Kamis, 11 Desember 2008
KANDANGAN,- Puluhan orang yang menamakan diri aliansi LSM se-Kabupaten HSS mendatangi DPRD HSS, kemarin. Kedatangan para aktivis LSM ini diterima langsung perwakilan komisi III, dan sejumlah anggota DPRD dari PDIP, PBR, Golkar, PAN dan PKB. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan sembilan poin permasalahan krusial yang terjadi di HSS, salah satunya dugaan beroperasinya tambang ilegal. Selain itu, aliansi LSM juga mempertanyakan kejelasan Perusahan Daerah Sasangga Banua, soal pembangunan pasar Taniran, pembangunan kandang sapi di Hariti, pembangunan Balai Benih Ikan di Desa Pahampangan, perimbangan dana bantuan kepada kecamatan, serta pembangunan Ponpes Baladul Amin. “Kami ingin permasalahan-permasalahan yang disampaikan ditindaklanjuti DPRD,” pinta Syahriani, yang didaulat menjadi juru bicara aliansi LSM.
Pria yang akrab disapa Gusdur ini lantas membagikan selebaran yang berisi poin-poin untuk disampaikan dalam dengar pendapat.
Menurut Syahriani, keinginan untuk bertemu atau hearing dengan DPRD sudah berlangsung lama. Bahkan mereka sudah lima kali berkirim surat, dan akhirnya baru dijadwalkan hari ini (kemarin, red). “Tapi sayang, anggota dewan tidak lengkap,” katanya.
Tak hanya meminta dijadwalkan ulang, mereka juga menginginkan pada hearing nanti dinas-dinas terkait dari eksekutif untuk ikut dihadirkan.
Sementara itu, kendati hanya puluhan orang, kedatangan aliansi LSM ternyata direspon cepat oleh Polres HSS. Sepertinya, Polres HSS tidak mau kecelongan, sehingga satu peleton Dalmas diterjunkan langsung untuk mengawal kegiatan tersebut. Bahkan, para perwiranya seperti Kapolsek Kandangan Kota AKP Suparno, Kasatreskrim AKP Ade Andrian, Kasatlantas AKP Tony Budi S dan Kabag Binops AKP Ucok Siagian terlihat memantau langsung kondisi lapangan. “Dari izin yang mereka sampaikan ke Polres pengerahan massa sekitar 200 orang. Jadinya petugas harus siap,” kata Kasatreskrim AKP Ade Andrian.(why)
