Friday, May 04, 2007

Abadi: Batubara Jangan Diseret ke Politik

Rabu, 25 April 2007


Radar Banjarmasin
BANJARMASIN,- Mencuatnya isu impeacment atau pelengsengseran pemimpin daerah imbas dari polemik penanganan masalah truk angkutan batubara di Banjarmasin, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Abadi Noor Supit MM.

Polemik yang mulai meruncing antara PPP dan PAN pada pemasalahan truk batubara dan mengundang protes keras dari warga hingga berujung aksi saling move atau menyalahkan satu sama lain, ditanggapi H Abadi Noor Supit merupakan penyeretan permasalahan publik ke medan politik. “Persoalan truk batubara itu kan murni masalah kegelisahan masyarakat. Seyogyanya jangan sampai terjebak pada medan politik, seperti sekarang ini,” tukas Abadi.

Karena disebabkan move politik antara dua partai yang saling berpolemik soal impeacment, papar Abadi, kemungkinannya subtansi permasalahan yakni keluhan masyarakat terhadap angkutan batubara menjadi terabaikan.

Karena itu, Abadi menekankan agar semua lapisan termasuk juga parpol harus memahami kondisi dan posisi permasalah truk angkutan batubara ini secara menyeluruh. “Karena tidak mungkin bagi Gubernur untuk mengambil kebijakan menghentikan aktivitas batu bara secara sekaligus, dan begitu juga dengan Walikota Banjarmasin tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Gubernur selaku atasannya sendiri,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin ini menghimbau kepada seluruh komponen untuk dapat membicarakan persoalan angkutan batubara ini secara porposional. Abadi mengakui, memang pada dasarnya yang diperlukan dalam mengatasi persoalan ini adalah ketegasan pihak pemerintah daerah. Tapi semua itu tidak semudah membalik tangan, untuk mengubah semuanya menjadi seperti yang diharapkan. Karena itu, yang penting dibicarakan adalah batasan waktu, tonase angkutan, pematangan perencanaan pemindahan stokpile jika memang menjadi salah satu inti permasalahan. “Yang tetap harus digaris bawahi di sini, semuanya harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana caranya kebijakan yang nantinya dikeluarkan harus win-win solution,” tandasnya. (dla)