Kawasan Tahura pun Ditambang

Sabtu, 9 Juni 2007

,-  Suhardi: Mestinya Tidak Boleh Ada Aktivitas Non Kehutanan

BANJARMASIN – Sepertinya, aparat terkait belum maksimal dalam penertiban aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Buktinya, masih terjadi kegiatan pertambangan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).

Meski jumlahnya relatif kecil, namun aktivitas pertambangan di kawasan Tahura merupakan pelanggaran berat. Sebab, berdasarkan ketentuan, dalam kawasan Tahura dilarang kegiatan apu pun selain kehutanan. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel H Suhardi Atmoredjo mengakui masih ada aktivitas pertambangan di kawasan Tahura. Untuk itu, ia meminta aparat terkait segera melakukan penertiban untuk menjaga kelestarian Tahura. “Berdasarkan monitoring jajaran Dinas Kehutanan Kalsel, terdapat aktivitas pertambangan di kawasan Tahura. Saya belum mendapatkan laporan jumlah lahan yang digarap, tapi memang ada kok,” ungkapnya kepada koran ini pada sela-sela acara coffee morning di Graha Abdi Persada Banjarmasin, belum lama tadi.

Mestinya, tandas Suhardi, tidak boleh ada kegiatan non kehutanan di kawasan Tahura. “Kami tidak mempunyai kewenangan melakukan penertiban, karena itu tugas aparat kepolisian,” tambahnya.

Lantas, berapa luas Tahura di Kalsel? Dijelaskan Suhardi, luas kawasan Tahura di Kalsel sekira 200.000 hektare yang terdapat pada 3 wilayah, yaitu di Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.

Lalu apakah boleh menambang di Tahura kalau mengantongi izin pinjam pakai dari Menhut?

Ditegaskannya, izin pinjam pakai hanya diberikan untuk kawasan hutan konversi dan hutan produksi. Khusus untuk kawasan hutan lindung dan Tahura pihaknya tidak akan mengeluarkan pertimbangan teknis yang menjadi dasar gubernur menerbitkan rekomendasi kepada Departemen Kehutanan RI untuk mendapatkan izin pinjam pakai. “Kalau untuk kawasan Tahura, kami tidak akan menerbitkan pertimbangan teknis. Karena sudah jelas bahwa kawasan tahura dilarang aktivitas non kehutanan,” tandasnya.

Seperti diketahui, sampai kemarin Departemen Kehutanan RI baru menerbitkan izin pinjam pakai kepada 4 pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP). Dengan demikian, terhitung sejak diterbitkannya izin pinjam pakai itu, 4 perusahaan batubara tersebut sudah dapat melakukan aktivitas pertambangan.

Sebenarnya, gubernur sudah merekomendasikan 74 KP agar diberikan izin pinjam pakai eksploitasi di kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan RI. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 18 KP yang ditanggapi, termasuk 4 KP tersebut di atas.

Pertimbangan Departemen Kehutanan hanya menerbitkan izin pinjam pakai untuk 4 KP tersebut, karena sebagian besar KP yang diusulkan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat pula izin KP yang tumpang tindih dengan izin Perjanjian Kerjasama Penguasaan Batubara (PKP2B).(sga)

Bongkar BBM, Tanker Pertamina Nyaris Terbakar

jumat, 25 Juli 2008

BANJARMASIN,-  Kebakaran hebat nyaris saja terjadi di Depo Pertamina Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Sebuah kapal tanker dengan nama lambung Srikandi yang sedang membongkar muatan BBM jenis premium terbakar pada bagian deknya, tadi malam (24/7) sekitar pukul 20.00 Wita. Api yang menjilat ceceran premium di dek kapal membuat para ABK kapal sempat panik. Betapa tidak, saat itu kapal sedang membongkar muatan 3.500 kiloliter premium yang diangkut dari depo Pertamina di Balikpapan.

Menurut keterangan Manajer Pemasaran Pertamina wilayah Kalselteng Budi Busama, percikan api datang dari kapal nelayan yang berada di dekat kapal tanker.

“Insiden terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Asal api dari kepal nelayan. Jilatan api sempat membakar ceceran premium di dek kapal. Namun hanya sekitar 5 menit dan api bisa dipadamkan,” jelas Budi Busama yang memberikan informasi melalui pesan SMS.

Dikatakannya, kapal yang sandar sekitar pukul 14.00 Wita itu baru saja membongkar 1.000 kiloliter BBM. Namun akibat insiden tersebut kapten kapal langsung membawa kapal menjauh ke Sungai Barito untuk menunggu situasi kembali aman. “Tanker Srikandi baru saja membongkar 1.000 kiloliter BBM jenis premium. Untuk sementara kapal dibawa ke tengah sungai menunggu situasi aman untuk membongkar sisa premium sebanyak 2.500 kiloliter. Tak ada korban jiwa dan kerugian dalam insiden tersebut,” jelas Budi.

