukan penelitian khusus terkait masalah kadar pencemaran udara sebab hal itu bukan kewenangan kami. Tapi kalau dikaitkan antara tingginya jumlah penderita ISPA dengan keberadaan stockpile di sini kami belum sependapat. Berdasarkan data terdahulu saat stockpile belum beroperasi, ISPA sudah menempati posisi pertama sebagai kasus yang paling banyak terjadi," tukasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk tahun 2006, ISPA menempati posisi pertama penyakit yang paling banyak terjadi di Banjarmasin dengan 66.551 kasus disusul hipertensi 25.975 kasus.ck6

Seminar Regional Kalimantan Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan

Tuesday, 21 August 2007 02:41:00

BANJARMASIN, POST - Provinsi Kalimantan Selatan termasuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Ironisnya, semua itu belum secara optimal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

Berdasar data BPost, pendapatan dari sektor sumberdaya mineral, batu bara dan energi untuk tahun 2006, penerimaan negara dari ekspor batu bara mencapai lebih kurang 600 juta dolar AS.

Sementara penerimaan Kalsel, dari royalti batu bara untuk tahun 2006 mencapai Rp 464,4 miliar, migas Rp 10,8 miliar dan air mencapai Rp 6,4 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertambangan Kalsel, Ali Muzanie dalam Seminar Regional Kalimantan yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM-FE) Unlam Banjarmasin, Senin (20/8), di Gedung Serba Guna Unlam Banjarmasin.

Dalam seminar yang diikuti mahasiswa dan pengusaha se-Kalimantan itu, Muzanie menjelaskan regulasi mantap adalah peraturan daerah yang bisa memacu pertumbuhan perekonomian daerah setempat dan sekitarnya.

Terlebih sesuai grafik penerimaan daerah, penerimaan untuk sektor pertambangan di Kalsel berada urutan kedua sebesar 18 persen setelah pertanian sebesar 24 persen.

Hal ini dasari, potensi bahan galian di Kalsel di antaranya batu bara jumlahnya mencapai 9,1 miliar ton, bijih besi 194.817.800 ton, bijih emas 23,227.000, nikel 42,434.000 ton, dan besi mencapai sekitar 194 juta ton.

Sementara itu, Robertus Bambang dari PT CPD mengatakan, agar penerapan regulasi itu tidak berdampak terhadap iklim investasi dan usaha, preventif atas regulasi SDA pastikan tidak termasuk kawasan hutan konversi, hutan lindung dan produksi.

"Setidaknya penambangan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan, kepastian hukum, kepastian investasi menguntungkan dan rencana penambangan jangka panjang," kata Bambang.

Terkait hal itu, Selasa (21/8) di Mahligai Pancasia kembali dilaksanakan acara Kalimantan Berdialog tentang Peranan SDA Terhadap Perekonomian Kalimantan.

"Acara ini dilakukan karena kami lihat perkembangan yang terjadi di Kalimantan terutama masalah SDA belum optimal digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kalimantan terutama daerah sekitar tambang," kata Malik, penanggungjawab kegiatan.mdn

---

Arutmin Bagikan 500 Beasiswa

Senin, 20 Agustus 2007

WAJAH mahasiswi Unlam bernama Udan terlihat ceria, ketika Gubernur Kalsel H Rudy Arrifin bersama Community Developmen PT Arutmin Indonesia secara resmi menyerahkan beasiswa kepada dirinya. Sambil mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) semester VII ini terlihat terharu ketika menerimanya.

“Saya baru pertama kali mendapatkan beasiswa dari PT Arutmin. Untuk mendapatkan beasiswa ini tidak mudah, karena harus mengikuti serangkaian tes dulu,” katanya.

Komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di Kalsel, ternyata hingga saat ini terus dilakukan PT Arutmin Indonesia Site Kalsel. Untuk tahun 2007 ini, sedikitnya 500 orang, dari tingkat SD sampai perguruan tinggi mendapat beasiswa.

Untuk tingkat perguruan tinggi, mahasiswa mendapatkan beasiswa berjumlah 120 orang, selebihnya beasiswa itu diberikan untuk siswa SD hingga SMA.

