Sabtu, 21 April 2007
Timika, Kompas - Perundingan tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan PT Freeport Indonesia, Jumat (20/4), gagal menemukan kesepakatan. Namun, manajemen PT Freeport Indonesia menyetujui pembentukan Papuan Affair Department dan penggantian staf manajemen yang terbukti bermasalah.
Ketua Umum Tongoi Papua Frans Pigome kemarin meminta para karyawan menghentikan unjuk rasa yang berlangsung tiga hari terakhir.
Sementara para koordinator lapangan dari masing-masing lokasi kerja, Sabtu ini tetap akan datang ke Office Building I PT Freeport Indonesia (FI) untuk menjadi saksi perundingan kenaikan gaji antara Tongoi Papua dan pemimpin Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc James R Moffett.
"Mulai besok Saudara-saudara tinggal di rumah saja. Namun, mogok kerja harus dilanjutkan. Kami Tongoi Papua jaminannya. Silakan mogok kerja sampai Moffett menyatakan berapa kenaikan gaji yang akan diberikan," kata Pigome.
"Berapa pun kenaikan gaji yang disetujui Moffett kita harus terima karena dia yang punya uang," kata Pigome di hadapan ribuan karyawan yang setia menanti hasil perundingan.
Hingga pukul 21.45 WIT para karyawan berangsur-angsur bubar secara tertib. Pigome menyatakan, pihaknya akan tetap berupaya mempertahankan tuntutan agar PT FI menaikkan gaji karyawan. Kenaikan terendah adalah menjadi Rp 3,6 juta.
"Masalahnya, PT FI menolak menaikkan gaji kami. Jadi, kami meminta Moffett selaku pemilik uang memutuskan berapa kenaikan yang bisa dinikmati karyawan," kata Pigome.
Sementara dalam siaran persnya, juru bicara PT FI, Mindo Pangaribuan, menegaskan, PT FI tetap berpegang pada komitmennya untuk memajukan karyawan asli Papua, termasuk meningkatkan jumlah karyawan asli Papua yang menempati jabatan senior di dalam organisasi mereka.
Ada dua program pengembangan tenaga kerja bagi warga asli Papua, yaitu Program Pengembangan Sarjana Baru dan Program Magang di Institut Pertambangan Nemangkawi. Jumlah mereka kini lebih dari 3.000 orang, sedangkan tahun 1996 masih sekitar 800 orang.
Penggantian staf
Soal kesepakatan penggantian staf manajemen yang terbukti bermasalah, PT FI hanya akan melakukan penggantian apabila Tongoi Papua bisa membuktikan bahwa staf manajemen bersangkutan telah merugikan perusahaan atau karyawan.
Sekretaris Umum Tongoi Papua Penina Karma menjelaskan, PT FI soal Papuan Affair Department meminta agar pembentukannya didahului dengan studi kelayakan. "Jadi bisa tahun depan, bisa lebih cepat, tergantung hasil studi kelayakan," katanya.
Terkait dengan kegiatan produksi PT FI, Mindo menyatakan, PT FI tetap bisa berproduksi meski volume produksi mereka tidak seperti saat normal. (ROW)