Dari pantauan koran ini penjagaan ekstra ketat dilakukan pihak Pertamia sesaat setelah insiden itu terjadi. Wartawan dilarang masuk ke dalam areal Depo Pertamina. Bahkan wartawan koran ini sempat digertak petugas sekuriti saat mengambil foto kawawan Depo Pertamina yang menyuplai BBM untuk seluruh wilayah Kalsel dan Kalteng itu.

Belum diketahui secara pasti bagaimana api bisa menjilat ceceran premium di dek kapal tanker Srikandi. Kapolsekta Banjarmasin Barat AKP Hubertus Shondy yang dikonfirmasi tadi malam belum bisa memastikan asal api karena masih melakukan penyelidikan. “Tanker Srikandi membawa 3.500 kiloliter BBM jenis premium. Api memang sempat menyala di dek pada bagian buritan kapal, tapi berhasil dikuasai,” jawabnya singkat saat dihubungi melalui handphonenya. (tof/sya/mr-92)

Batu Bara PLTU Tak Terjamin

 
Senin, 14-07-2008 | 00:40:45

• PLTN Bisa Jadi Alternatif

JAKARTA, BPOST - Pelaku usaha mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi ketersediaan pasokan batu bara sebagai bahan baku utama 40 PLTU berkapasitas 10.000 MW. Sebab, jika tidak, pembangunan PLTU akan sia-sia dan tidak menjadi solusi krisis listrik.

Keberadaan 40 PLTU yang penyelesaiannya ditarget tahun 2009 itu mengandalkan bahan baku batu bara. Harga batu bara di pasar internasional minggu ini sudah di atas 150 dolar AS per ton.

“Kenaikan harga batu bara itu akan berimbas pada biaya produksi yang dikenakan pada industri dan masyarakat,” kata Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (13/7).

Menurut dia, harga batu bara di pasar internasional akan terus meroket, seiring kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga batu bara sudah barang tentu sepenuhnya dibebankan dalam perhitungan dasar listrik industri.

“Akan banyak industri yang tidak mampu memikulnya. Sebaliknya, jika dibebankan kepada pemerintah dalam bentuk subsidi, keuangan negara akan jebol,” ujarnya.

Jadi, dalam jangka panjang ke depan harus dicarikan solusi yang memungkinkan PLN tidak tergantung pada ketersediaan batu bara. Yaitu sumber energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga surya matahari, tenaga air, dan tenaga nuklir.

Pelaku usaha tidak keberatan adanya penyesuaian tarif dasar listrik bagi indusri. Namun, sebelum itu diputuskan, mereka menuntut diadakannya audit secara menyeluruh terhadap kinerja manajemen PLN, termasuk perhitungan biaya produksi listrik industri PLN yang mencapai Rp 1.300 per kilowatt hour.

Kata Bambang, audit itu penting karena sudah menjadi rahasia umum bahwa tata kelola energi di PLN selama ini amburadul, tidak efisien, dan tidak transparan. “Jangan karena ketidakefisienan serta buruknya manajemen suplai dan distribusi PLN, industri dan masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Departeman Perindustrian Agus Tjahajana menegaskan, industri bukan penikmat subsidi listrik, karena tarif yang dikenakan lebih mahal ketimbang tarif listrik untuk masyarakat.

Dikatakan, praktek di Indonesia ini berbeda dengan praktek di negara lain. Di China dan Singapura, tarif listrik untuk industri justru lebih rendah ketimbang tarif untuk masyarakat. Ini karena industri di kedua negara tersebut menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Waktu Kerja
Di sisi lain, pelaku usaha berharap pemerintah tidak hanya membahas pemberian sanksi kepada industri yang menolak pengalihan waktu kerja yang akan berlaku efektif mulai 21 Juli 2008.

Namun, menurut Bambang pemerintah perlu memikirkan pemberian sanksi bagi buruh yang menolak dan menuntut uang lembur akibat pengalihan waktu dari hari kerja ke hari libur Sabtu dan Minggu.

“Pelaku usaha akan membayar uang lembur jika waktu bekerja buruh melampaui batas maksimal yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan yakni 40 jam dalam seminggu,” ujarnya.

Agus Tjahajana pengalihan jam kerja sebagai solusi bersama. “Kita semua melihat perspektif kita dalam keadaan susah, intinya mari kita kurangi kenyamanan kita secara terbatas, tetapi kita menyelamatkan pembangunan kita,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Bachrul Chairi memperkirakan kebijakan pengalihan jam kerja tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Asalkan pengalihan shift tidak mempengaruhi produksi dari Industri.

“Pengalihan yang dilakukan adalah solusi dari kekurang kita, ya barang kali terpengaruh tetapi sedikit karena shifting itu aja, tetapi jam kerjanya tidak berubah, jumlah produksinya tidak berubah bahkan bisa lembur tanpa mengganggu kapasitas listrik terpasang,” ujarnya, akhir pekan lalu. (kps)

Ekspor Batu Bara Dibatasi

Sabtu, 12-07-2008 | 00:45:40

JAKARTA, BPOST - Pemerintah terus menyiapkan sejumlah langkah mengatasi krisis energi dalam negeri. Di antaranya,  menyiapkan opsi mengubah penerimaan royalti bagi industri batu bara serta pembatasan ekspor bahan tambang itu.

