Rabu, 20 September 2006 02:14:07
Jakarta, BPost
Sebanyak 14 kontraktor kontrak kerja sama (KKS) dan joint operating body (JOB) eksplorasi minyak dan gas bumi di sejumlah wilayah di Indonesia terancam dicabut haknya.
Penyebabnya, mereka sengaja membiarkan wilayah kerja (WK) yang menjadi konsesinya mangkrak. Salah satu perusahaan itu ada di Kalsel yakni PT Altar Barito Kalimantan.
Kepala BP Migas Kardaya Warnika mengatakan, pencabutan hak eksplorasi itu dilakukan melalui penambahan jumlah WK yang harus mereka kembalikan kepada Pemerintah (relinguishment) sebesar 20 persen. "Bila sampai dengan akhir tahun ketiga, komitmen tersebut tidak dilaksanakan, kita kenakan penalti," ancam Kardaya di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/9).
Warnika menyebutkan, secara periodik pihaknya memonitor pelaksanaan komitmen kontraktor KKS selama tiga tahun pertama masa eksplorasi sejak perjanjian KKS ditandatangani dengan Pemerintah. "Penalti pengurangan sebesar 20 persen. Sehingga total relinguishment pada awal tahun keempat (atau setahun sejak masa tiga tahun pertama selesainya proses monitoring oleh BP Migas selesai) menjadi 35 persen," tuturnya.
Hasil monitoring ini, imbuh Kardaya, akan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada kontraktor KKS bersangkutan. BP Migas memberikan surat peringatan kepada kontraktor KKS bersangkutan pada saat masa tiga tahun pertama masa eksplorasi akan berakhir.
Kardaya mencontohkan, operator migas ConocoPhilips yang mengelola lapangan migas Blok A, WK-nya juga terancam dikurangi karena sengaja membiarkan WK-nya tersebut tanpa kegiatan eksplorasi.. Begitu juga kontraktor KKS Exxon Mobil yang saat ini mengelola wilayah kerja di laut Natuna, Kepri.
Data di BP MIGAS menyebutkan, selain 16 kontraktor KKS yang terancam terkena penalti, juga terdapat dua kontraktor KKS yang diketahui sudah tidak aktif lagi. Penyebabnya, kedua kontraktor KKS tersebut bangkrut akibat kesulitan pendanaan dalam pengembangan wilayah kerjanya.
Keduanya adalah Titan Resources yang mengelola WK di North East Natuna dan PT Cahaya Batu Raja yang mengelola WK Air Komeng. Kontraktor KKS PT Cahaya Batu Raja sebelumnya sempat diketahui pernah mencari perusahaan partner baru untuk mengembangkan WK Air Komeng, namun tidak berhasil. JBP/fin
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Thursday, October 12, 2006
Soal PT GC
Selasa, 19 September 2006 02:35:33
Banjarbaru, BPost
Tuntutan pemberhentian penambangan PT Galuh Cempaka (GC) di Banjarbaru tampaknya bakal berlanjut. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel akan menyetop kegiatan operasi perusahaan tersebut kalau terbukti melakukan pencemaran meski izinnya berupa kontrak karya dari pemerintah pusat.
"Siapa bilang kalau kontrak karya tidak bisa distop. Kalau memang terbukti melakukan pencemaran, kita bisa menghentikannya," tandas Kadistamben Kalsel, Sukardhi kepada pers di Banjarbaru, Senin (18/9).
Ditemui usai pencanangan penggunaan dan pemanfaatan energi alternatif biogas di kawasan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru, Sukardhi mengatakan, hal yang sama pernah dilakukan pada PT Arutmin. Prinsipnya, jika berdampak negatif pada masyarakat sekitar, areal penambangan akan distop.
Intinya, jika memang ada laporan pihaknya akan turun langsung ke areal yang diduga terjadi pencemaran. Untuk kasus GC ini, pihaknya akan segera menurunkan tim untuk investigasi ke lapangan.
Apakah nantinya menggaet empat NGO yang mencuatkan masalah ini dan masyarakat sekitar, Sukardhi mengaku akan memikirkannya.
