Ribuan Pekerja Tambang Terancam PHK Akibat Lambannya Izin Pinjam Pakai Hutan

Senin, 15 Januari 2007 Radar Banjarmasin

BANJARMASIN,- Para pekerja tambang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas eksploitasi emas hitam kini diliputi kegelisahan. Hidup mereka kini tak karuan rasa, sejak keluarnya kebijakan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Departemen Kehutanan bagi pemilik Kuasa Pertambangan (KP).

Kebijakan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran Gubernur sejak dua bulan lalu itu otomatis membuat para pekerja tambang tak bisa bekerja lagi. Ini dikarenakan lambannya proses pembuatan izin pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan.

Menurut Ketua Perhimpunan Pemilik Kuasa Pertambangan (P2KP) Tanah Bumbu H Jahrian, sudah banyak para pemilik KP yang gigit jari lantaran berlarutnya proses pembuatan izin pinjam pakai kawasan hutan.

“Sudah beberapa pemilik KP mengurus izin tersebut Dephut di Jakarta sejak November lalu. Tapi sampai sekarang proses permohonannya tak selesai juga. Sementara para pengusaha tak berani bekerja karena takut dikatakan melanggar aturan, meskipun sebenarnya sudah mengantongi izin lengkap dari Dinas Pertambangan,” ujar H Jahrian yang mewakili para pemilik KP.

Karena itu, ujarnya, pihaknya akan mengubah strategi dengan mengurus izin tersebut secara kolektif. Solusinya adalah dengan membentuk P2KP dengan harapan akan mendapat respon positif dari Menteri Kehutanan.

Rencananya dalam minggu ini sejumlah pengurus P2KP yang mewakili sekitar 75 pemilik KP di Satui akan menghadap ke Menhut MS Kaban untuk meminta kepastian tentang proses perizinan tersebut.

Diharapkan, dalam pertemuan itu akan ada titik temu mengenai langkah apa yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud, sehingga izin pinjam pakai kawasan hutan bisa segera turun.

“Kami juga berharap Menhut bisa memberikan dispensasi agar kami bisa bekerja kembali sambil menunggu proses perizinan keluar. Sebab, ribuan pekerja yang hidupnya tergantung dari aktivitas pertambangan kini terancam PHK,” kata H Jahrian yang juga berharap masalah ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Rudy Ariffin dan Bupati Tanbu Zairullah Azhar, karena juga berdampak terhadap perekonomian daerah.

Dirut PT Kamikawa Gawi Sabumi H Rusliansyah mengungkapkan, saat ini ada sekitar 7.500 hingga 11.500 pekerja yang hidupnya tergantung dari aktivitas tambang. Seandainya masalah ini tak segera terselesaikan besar kemungkinan akan terjadi PHK besar-besaran. Celakanya, apabila hal ini terjadi para karyawan tersebut mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran.

Tak hanya ribuan pekerja yang terancam PHK, namun usaha para pemilik KP juga terancam bangkrut karena mereka harus membayar cicilan alat berat yang telah digunakan. Sementara sejak berhentinya operasi penambangan membuat para pengusaha tak mendapat pemasukan lagi.

“Karena itu kami sangat berharap agar masalah ini bisa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami minta pemerintah pusat bisa memberi kesempatan kepada kami untuk berkiprah di bumi sendiri secara legal, bukan hanya menjadi penonton sementara hasil bumi kami dikeruk oleh orang luar,” harap H Jahrian. (tof)

2007, Batubara Masih Primadona

Sabtu, 13 Januari 2007 Radar Banjarmasin

BANJARMASIN,- Tahun 2007 ini, agaknya batubara diperkirakan masih tetap menjadi usaha primadona di Kalsel. Emas hitam tersebut masih akan menjadi penyumbang terbesar mata dagangan ekspor.

Hal ini terlihat dari perkembangan realisasi ekspor daerah Kalsel yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel. Sejak Januari 2005 hingga Desember 2006, ekspor batubara selalu meningkat. Jika dihitung berdasarkan volume maka kenaikan tersebut mencapai 6,78 persen. Sementara jika dihitung berdasarkan nilai USD, maka kenaikan mencapai 2,68 persen.

"Potensi batubara masih besar, sehingga optimistis jika batubara masih menjadi sektor andalan Kalsel," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel Drs Subardjo di ruang kerjanya, kemarin.

