Rabu, 25 Februari 2009 | 12:35 WITA
MARATAPURA, RABU -Anjloknya harga batu bara dunia akibat krisis global yang berkepanjangan telah membawa dampak yang signifikan, di Kabupaten Banjar misalnya puluhan kuasa penambangan (KP) tutup.
Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Banjar Banjar, Supian AH KP, Rabu (25/2) yang aktif hanya tersisa dua yakni PT Intan Karya Mandiri dan PT Daya Mandiri Sakti. Sedangkan PKP2B selama ini ada tujuh yang masuk tahap eksploitasi.
Padahal beberapa waktu lalu Supian mengatakan, ada 11 Kuasa Penambangan (KP) yang beroperasi di Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron dan Simpang Empat, enam diantaranya tutup.
Diantaranya PT Batu Gunung Mulia, KUD Panca Bakti, PT Putra Bara Mitra, PT Usaha Kawan Bersama dan CV Putra Jaya Perkasa. Dengan rata-rata produksi 5.000 hingga 30.000 ton per bulan keenam perusahaan tersebut berhenti beroperasi sejak beberapa bulan ini.
Menurutnya tutupnya enam KP tersebut dampak dari anjloknya harga batu bara serta adanya pembenahan manajeman internal perusahaan. "Sebelumnya ada 11 kuasa penambangan yang beroperasi di Kabupaten Banjar dan sudah masuk tahap eksploitasi. Namun beberapa bulan ini hanya lima KP yang produksi, sisanya enam KP tutup," jelas Supian.
Keenam KP yang tutup tambah Syaiful Bachri, Kabid Pengusahaan Pertambangan Distamben Banjar masih termasuk skala kecil. Dengan luas areal eksploitasi kurang dari 200 hektar.
Sedangkan lima KP yang masih aktif melakukan kegiatan eksploitasi masing-masing PT Rahmat Bara Utama, CV Dasar Karya CV Makmur Bersama, PT Gunung Sambung dan CV Intan Karya Mandiri. "KP yang beroperasi di Kabupaten Banjar rata-rata berskala kecil dengan luas areal kurang dari 200 hektar," ujar Syaiful.
Data dari Distamben Kalsel sendiri jumlah KP yang masih melakukan tahap eksplorasi di Kabupaten Banjar sebanyak 16 buah dan ada tiga perusahaan yang masuk tahap eksploitasi namun tidak berproduksi. Yakni PT Putra Bara Mitra. CV Nusantara Citra Jaya Abadi dan CV Intan Karya Mandiri.
Sedangkan luas bukaan tambang yang ada di Kabupaten Banjar mencapai 1.854,37 hektar dari total luas bukaan tambang se-Kalsel yang mencapai 8.810,22 hektar. Dari luasan tersebut baru sekitar 3.431,54 hektar yang dilakukan revegetasi dari keseluruhan lahan tambang di Kalsel.
Obral
Sementara itu pemerintah mensinyalir ada banyak Kuasa Pertambangan (KP) yang masih menjual harga batu bara secara obral di bawah harga pasar. Sehingga pemerintah menilai perlu menetapkan patokan terendah harga batu bara yang diproduksi di Indonesia setiap bulannya.
Dikatakan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan dalam media briefing ‘Potensi batu bara Untuk Ketahanan Energi Nasional’ di Gedung Ditjen Minerbapum, Jakarta, Senin (16/2) lalu. “Kami mensinyalir dari KP yang bayar royalti ke pemerintah, banyak yang menjual harga di bawah standar,” ujar Bambang.
Kebutuhan batu bara dalam negeri tahun ini mencapai sekitar 65 juta ton. Semua perusahaan batu bara yang beroperasi di Indonesia harus bergotong royong memenuhi kebutuhan tersebut. “Kebutuhan 65 juta ton itu kita bagikan ke perusahaan-perusahaan batu bara, berapa yang harus mereka sisihkan untuk kebutuhan dalam negeri dari produksinya,” kata Bambang.
Bambang mengatakan patokan harga terendah batu bara yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan mengacu pada sejumlah indeks seperti ICI (Indonesia Coal Index), Platts dan Barlow Jongker. ”Harga patokan batu bara akan kami tetapkan berdasarkan harga Indeks seperti ICI, Platts dan Barlow Jongker. Harga ini akan ditetapkan tiap bulan untuk setiap ranking, kami tetapkan minimun price tapi tidak boleh di bawah itu,” tambahnya.
