Selasa, 18 September 2007
Radar Banjarmasin
MARTAPURA – Keluhan masyarakat Sungai Pinang terhadap pelaksanaan program Community Development (CD) ditanggapi serius Komisi IV DPRD Banjar. Menurut Ketua Komisi IV Khairuddin, pelaksanaan program yang intinya perbaikan tersebut sudah semestinya ditinjau ulang.
”Program ini ’kan garis besarnya perbaikan. Apakah itu perbaikan pertanian, perekonomian, kesehatan maupun pendidikan. Nah, sejauh ini bagaimana realiasasinya, saya kita ini yang harus benar-benar dilihat ulang,” katanya.
Program ini ’kan sudah beberapa tahun dilakukan, katanya lagi, tentu saja hasil yang diperoleh sudah ada. Apakah itu berupa peningkatan pendapatan, atau ada program-program pertanian baru. Semua itu tentunya sudah kelihatan jelas jika pelaksanaan programnya dilakukan sungguh-sungguh.
”Tetapi maaf aja ya. Bagaimana kita mau melihat keberhasilan CD di bidang pertanian? Wong masalah pisang yang terserang layu bakteri saja sampai saat ini tidak teratasi. Padahal dengan program CD minimal persoalan itu dapat ditanggulangi secepatnya,” kata dia.
Dengan melihat kebutuhan yang ada, di mana pihak-pihak perusahaan pertambangan berkeinginan memajukan masyarakat sekitar tambang sementara Pemkab Banjar mempunyai tujuan yang sama. Dalam hal ini Pemkab Banjar tengah mencoba formula BUMDes dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakatnya.
”Kami melihat kedua kepentingan ini bisa disatukan. Program CD pada sub program Perbaikan Perekonomian masyarakat sekitar tambang pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan program BUMDes,” katanya.
Peluang tersebut semakin besar katanya, dengan posisi PD Baramarta sebagai pemilik PKP2B pertambangan batubara di Kecamatan Sungai Pinang. Lebih mudah, mengingat PD Baramarta merupakan perusahaan daerah milik Pemkab Banjar.
”Yang perlu dilakukan sekarang, kita mengkominukasikasinnya. Teknisnya kan ada pelaksaan CD untuk perusahaan dan tim BUMDes dari Pemkab Banjar. Bagaimana bentuk kerjasamanya saya rasa tinggal kesepakatan bersama,” ujarnya.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut jelasnya lebih jauh, diyakini pelaksanaan CD yang dianggap masyarakat setempat tidak transparan akan terselesaikan.
”Program ekonomi kerakyatan itu ’kan yang menjalankan masyarakat sendiri. Sedangkan lembaga-lembaga seperti pelaksana CD maupun Tim BUMDes hanya memfasilitasi saja. Begitu juga dengan keinginan pengusaha tambang, tujuannya juga bisa sampai sesuai yang diharapkan. Tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik, jika pihak-pihak melihat ini sebagai kebutuhan bersama untuk memakmurkan masyarakat sekitar tambang,” katanya. (yan)