Perubahan royalti batu bara, dari saat ini berbentuk uang menjadi bentuk batu bara. Opsi ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan selama ini perusahaan batu bara dikenai royalti 13,5 persen dari hasil produksinya. Kewajiban ini berlaku bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan dan pengelolaan batu bara.

“Saya sudah mengusulkan perubahan itu. Saat ini lagi dibahas di Departemen Keuangan,” kata Purnomo di Jakarta, kemarin. Pemerintah juga, kata dia, tetap menyiapkan alternatif pembatasan ekspor dengan mewajibkan industri batu bara memasok pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).

Bila nanti perubahan royalti itu disepakati, kata Purnomo, maka pasokan batu bara di dalam negeri akan terpenuhi. Sebab saat ini total produksi batu bara sekitar 230 juta ton, sehingga 13,5 persen dari jumlah tersebut sekitar 31,05 juta ton. Sementara kebutuhan batu bara dalam negeri sekitar 28 juta ton.

Sementara, terkait seretnya pembangkit listrik swasta, Purnomo mengakui,saat ini sebagian besar perusahaan listrik swasta di Indonesia tidak beroperasi.

“Saat ini dari 150 IPP (independent power producer) atau perusahaan listrik swasta yang ada di Indonesia, hanya ada 15 yang jalan,” katanya. Dia melanjutkan, perusahaan listrik swasta itu macet karena faktor keuangan. “Karena permasalahan financial closing. Mereka sudah teken kontrak, tapi tidak jalan pembangunannya,” ujarnya.

Akibat tersendatnya pembangunan perusahaan listrik swasta itu, menurut Purnomo, menjadi salah satu faktor terhambatnya pasokan tambahan listrik di dalam negeri.

Purnomo menambahkan, pihaknya telah menjelaskan kendala kelistrikan itu kepada perwakilan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sehubungan protes kalangan investor Jepang. (ti/dt)
Subsidi Energi Membengkak

REALISASI subsidi energi hingga akhir 2008 diperkirakan akan mencapai Rp 290 triliun - Rp 300 triliun. Angka tersebut meningkat 50,7 persen atau setara Rp 80 triliun - Rp 90 triliun dari subsidi energi yang dianggarkan pada APBN-P 2008 sebesar Rp 199,1 triliun.

Berdasarkan perhitungan Indef, realisasi subsidi ini dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata 140 dolar AS per barel, harga premium Rp 6.000 per liter, harga solar Rp 5.500, dan harga minyak tanah Rp 2.500, dan dengan konsumsi BBM bersubsidi 43 juta kilo liter.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi pada Mei 2008 lalu yang diharapkan dapat menekan defisit anggaran agaknya jauh pasak daripada tiang. Realisasi subsidi energi hingga akhir 2008 akan melebihi pengeluaran yang dianggarkan pemerintah di APBNP 2008,” ujar Direktur Indef Ikhsan Modjo,  kemarin.

Ikhsan mengatakan, penyebab terlampauinya subsidi energi tersebut yakni karena adanya tren peningkatan harga minyak dunia. Saat ini harga minyak terus meningkat dan sudah dalam posisi yang tinggi, padahal belum mencapai akhir tahun.

Di samping itu, penyebab lainnya karena adanya peningkatan konsumsi BBM dalam negeri. Setelah kenaikan harga BBM bersubsidi terdapat kenaikan konsumsi sebesar 10,3 persen, yaitu dari 39 juta kilo liter ke 43 juta kilo liter.

Selain itu, perbedaan harga minyak dalam negeri dengan negara tetangga akan semakin meningkatkan penyelundupan minyak. (ok)

Pemprov Minta Porsi Saham Adaro

 
Rabu, 09-07-2008 | 00:44:42
Baca Juga
Pemprov Minta Porsi Saham Adaro
Halaman 2
Halaman 1 dari 2

BANJARMASIN, BPOST - Saham PT Adaro Energy mulai ditawarkan ke publik sejak kemarin hingga besok. Penawaran saham dilakukan di empat kota di Indonesia yakni  Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.

Rencananya, perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan ini  akan melepas saham ke publik sebanyak 11,139 miliar saham di harga Rp 1.100 per saham dengan target perolehan dana Rp 12,252 triliun.

Vice President Investment Banking PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra selaku penjamin emisi Adaro di Jakarta, kemarin, mengatakan,  dari total dana hasil initial public offering (IPO) yang ditargetkan sebesar itu, sejumlah Rp 3,063 triliun ditargetkan berasal dari investor lokal, sedangkan sisanya Rp 9,189 triliun akan dihimpun dari investor asing. “Komposisinya kurang lebih 25 persen investor lokal, dan sisanya asing,” katanya.

Terkait penawaran saham ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menuntut agar mendapatkan hak prioritas pembelian saham. Pihak Pemprov menegaskan,  merasa punya hak pembelian saham, karena kegiatan pertambangan batu bara PT Adaro berada di wilayah tersebut.

Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, Selasa (8/7), mengatakan pihaknya mendesak ada pemberian prioritas penjualan saham Adaro kepada pemerintah daerah. “Seharusnya pemerintah daerah mendapat porsi pembelian IPO tersebut,” katanya.

