Rabu, 29 Agustus 2007
Martapura,- Laju eksploitasi sumder daya alam di Kabupaten Banjar dinilai bakal menjadi bumerang bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar itu sendiri. Hal itu menurut Sekretaris PPP Kabupaten Banjar Khairuddin, benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya proteksi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat eksplotasi. Terutama eksplotasi pertambangan.
”Wilayah yang ditambang sebagian besar berada di dataran tinggi. Seperti Kecamatan Sungai Pinang turun sampai Kecamatan Simpang Empat. Nah, jika tidak ditangani dengan arif, maka dampak kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi di sekitar wilayah tambang saja, tetapi merembet ke daerah di bawahnya,” jelas Khairuddin, kemarin.
Memang ujarnya lebih jauh, saat ini wilayah yang sudah dieksploitasi sangat luas. Nah, minimal terhadap lahan-lahan bekas tambang tersebut, pemerintah bisa bergandengan tangan dengan pengusaha dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya reklamasi.
”Dengan ancaman semakin menipisnya persedian bahan bakar minyak, lahan-lahan eks tambang itu kan bisa dimanfaatkan untuk membudidadayakan tanaman-tanaman bahan baku bio diesel. Katakanlah seperti tanaman jarak atau ubi kayu. Berbarengan dengan dana community develovment, saya kira persoalannya tinggal politic will dari pemerintah saja untuk merealisasikan,” ujarnya.
Dengan upaya-upaya tadi katanya, kewajiban pelaku pertambangan terlaksana, lingkungan menjadi baik dan hasilnya, ekonomi masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik.
Lebih jauh, anggota DPRD Banjar ini juga mengkritisi jika upaya-upaya penyelematan lingkungan bekas pertambangan tersebut tidak segera dilakukan, aktifitas pembangunan di daerah-daerah bawah bakal terancam.
”Sebelum booming aktifitas penebangan hutan dan pertambangan, wilayah-wilayah atas tadi fungsinya lebih banyak sebagai wilayah serapan air. Tetapi saat ini fungsi itu sudah jauh berkurang. Banjir adalah salah satu dampak yang sudah dirasakan akibatnya saat ini,” katanya.
Akibat lanjutannya ujarnya beranalisa, pembangunan infrastruktur terutama di daerah bawah menjadi sangat mahal.
”Bayangkan saja, dengan niali pekerjaan miliaran rupiah, sebuah jalan dalam satu tahun ini terendam empat atau lima kali. Setelah dihitung-hitung, muncul kerugian negara. Memang ini bukan hanya dampak dari kerusakan alam di wilayah atas saja. Namun sedikit banyaknya jika persoalan di atas bisa diselesaikan, minimal dampak kerugian untuk wilayah bawah bisa ditekan,” katanya.(yan)