Mengutif data dari Sub Dinas Bina Perdagangan Luar Negeri Disperindag, Subardjo menjelaskan bahwa pada Januari-Desember 2005 volume ekspor sebesar 50.928.511.134,52 kg. Sementara pada Januari-Desember 2006 meningkat menjadi 54.381.960.327,86. Kemudian nilainya, ekspor batubara pada bulan Januari-Desember 2005 sebesar USD 1.587.376.946,07 dan pada bulan Januari-Desember 2006 menjadi USD 1.629.910.567,43. "Jumlah ekspor batubara tersebut tercatat baik yang keluar melalui Pelabuhan Trisakti maupun Pelabuhan Khusus (Pelsus). Selama untuk konsumsi ekspor maka akan tercatat di Disperindag," katanya.

Dijelaskan mantan Wakil Kepala Disperindag Kalsel ini, meningkatnya produksi batubara tersebut memang disebabkan mutu batubara Kalsel yang bagus.

Meski begitu, Kalsel agaknya tak terlena dengan pertumbuhan ekspor batubara tersebut. Sebab, lambat laun cadangan batubara akan habis. Kemudian, batubara pun memiliki dampak lingkungan. Hal ini disadari Subardjo. Menurutnya, Disperindag pun telah melakukan komunitas penyeimbang ekspor batubara. Diantaranya karet dan kelapa sawit. Apalagi belakangan ini, harga jual 2 produk tersebut sangat bagus di pasar internasional.

Karena itu pula, Kalsel pun berupaya mempromosikan 2 produk tersebut secara intensif. Selain menggugah masyarakat terlibat pada Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Pemprov Kalsel pun memberikan intensif kepada para investor yang ingin berusaha di Kalsel. "Caranya dengan mempermudah prosedur perizinan," pungkasnya. (pur)

PT Pama Tunggu Rekomendasi Pusat Untuk Bisa Beroperasi Lagi

Kamis, 11 Januari 2007 Radar Banjarmasin

TANJUNG – Kepastian sampai kapan operasional PT Pama Persada Nusantara dihentikan, masih tergantung dari rekomendasi Kepala Pelaksana Inspektur Tambang (Ka PIT) di Jakarta. Rekomendasi yang dikeluarkan Ka PIT dari Dirjen ESDM ini baru akan didapatkan setelah Ka PIT menerima hasil penyelidikan tim investigasi.

Informasi tersebut diungkapkan General manager Operation PT Adaro, Putu Sastrawan di hadapan wartawan, saat jumpa pers Senin (8/1) lalu. Menurutnya, ia nantinya akan ke Jakarta untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil penyelidikan yang diperoleh tim investigasi. “Setelah Ka PIT memberikan penilaian terhadap hasil laporan, selanjutnya Ka PIT akan mengeluarkan rekomendasi. Perbaikan apa saja yang harus dilaksanakan agar bisa beroperasi lagi,” katanya.

Jadi, kapan perusahaan tambang batubara job site PT Adaro Indonesia itu bisa beroperasi kembali? “Sampai keluar rekomendasi dari Ka PIT setelah terlebih dahulu saya menyampaikan presentasi,” jawab Putu yng juga Kepala Teknik Tambang PT Adaro.

Untuk penyelidikan kasus kecelakaan kerja di lokasi tambang PT Pama yang menyebabkan dua pekerja tewas dan satu terluka, telah diturunkan tim investigasi terdiri dari Direktorat ESDM Pusat dan Dinas Pertambangan Kalsel. “Kami masih menunggu perkembangan hasil lebih lanjut dari tim investigasi, apa penyebab dan bagaimana proses terjadinya kecelakaan. Kendala yang dihadapi tim adalah saksi kunci yakni Junaidin (korban terluka, red) belum dapat dikonfirmasi lebih jauh,” sebut Putu yang memutuskan penghentian sementara operasional PT Pama dan kegiatan blasting (peledakkan batubara) di seluruh areal tambang Adaro termasuk sub kontraktor lain seperti Buma, RA dan SIS. Atas nama PT Adaro dan sub kontraktor, Putu menyatakan turut berbelasungkawa terhadap kecelakaan kerja blasting Minggu (7/1) pukul 13.10 Wita di Tutupan Hill II kawasan tambang batubara T Pama yang berada diwilayah Kabupaten Balangan. (day)