Menurut Rudy, Kalsel berhak mendapatkan saham salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar tersebut, selain beroperasi di wilayah ini, dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan dampak sosial terhadap masyarakat menjadi beban pemerintah daerah.

Dengan adanya porsi saham kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten penghasil tambang, maka akan ada kontribusi berarti dari perusahaan kepada daerah, terkait pendapatan daerah dan upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat. “Secara serius pemerintah daerah akan membeli saham PT Adaro apabila ditawarkan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih jauh ditambahkan Rudy, tuntutan pembelian saham ini hendaknya diperhatikan pihak PT Adaro karena pemerintah daerah akan melakukan upaya memperketat regulasi bidang pertambangan yang menjadi kewenangan daerah, seperti rekomendasi penambahan produksi.

Eksternal Relation Manager PT Adaro Indonesia Kalsel, Andriansyah, mengatakan PT Adaro Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Energy, saat ini mempunyai kapasitas produksi batu bara mencapai 38 juta ton per tahun. (mio/dt/ok)

Mulai Besok Saham Adaro Ditawarkan

Senin, 07-07-2008 | 00:50:45

JAKARTA, BPOST -  PT Adaro Enegry akan melakukan penawaran umum perdana sahamnya mulai Selasa (8/7) sampai Kamis (10/7). Pelaksanaan penawaran umum perdana ini dapat dilakukan setelah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengeluarkan pernyataan efektif initial public offering (IPO) Adaro, Jumat (4/7). Sedangkan listing di bursa djadwalkan 16 Juli mendatang.

“Kami sudah menerima pernyataan efektif dari Bapepam hari Jumat malam. Penawaran umum akan kami lakukan hari Selasa sampai Kamis,” kata Vice President PT Danatama Makmur Vicky Ganda Saputra, Minggu (6/7). Danatama Makmur adalah penjamin pelaksana emisi (lead underwriter) IPO Adaro.

Menurut Vicky, IPO Adaro akhirnya mendapatkan pernyataan efektif setelah pihaknya melengkapi semua informasi yang dinilai Bapepam-LK masih kurang. Informasi itu yang belum dicantumkan dalam Prospektus IPO Adaro yang dipublikasikan ke masyarakat, akhir Mei lalu. Informasi itu antara lain mengenai risiko investasi terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi Adaro.

Saat ditemui wartawan, akhir pekan kemarin,, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany telah memberikan sinyal bahwa pihaknya akan mengeluarkan pernyataan efektif IPO Adaro dalam waktu dekat. “Pernyataan efektif Adaro secepatnya. Mungkin kurang dari satu minggu. Dokumen-dokumen mereka hampir lengkap,” katanya.

Rencananya, Adaro akan mencatatkan sebanyak 11, 139 miliar saham di harga Rp 1.100 per saham, dengan target perolehan dana sebesar Rp 12,252 triliun.

Pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Adaro bersamaan dengan PT Hotel Mandarine Regency pada 16 Juli mendatang. “Sebelumnya sudah pernah kok ada dua emiten listing-nya berbarengan di hari yang sama. Tidak akan berpengaruh. Listing 5 emiten sekaligus juga bisa kok, nggak apa-apa,” ujar Direktur Pencatatan BEI, Eddy Sugito.

Namun Eddy menyatakan harus memastikan lagi jadwal listing dua emiten tersebut, sebab keduanya baru memperoleh pernyataan efektif Bapepam. “Oya, saya kurang tahu kalau ternyata jadwal listing kami bersamaan dengan Mandarine,” ujar Vicky ketika ditanya soal jadwal listing yang bersamaan dengan Hotel Mandarine. (kcm/dt)

PLTU Asam Asam Perlu 700 Ton Batu Bara

Jumat, 27-06-2008 | 00:33:34

• PLN Buka Tender
JAKARTA, BPOST - PT PLN (persero) akan melelang pasokan 3,5 juta ton batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik 10.000 MW yang berlokasi di luar Jawa. Salah satunya untuk PLTU Asam Asam di Kalimantan Selatan.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Proyek Pembangkit 10.000 MW Yogo Pratomo menjelaskan, batu bara tersebut akan dialokasikan untuk 5-6 lokasi pembangkit di luar Jawa.

"Kita akan lelang secepatnya, mungkin bulan depan. Ini batu bara sebagai tambahan pembangkit yang kecil-kecil," katanya disela diskusi 10.000 MW di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/6).

Yogo menuturkan, hingga saat ini kebutuhan batu bara untuk 10.000 MW yang sudah diamankan mencapai 90%. Dari total kebutuhan sekitar 32 juta ton per tahun, yang sudah ada pemasoknya sekitar 28,5%.

Selain kebutuhan batu bara untuk 10.000 MW sebanyak 32 juta ton per tahun, ada kebutuhan batu bara eksisting sebesar 33,2 juta ton per tahun.

"Dengan kebutuhan batu bara untuk IPP dan lainnya, total kebutuhan batubara kita sampai 82 juta ton per tahun pada 2010," jelas Yogo.

