Rabu, 5 November 2008
BANJARMASIN,- Lantaran menyangkut kepentingan publik, DPRD Kota Banjarmasin tak bisa tinggal diam menyikapi tidak diketahuinya lagi keberadaan dana sumbangan pengusaha batubara untuk pemindahan stockpile. Apalagi, dalam rencana pengumpulan dana tersebut, para wakil rakyat itu ikut terlibat membahasnya.
Dana sumbangan tersebut dikumpulkan pada masa kepemimpinan Pjs Walikota Banjarmasin, Iskandar. Jumlah kumpulan sumbangan pengusaha batubara itu masih simpang siur. Namun, yang tercatat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Banjarmasin hanya sekitar Rp 4 miliar. Angka ini tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan yang dikabarkan mencapai Rp 12 miliar.
Menurut informasinya, dana itu sempat disimpan di rekening salah seorang pejabat Pemkot berinisial HJ, sebelum kemudian dititipkan ke kas daerah.
Menurut Salim Fachri, sepengetahuannya dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan yang direncanakan dibangun jalan khusus truk angkutan batubara. Bahkan, untuk merealisasikan pembebasan lahan dengan menggunakan dana sumbangan itu telah dibentuk tim yang dinamai Tim 9. “Ada unsur dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), Aspera, dan juga pambakal,” beber anggota Fraksi Partai Golkar itu kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Kendati demikian, Salim tak bisa memastikan rencana tersebut dilaksanakan atau tidak. “Memang, kabarnya, sudah 5 kilometer lahan yang berhasil dibebaskan dari 7,2 kilometer yang ditargetkan. Tapi, saya juga tidak tahu pasti kebenaran kabar itu,” ujarnya. Dan Salim yang ditawari menjadi pengawas Tim 9 itu mengaku juga tidak mengetahui kondisi dana tersebut saat ini.
Sementara anggota Komisi III, Qomari, menegaskan kewajaran dewan untuk melacak keberadaan dan kondisi dana sumbangan yang kini disebut dengan istilah sumbangan pihak ketiga itu. “Dewan sebaiknya mengagendakan pemanggilan seluruh unsur terkait dalam dana ini,” ujarnya.
Ditanyai alasannya, Qomari menjawab lugas. Menurutnya, pengumpulan dana sumbangan itu merupakan solusi dari keberadaan stockpile di kawasan Pelambuan. Dan dewan sendiri terlibat membahasnya. “Wajarkan kalau dipertanyakan dewan,” pungkas politisi PKS itu.(dla)
