BANJARMASINPOST.CO.ID - WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel merespons positif tindakan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Tindakan itu diperlukan karena makin rusaknya alam di Tanahbumbu (Tanbu).
"Akan lebih baik jika Kementerian LH menyelidiki anggota Komisi Amdal Tanahbumbu. Penyelidikan bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Lebih bagus lagi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Dwitho Frasetiandy, Selasa (23/8/2011).
Dia menilai, pencabutan izin yang dilakukan Kementerian LH menambah makin kuatnya dugaan adanya mafia tambang di Kalsel. "Praktiknya nyata kan, tapi dulu-dulu tidak pernah terjamah. Sekarang mulai ditelusuri, itu pun perlu waktu lama," tegasnya.
Mengenai jumlah perusahaan yang Amdalnya bermasalah, Dwitho mengungkapkan berdasar data di Walhi, jumlahnya lebih dari delapan. "Lebih dari itu yang bermasalah," tegasnya.
Desakan Walhi agar anggota Komisi Amdal Tanahbumbu diselidiki, sejalan dengan informasi yang diperoleh BPost. Kabarnya dalam suratnya itu, Kementerian LH juga memberi sanksi terhadap anggota Komisi Amdal Tanahbumbu.
Sumber: Banjarmasinpost.co.id - Rabu, 24 Agustus 2011