PLTU Asam Asam, termasuk satu dari enam PLTU di luar Jawa yang belum memiliki pemasok batu bara. Kebutuhan bahan baku batu bara untuk PLTU di Kalsel Selama 2008 sebesar 700.000 ton. JUmlah itu itu untuk memproduksi listrik dari dua unit mesin pembangkit PLTU Asam Asam Tanah Laut (Tala).

General Manager PT PLN KSKT Wahidin Sitompul mengatakan, keperluan batu itu tersebut sebagian besar ditangani secara langsung tendernya oleh PLN pusat. Sebagai penggerak di daerah, PLN Wilayah hanya mengatur produksi dan keperluan selama setahun.

Selama ini, pemenuhan batu bara dengan kontrak jangka panjang oleh PT Jorong Barutama Grestone (JBG) dan PT Arutmin. Selain itu pasokan batu bara dipenuhi dari pengusaha lokal.

"Biasanya pengusaha lokal memenuhi pesanan untuk jangka pendek (spot). Sistem suplai batu bara dengan cara ini hanya untuk keperluan dua sampai tiga bulan," ujar Wahidin.

Menurut Wahidin, jumlah konsumsi batu bara akan meningkat seiring perkembangan rencana penambahan mesin pembangkit PLTU 2010 mendatang. "Kalau sekarang ini keperluannya 700.000 ton per tahun, pada 2010 nanti Kalsel-Kalteng perlu 2,1 juta ton per tahun karena ada tambahan empat PLTU lagi," tandasnya.

Pada 2010 nanti, akan ada tambahan 2X60 MW di Pulang Pisau, Kalteng, Kemudian, dua mesin tambahan di PLTU Asam Asam menambah unit 1 dan unit 2 PLTU Asam Asam, sehingga jumlahnya menjadi enam PLTU. (ant/niz)

Belum Ada Pemasok

    * PLTU Asam asam 2x65 MW, Kalsel
    * PLTU 1 Bengkalis 2x11 MW, Riau
    * PLTU 2 Tebingtinggi 2x9,5 MW Riau
    * PLTU Tanjung Balai 2x8 MW, Kepri
    * PLTU 3 Babel 2x27,5 MW.
    * PLTU 4 Babel 2x16,5 MW.

Keperluan PLTU Asam Asam

    * 25 ribu ton - Arutmin
    * 25 ribu ton - JBG.
    * 15 ribu ton - mitra PLN

Sumber: PLN Wil Kalselteng

Pasar Berburu Saham Adaro

Selasa, 17-06-2008 | 00:40:38

PELAKU pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunggu realiasasi penawaran umum perdana (IPO) PT Adaro Energy Tbk. Dengan target perolehan dana segar Rp12,3 triliun, IPO Adaro dinalai akan membuat pasar saham di BEI lebih likuid.

“Masuknya saham Adaro diharapkan akan menambah likuid perdagangan saham di bursa,” kata Direktur Utama BEI Erry Firmansyah, kemarin.

Pendapat senada disampaikan beberapa pelaku pasar saham. Di antaranya  Direktur PT Asia Kapitalindo Sekuritas, Harry Kurniawan dan Analis Riset PT Paramitra Alfa Sekuritas, Pardomuan Sihombing.

Adaro Energy Tbk akan melepas 34,83 persen atau 11,14 miliar lembar sahamnya ke bursa dengan harga perdana Rp 1.100 per lembar. Dengan harga sebesar itu, nilai kapitalisasi saham Adaro Energy seluruhnya mencapai sekitar Rp 35,2 triliun. Saat ini proses IPO Adaro sedang menunggu pernyataan efektif dari Bapepam.

Saham Adaro, menurut Pardomuan Sihombing, memiliki prospek sangat bagus karena industri tambang batu bara sedang booming di pasar komoditas. Perusahaan itu mengoperasikan usaha tambang terintegrasi di Kalimantan Selatan dengan produksi 36 juta ton (2007) dan jumlah cadangan 928 juta ton batu bara.

“Masuknya Adaro ke bursa akan menjadikan saham ini masuk dalam jajaran 10 terbesar nilai kapitalisasinya, di bawah Bumi Resources Rp 160 triliun dan Telkom Rp 150 triliun. Pelaku pasar jadi lebih banyak pilihan,” kata Pardomuan.

Antusiasme pasar terhadap saham Adaro dapat terlihat dari hasil book building 26 Mei-5 Juni lalu yang mengalami kelebihan permintaan sebanyak 6,57 kali dengan jumlah total Rp 76,8 triliun. Sebanyak 81,3 persen permintaan tersebut berasal dari investor asing dan 18,7 persen lainnya dari investor lokal, yang sebagian besar didominasi investor institusi. (ant/kcm)

Metana Batu Bara Gantikan Minyak

Selasa, 10-06-2008 | 00:47:19

JAKARTA, BPOST - Cadangan minyak dan gas bumi semakin menipis. Saat bersamaan, harga bahan bakar minyak terus melonjak. Mengatasi kesulitan itu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengembangkan energi baru, yakni coal bed methane (CBM) atau gas metana batu bara.