Menurut Community & External Affair Superintendent PT Arutmin Indonesia Site Satui, Salim S Basir, beasiswa yang diberikan PT Arutmin itu adalah program tahunan yang sudah terdaftar dalam corporate social responsibility (CSR) PT Arutmin. “Maksud dari program ini untuk kemajuan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kalsel, khususnya warga sekitar tambang,” ungkap Salim.

Secara teknis, lanjutnya, program beasiswa ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa LSM yang tergabung dalam tim khusus. Tugasnya melakukan prekrutan mahasiswa dan pelajar yang berprestasi. Diantaranya adalah Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu, BLHI, Baznas dan Kompak.

Selain itu, kata Salim lagi, dalam program CSR ini PT Arutmin juga memberikan insentif bagi para guru honorer yang ada di sekitar areal pertambangan.

Saat ini, sekolah formal maupun informal di Kecamatan Satui masih banyak yang memerlukan guru. Untuk memenuhinya, sekolah yang kekurangan guru terpaksa harus mengambil guru honorer yang mau mengajar walau pun hanya dengan gaji rendah.

Melihat fenomena tersebut, maka PT Arutmin Indonesia Tambang Satui yang peduli akan masa depan anak-anak lingkar tambang, kemudian membuat program Community Development (CD) yang bertujuan memberikan bantuan tunjangan insentif setiap bulan kepada guru-guru honorer khususnya guru SD dan TPA. “Kami juga bekerja sama dengan IAIN Antasari khususnya Fakultas Perbankan Syariah, dengan menggandeng para mahasiswa yang sudah menjalani KKN, sebagai pendamping para pelaku usaha UKM disekitar lingkar tambang Satui dan Kintap,” ujarnya.(gsr)

Batu Bara Dibuang ke Laut Nelayan Khawatir Merusak Habibat

Friday, 17 August 2007 01:34

KOTABARU, BPOST - Sejumlah nelayan di Desa Rampa, Kotabaru mengaku melihat pekerja ponton (kapal pengangkut batu bara) membuang sisa batu bara di sekitar perairan Tanjung Pemancingan.

"Saat mencari udang dan ikan, kami melihat beberapa pekerja kapal ponton membuang sisa batu bara ke laut," kata Sito yang diamini beberapa rekannya, Kamis (16/8).

Pembuangan sisa batu bara itu juga terjadi di sekitar Pulau Sebuku, Muara pantai dan lainnya. Batu bara dibuang saat ponton telah memindahkan batu bara kualitas baik ke kapal pengangkut lainnya.

Sito dan beberapa rekannya, mengaku sisa batu bara itu merusak biota laut, karena endapan batu bara berbahaya bagi kehidupan di dasar laut.

"Kami pernah menanyakan hal itu dengan ahli kelautan dari Banjarmasin. Menurutnya, batu bara yang langsung dibuang ke laut akan membunuh flankton," katanya.

Mengutip penuturan ahli itu batu bara mengandung sulfida (belerang), kandungan ini membuat batubara menjadi panas dan apabila dibuang ke laut maka bisa membunuh flankton.

Sementara Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru Arbani, mengatakan, nelayan sudah merasakan dampak dari pembuangan sisa batu bara itu. Sejumlah kawasan tangkapan yang dulu banyak ikannya menjadi berkurang.

"Mudah-mudahan, pemerintah daerah dan dinas terkait lainnya peduli dengan kondisi saat ini. Kalau dibiarkan kami khawatir ikan terus berkurang," kata Arbani.

Sementara nelayan penggondrong yang biasa mencari udang menggunakan lampara dasar mini bisa bernafas lega. Pasalnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) Tarjun telah mengangkat limbah sebanyak 3.200 meter kubik buangan batu eks alur kolam pelabuhan.

Konsultan pengangkatan batu dari tim riset Universitas Lambung Mangkurat Suhaili Asmawi, mengakui, keberadaan limbah itu memang menganggu nelayan, seperti jala tersangkut.

Bupati Kotabaru Sjcahrani Mataja berharap rampungnya pengangkatan batu bisa menyelesaikan konflik antarnelayan dan pihak perusahaan.

"Mari kembali kita bangun kebersamaan dengan tujuan membangun Kotabaru," katanya. dhs

---