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Non Goverment Organization (NGO) organisasi berbasis lingkungan di Banjarbaru menuntut pemerintah setempat sesegera mungkin mengkaji ulang keberadaan PT GC yang hanya mengeruk keuntungan. Berdasarkan temuan di lapangan, terjadi penurunan fungsi sungai sebagai pengatur tata air minimal pada tiga sungai di Kelurahan Palam.
Lantas, bagaimana sikap PT GC dengan tuntutan ini? Harri Suharsono CEO PT Galuh Cempaka mengaku tidak akan memenuhinya begitu saja, tapi berupaya menjaring serta berupaya mencari solusinya. niz
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Banjarbaru, BPost
Tuntutan pemberhentian penambangan PT Galuh Cempaka (GC) di Banjarbaru tampaknya bakal berlanjut. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel akan menyetop kegiatan operasi perusahaan tersebut kalau terbukti melakukan pencemaran meski izinnya berupa kontrak karya dari pemerintah pusat.
"Siapa bilang kalau kontrak karya tidak bisa distop. Kalau memang terbukti melakukan pencemaran, kita bisa menghentikannya," tandas Kadistamben Kalsel, Sukardhi kepada pers di Banjarbaru, Senin (18/9).
Ditemui usai pencanangan penggunaan dan pemanfaatan energi alternatif biogas di kawasan Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru, Sukardhi mengatakan, hal yang sama pernah dilakukan pada PT Arutmin. Prinsipnya, jika berdampak negatif pada masyarakat sekitar, areal penambangan akan distop.
Intinya, jika memang ada laporan pihaknya akan turun langsung ke areal yang diduga terjadi pencemaran. Untuk kasus GC ini, pihaknya akan segera menurunkan tim untuk investigasi ke lapangan.
Apakah nantinya menggaet empat NGO yang mencuatkan masalah ini dan masyarakat sekitar, Sukardhi mengaku akan memikirkannya.
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Non Goverment Organization (NGO) organisasi berbasis lingkungan di Banjarbaru menuntut pemerintah setempat sesegera mungkin mengkaji ulang keberadaan PT GC yang hanya mengeruk keuntungan. Berdasarkan temuan di lapangan, terjadi penurunan fungsi sungai sebagai pengatur tata air minimal pada tiga sungai di Kelurahan Palam.
Lantas, bagaimana sikap PT GC dengan tuntutan ini? Harri Suharsono CEO PT Galuh Cempaka mengaku tidak akan memenuhinya begitu saja, tapi berupaya menjaring serta berupaya mencari solusinya. niz
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Wednesday, October 11, 2006
Ancam Tutup Bijih Besi
Rabu, 13 September 2006 00:31:36
Pelaihari, BPost
Tambang bijih besi di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari kembali bermasalah. Warga menabur kayu dan bebatuan di badan jalan yang selama ini dilalui angkutan tambang bijih besi.
Langkah tersebut merupakan wujud protes warga setempat terhadap aktivitas tambang yang dinilai hanya merugikan. Tidak ada kontribusi bagi desa, badan jalan rusak, dan sejumlah rumah warga yang berada di sisi jalan terus menerus tersaputi debu.
Melalui inisiatif pihak desa, Senin (11/9) siang, warga Sumber Mulya dan perwakilan penambang bijih besi melakukan pembicaraan di balai desa.
Sementara pihak pemerintah--Dinas Pertambangan, Kecamatan Pelaihari, serta PD Baratala--yang diharapkan hadir, tidak datang. Hanya aparat keamanan yang hadir.
Warga Sumber Mulya menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak pemerintah daerah. Pasalnya, kehadiran mereka sangat diharapkan sebagai penengah guna menuntaskan dan merumuskan penyelesaian masalah terbaik bagi kedua pihak.
Kepala Dusun I Desa Sumber Mulya Sukari mengatakan penaburan kayu dan bebatuan di badan jalan dilakukan sejak satu bulan silam. Tujuannya untuk mengurangi laju truk angkutan bijih besi sehingga sebaran debu yang ditimbulkan tidak terlalu parah.