“Era minyak sudah surut, sekarang kita ganti dengan batu bara dan gas. Batu bara dan gas menjadi energi primadona dan paling murah yang berlimpah di negara kita. Saat ini kita mulai eksplorasi gas alam, coal bed methane,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, kemarin.

CBM, kata Purnomo, sumbernya melimpah di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. “Cadangan CBM secara nasional mencapai 453 triliun standar kaki kubik atau trillion standard cubic feet (TSCF),” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Dunia, konsentrasi potensi terbesar terletak di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan Timur, antara lain tersebar di Kabupaten Berau dengan kandungan sekitar 8,4 TSCF, Pasir/Asem (3 TSCF), Tarakan (17,5 TSCF), dan Kutai (80,4 TSCF). Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah (101,6 TSCF). Sementara itu di Sumatera Tengah (52,5 TSCF), Sumatera Selatan (183 TSCF), dan Bengkulu 3,6 TSCF, sisanya terletak di Jatibarang, Jawa Barat (0,8 TSCF) dan Sulawesi (2 TSCF).

Di tempat sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Teguh Pamuji menerangkan, kontrak untuk eksplorasi CBM telah ditandatangi antara PT Emdco Energy dengan PT Ephindo untuk lahan di Blok Sekayu di Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Sumatera Selatan. “Diharapkan tiga tahun ke depan, atau tahun 2011, CBM sudah dapat dipasarkan,” ujar Teguh.

Bentuk CBM sama halnya dengan gas alam lainnya. Dapat dimanfaatkan rumah tangga, industri kecil, hingga industri besar. CBM biasanya didapati pada tambang batu bara non-tradisional, yang posisinya di bawah tanah, di antara rekahan-rekahan batu bara. Agar lebih menguntungkan, CBM lazimnya dieksplorasi setelah batu baranya habis ditambang.

Sejauh ini, biaya eksplorasi CBM masih lebih tinggi dibandingkan mengeksplorasi minyak bumi. Namun, kata teguh, pada satu waktu nanti, biaya akan lebih murah sehingga CBM menjadi energi alternatif baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat. (Persda Network/amb) Metana Batu Bara Gantikan Minyak
Selasa, 10-06-2008 | 00:47:19

JAKARTA, BPOST - Cadangan minyak dan gas bumi semakin menipis. Saat bersamaan, harga bahan bakar minyak terus melonjak. Mengatasi kesulitan itu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengembangkan energi baru, yakni coal bed methane (CBM) atau gas metana batu bara.

“Era minyak sudah surut, sekarang kita ganti dengan batu bara dan gas. Batu bara dan gas menjadi energi primadona dan paling murah yang berlimpah di negara kita. Saat ini kita mulai eksplorasi gas alam, coal bed methane,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, kemarin.

CBM, kata Purnomo, sumbernya melimpah di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. “Cadangan CBM secara nasional mencapai 453 triliun standar kaki kubik atau trillion standard cubic feet (TSCF),” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Dunia, konsentrasi potensi terbesar terletak di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan Timur, antara lain tersebar di Kabupaten Berau dengan kandungan sekitar 8,4 TSCF, Pasir/Asem (3 TSCF), Tarakan (17,5 TSCF), dan Kutai (80,4 TSCF). Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah (101,6 TSCF). Sementara itu di Sumatera Tengah (52,5 TSCF), Sumatera Selatan (183 TSCF), dan Bengkulu 3,6 TSCF, sisanya terletak di Jatibarang, Jawa Barat (0,8 TSCF) dan Sulawesi (2 TSCF).

Di tempat sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM Teguh Pamuji menerangkan, kontrak untuk eksplorasi CBM telah ditandatangi antara PT Emdco Energy dengan PT Ephindo untuk lahan di Blok Sekayu di Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Sumatera Selatan. “Diharapkan tiga tahun ke depan, atau tahun 2011, CBM sudah dapat dipasarkan,” ujar Teguh.

Bentuk CBM sama halnya dengan gas alam lainnya. Dapat dimanfaatkan rumah tangga, industri kecil, hingga industri besar. CBM biasanya didapati pada tambang batu bara non-tradisional, yang posisinya di bawah tanah, di antara rekahan-rekahan batu bara. Agar lebih menguntungkan, CBM lazimnya dieksplorasi setelah batu baranya habis ditambang.

Sejauh ini, biaya eksplorasi CBM masih lebih tinggi dibandingkan mengeksplorasi minyak bumi. Namun, kata teguh, pada satu waktu nanti, biaya akan lebih murah sehingga CBM menjadi energi alternatif baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat. (Persda Network/amb)

BPost-Adaro Gelar Operasi Katarak

Sabtu, 12-07-2008 | 01:30:33

• Hari Ini Potong Rambut Gratis
BANJARMASIN, BPOST - Memperingati HUT ke-37 Banjarmasin Post, harian terbesar di Kalimantan Selatan ini menggandeng PT Adaro untuk menggelar operasi katarak.

Kegiatan itu, digelar dua hari berturut-turut, Rabu (16/7) dan Kamis (17/7), di halaman Gedung Djok Mentaya Jalan AS Musaffa 16.

