Selasa, 20 Februari 2007
Radar Banajrmasin
BANJARMASIN,- Ekspor batubara Kalsel diprediksi akan masih menjadi primadona sebagai komoditi ekspor. Bahkan untuk tahun 2007 ini, batubara hampir dapat dipastikan mampu memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi Kalsel ke level lebih tinggi dibanding tahun 2006.
Menurut Ferry Fernanda Hoesain, pemerhati masalah ekonomi dan pembangunan regional Kalsel, di tahun 2007 ini akan ada kebijakan beberapa Negara, termasuk Indonesia terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak yang dirasa sudah semakin mahal.
“Hal ini akan semakin meningkatkan permintaan luar negeri terhadap komoditas batubara,” katanya kepada wartawan kemarin. Hingga dua tahun terakhir ini saja, pertumbuhan ekspor batubara mengalami pertumbuhan sebesar 53,56 persen dengan nilai transaksi sebesar 644,9 dollar Amerika.
Kondisi ini diproyeksikan akan semakin meningkat, seiring banyaknya permintaan negara tujuan terhadap emas hitam. “Di Indonesia sendiri, tiga konsorsium perusahaan tambang yang beroperasi di Kalsel telah memenangkan tender pengadaan batubara PLN pada Oktober 2006 lalu, untuk jangka waktu 20 tahun dengan pasokan sebesar 10,23 juta ton pertahun,” tutur Ferry.
“Ini satu bukti bahwa sekarang batubara masih menjadi satu komoditi yang paling diperlukan,” lanjutnya. Dikatakan, jika ditinjau dari sisi makro ekonomi pun, peningkatan produksi batubara akan memacu pertumbuhan ekonomi Kalsel lebih tinggi lagi.
Peningkatan dari pangsa saat ini saja telah mencapai 16,95 persen dan ini merupakan sektor kedua terbesar dalam pembentukkan angka PDRB Kalsel. Karena itulah, nilai ferry, yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah optimalisasi dengan mengupayakan perubahan bagi hasil tambang dengan pemerintah pusat.
Upaya ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan anggota DPD dan DPR RI asal pemilihan Kalsel. “Kan bisa sekaligus mempertanyakan keputusan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan menyangkut perijinan pinjam pakai kawasan hutan lindung yang terkesan politis dan merugikan daerah,” katanya.
“Selain itu, perlu dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan pengusaha lokal. Karena selama ini perusahaan batubara banyak berkantor di Jakarta, sehingga dana-dana hasil tambang yang beredar kebanyakan ditransfer ke Jakarta. Sementara daerah kurang mendapatkan manfaat,” tandas dia.(sya)