Tercatat satu kilometer badan jalan setempat yang aktif dilalui angkutan bijih besi. Kendati bukan jalan utama desa, namun keberadaan jalan itu cukup vital karena akses menuju ke ladang serta ada beberapa rumah warga di sisi jalan tersebut.
Pantauan BPost, debu yang ditimbulkan angkutan bijih besi cukup parah. Debu mengepul dan membumbung tinggi hingga truk yang melintas nyaris tidak terlihat. Tanaman dan rumah warga yang berada di sisi jalan tersebut pun berwarna kecoklatan.
"Ada lima penambang besar yang beroperasi di desa kami. Dulu mereka berjanji akan menyiram jalan, tapi buktinya nihil. Hanya dua kali jalan ini disiram, padahal seharusnya setiap hari. Inilah mengapa kami terpaksa menaburi jalan dengan kayu dan batu," tutur Sukari.
Selain penyiraman jalan, dalam pertemuan di Balai Desa, warga Sumber Mulya meminta penambang memberikan kontribusi bagi desa. Termasuk penanganan limbah, karena saat ini telah ada sawah (empat petak) yang terbenam lumpur.
Bagaimana jika tuntutan itu tidak dipenuhi? "Kami akan turun ke lapangan," tegas Sukari.
H Abdul Wahid, salah satu penambang, menyatakan kesiapannya memenuhi keinginan warga.roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pelaihari, BPost
Tambang bijih besi di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari kembali bermasalah. Warga menabur kayu dan bebatuan di badan jalan yang selama ini dilalui angkutan tambang bijih besi.
Langkah tersebut merupakan wujud protes warga setempat terhadap aktivitas tambang yang dinilai hanya merugikan. Tidak ada kontribusi bagi desa, badan jalan rusak, dan sejumlah rumah warga yang berada di sisi jalan terus menerus tersaputi debu.
Melalui inisiatif pihak desa, Senin (11/9) siang, warga Sumber Mulya dan perwakilan penambang bijih besi melakukan pembicaraan di balai desa.
Sementara pihak pemerintah--Dinas Pertambangan, Kecamatan Pelaihari, serta PD Baratala--yang diharapkan hadir, tidak datang. Hanya aparat keamanan yang hadir.
Warga Sumber Mulya menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak pemerintah daerah. Pasalnya, kehadiran mereka sangat diharapkan sebagai penengah guna menuntaskan dan merumuskan penyelesaian masalah terbaik bagi kedua pihak.
Kepala Dusun I Desa Sumber Mulya Sukari mengatakan penaburan kayu dan bebatuan di badan jalan dilakukan sejak satu bulan silam. Tujuannya untuk mengurangi laju truk angkutan bijih besi sehingga sebaran debu yang ditimbulkan tidak terlalu parah.
Tercatat satu kilometer badan jalan setempat yang aktif dilalui angkutan bijih besi. Kendati bukan jalan utama desa, namun keberadaan jalan itu cukup vital karena akses menuju ke ladang serta ada beberapa rumah warga di sisi jalan tersebut.
Pantauan BPost, debu yang ditimbulkan angkutan bijih besi cukup parah. Debu mengepul dan membumbung tinggi hingga truk yang melintas nyaris tidak terlihat. Tanaman dan rumah warga yang berada di sisi jalan tersebut pun berwarna kecoklatan.
"Ada lima penambang besar yang beroperasi di desa kami. Dulu mereka berjanji akan menyiram jalan, tapi buktinya nihil. Hanya dua kali jalan ini disiram, padahal seharusnya setiap hari. Inilah mengapa kami terpaksa menaburi jalan dengan kayu dan batu," tutur Sukari.
Selain penyiraman jalan, dalam pertemuan di Balai Desa, warga Sumber Mulya meminta penambang memberikan kontribusi bagi desa. Termasuk penanganan limbah, karena saat ini telah ada sawah (empat petak) yang terbenam lumpur.
Bagaimana jika tuntutan itu tidak dipenuhi? "Kami akan turun ke lapangan," tegas Sukari.
H Abdul Wahid, salah satu penambang, menyatakan kesiapannya memenuhi keinginan warga.roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Subscribe to:
Posts (Atom)