Operasi gratis ini terutama untuk warga Kalsel yang sakit katarak dari kalangan ekonomi kurang mampu.

"Pendaftaran dibuka satu hari saja, yaitu Senin (14/7). Bagi warga yang mau operasi, silakan datang hanya membawa fotokopi KTP. Seluruh biaya operasi ditanggung BPost dan Adaro," papar koordinator acara, M Noor.

Dalam acara itu, Adaro membawa tim medis bersama peralatan lengkap dalam satu mobil khusus. Bagi warga yang sudah mendaftar akan didiagnosis oleh dokter tentang kelayakan operasi.

"Belum tentu yang daftar langsung dioperasi. Karena bagi yang memiliki penyakit hipertensi atau diabetes, kemungkinan tidak dioperasi dulu. Atau, kataraknya masih stadium rendah yang bisa diobati," kata M Noor.

Target warga kurang mampu yang akan dioperasi adalah 50 orang. Karena itu, bagi yang mendaftar dianjurkan datang pagi-pagi pada Senin (14/7).

"Waktu pendaftaran mulai pukul 09.00 hingga 13.00 Wita, langsung ke Bagian Promosi BPost. Kalau sudah mencapai 50 orang, pendaftaran langsung kami tutup," ujarnya.

Sementara itu, hari ini akan digelar potong rambut massal secara gratis di Siring Sungai Martapura Jalan Jenderal Sudirman pukul 09.00 sampai pukul 12.00 Wita. Kegiatan ini didukung Toko Kosmetik Mahkota, melibatkan 15 tukang cukur profesional.

Bagi yang berminat bisa datang langsung mendaftarkan diri di tempat acara berlangsung. (cc/*)

Sulit Paksa Truk Tambang

Sabtu, 28-06-2008 | 00:28:49

PALANGKA, BPOST - Wacana pembuatan peraturan daerah (perda) bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan Pertamina Kalsel, di antaranya terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus BBM nonsubsidi dinilai sebagai langkah bagus. Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalteng merespon positif jika wacana itu juga diusulkan di Kalteng.

Wakil Gubernur H Achmad Diran mengaku sependapat karena sudah seharusnya ada pemisahan yang jelas untuk distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi.

"Saya sependapat. Memang harus dipisahkan untuk subsidi dan nonsubsidi. pengangkut CPO (crude palm oil), mestinya beli BBM industri, bukan di SPBU. Mestinya ada SPBU khusus nonsubsidi untuk perusahaan-perusahaan itu," katanya usai membuka Pelatihan Camat dalam Rangka Pemantapan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Jumat (27/6).

Menurutnya, tidak harus diatur melalui peraturan daerah (perda). Mengingat Pertamina sudah mempunyai mekanisme pengaturan distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng, Hang Ali Saputra Syahpahan mengatakan, sulit memaksa angkutan industri seperti truk CPO dan tambang. Angkutan tersebut di Kalteng umumnya bukan milik perusahaan, melainkan dikontrak dari pengusaha.

"Yang jadi masalah, aturan untuk mengharuskan itu belum jelas. Saya kira akan lemah karena truknya milik warga," ujarnya. (mgb)

Menimbun untuk Angkutan Batu Bara

Selasa, 24-06-2008 | 00:36:30

• Polisi Sita 1.500 Liter Solar

KANDANGAN, BPOST - Aparat Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) menyita 1.500 liter bahan bakar minyak  jenis solar yang ditimbun H Nasir (34) di rumahnya di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya RT 2, Senin (23/6).

Selain disimpan di dalam puluhan jerigen, solar juga disimpan di dalam tangki. Sebanyak 20 jerigen  isi 10 liter dan 48 jerigen isi 20 liter dijejer di samping rumah dengan ditutupi terpal.

Sedangkan tiga tangki masing-masing, tangki truk isi 80 liter, tangki tronton isi 100 liter dan tangki modifikasi dari bahan plat besi segi empat berisi 250 liter disimpan di  halaman rumah.

Aparat kemudian membawa puluhan jerigen dan tangki  itu  ke Mapolres HSS. Kepada petugas, pemilik solar H Nasir mengatakan solar itu untuk operasional trontonnya yang mengangkut batu bara di Perusahaan Pama di Km 95 Binuang menuju Pelabuhan Tanjung Putting.

Menurut Nasir, sejak sebulan lalu  dia nekat menimbunnya karena tujuh unit tronton miliknya sering tak kebagian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Binuang.

“Makanya sejak satu bulan lalu saya terpaksa melangsir solar menggunakan truk ke sejumlah SPBU di HSS maupun Tapin untuk ditampung di rumah,”ujarnya.

Ratusan liter solar yang sudah tertampung itu selanjutnya dikirim ke Binuang untuk  tujuh tronton miliknya yang hendak mengangkut batu bara. Dalam sehari, Nasir mengaku mengirimkan 800 liter solar.

Nasir menambahkan satu liter solar dia beli dari SPBU dengan harga Rp 5.500 atau harga subsidi.

Kapolres HSS, AKBP Suherman F mengatakan, solar yang ditimbun  untuk kepentingan perusahaan dan dibeli dengan harga bersubsidi, sudah melanggar aturan.

“Seharusnya mereka pakai DO (delivery order) atau surat jalan pemesanan barang dari Pertamina,” tegasnya. (ck2)

Adaro Diminta Transparan

Sabtu, 14-06-2008 | 01:26:47

TANJUNG, BPOST - Pemerintah Kabupaten Tabalong menilai royalti yang diperoleh dari PT Adaro Indonesia sudah sesuai aturan. Namun, perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara tersebut diminta lebih transparan terkait data produksi batu baranya.

"Sejauh ini data produksi batu bara PT Adaro cukup terbuka. Namun, kita meminta PT Adaro lebih transparan terkait data produksi batu baranya itu," kata Kadispenda Tabalong, Imam Fakhrullazi ketika ditemui BPost, Kamis (12/6).

Menurutnya, hal ini diutarakan karena setiap data produksi batu bara yang disampaikan PT Adaro kepada Pemkab Tabalong setiap bulan, tidak mencantumkan target produksi, harga jual dan tolok ukur atau tonase batu baranya.

"Masalah ini sudah kita sam paikan dalam lifting atau rapat perhitungan royalti batu bara yang dilaksanakan di Wisma Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Jawa Barat," katanya.

Perlunya PT Adaro mencantumkan ketiga poin tersebut dalam laporan data produksinya, Kasubdin Dana Perimbangan Tabalong, Hasan menambahkan karena berdasar permintaan BPK. "Kalau tidak ada itu, katanya pihak BPK kesulitan melakukan pemeriksaan," jelasnya.

Berdasarkan data, produksi batu bara PT Adaro antara Januari-Mei 2008 di daerah Tutupan, perbatasan antara Tabalong dan Balangan mencapai 14,841,750 metrik ton. Royalti yang diterima Pemkab Tabalong tahun 2007 sekitar Rp 46 miliar.

Media Relation Supervisor PT Adaro Indonesia, M Ismail menampik pihaknya terkesan tertutup menyangkut data produksi batu bara mereka. "Karena setiap awal tahun PT Adaro selalu ekspose ke Dirjen Pertambangan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Ekspose itu juga dihadiri daerah penghasil," katanya.

Dikatakan, dalam ekspose itu, selain membahas rencana produksi juga menyangkut anggaran biaya produksi dan comunity development (CD) PT Adaro.

Diakuinya, PT Adaro dalam membuat laporan data produksi batu bara tidak bisa sembarangan. "Karena selain diperiksa oleh tim internal PT Adaro, juga tim audit optimalisasi penerimaan negara. Jadi tidak bisa sembarangan," jelas Ismail.

Bahkan, supaya semuanya jelas dan mengetahui jumlah royalti yang diserahkan PT Adaro kepada pemerintah (pusat), pihaknya juga menyerahkan copy setoran royalti kepada pemerintah daerah setempat. Jadi, laporan data produksi PT Adaro, termasuk royalti sudah transparan. "Terlebih PT Adaro Energi Tbk sekarang akan go publik," tandasnya. (mdn)

Tambang Batu Bara Ancam Bendungan

Tambang Batu Bara Ancam Bendungan
Kamis, 12-06-2008 | 00:30:38
Baca Juga
Halaman 2
Halaman 1 dari 2

BARABAI, BPOST - Rencana eksploitasi tambang batu bara di Kecamatan Batang Alai Timur (BAT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) oleh PT Mantimin Coal Mining, menimbulkan keresahan warga dan Dinas Pertanian setempat. Pasalnya, hal itu bisa mengancam proyek bendungan Batang Alai yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

Kosim, pemerhati lingkungan yang juga warga Batang Alai Timur yang selama ini terus memantau proses perijinan PT Mantimin Coal Mining, mengaku khawatir dengan eksploitasi batu bara di Batang Alai Timur.

Izin tambang PT Mantimin berasal dari pusat berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Secara tersirat, perizinan ini diperoleh tanpa mendengarkan suara rakyat Batang Alai Timur yang akan merasakan langsung dampak pertambangan ini.

"Kita bukannya menolak, namun kita memohon pemerintah mempertimbangkan lagi pemberian izin eksploitasi batu bara di HST. Sangat bijaksana apabila pemerintah berpikir ke depan membuat meratus tetap hijau," ujarnya.

Apalagi, air Sungai Alai dari pegunungan meratus diperlukan untuk kesinambungan bendungan Batang Alai yang saat ini sedang dibangun. "Ratusan miliar telah dikeluarkan untuk membangun bendungan ini. Apabila alam di atasnya rusak, pembangunannya akan sia-sia," tandas Kosim.

Ketua DPRD HST, H Abdul Latief mengatakan, izin dua perusahaan tambang itu sangat menyakiti hati rakyat HST yang mayoritas sebagai petani.

"Sebagaimana kita ketahui, bendungan itu sangat membantu ribuan warga HST yang bergantung pada sektor pertanian. Kalau terjadi aktivitas pertambangan, irigasi akan terancam," tandasnya. (yud)